Bangun Manusia Jadi Fokus

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai komitmen politik empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tercantum dalam Nawacita yang berbunyi ”menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu” belum dilaksanakan sesuai rencana. Hal tersebut disampaikan oleh para komisioner Komnas HAM, di antaranya (dari kiri ke kanan) Amiruddin, M Choirul Anam, Hairansyah, Ahmad Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, Munafrizal Manan, dan Tasdiyanto, di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Penyelesaian masalah HAM menjadi salah satu aspek dari pembangunan manusia yang satu terakhir menjadi fokus dari pemerintahan Jokowi-JK.

Setelah infrastruktur fisik dan ekonomi, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam setahun terakhir periodenya fokus pada pembangunan manusia yang tangguh. Lima aspek jadi titik tolaknya.

JAKARTA,  KOMPAS - Setelah pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi secara masif berikut   upaya pemerataannya, setahun terakhir pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan fokus pada pembangunan manusia yang tangguh. Pembangunan manusia dengan lima aspek akan menjadi titik tolak dan fondasi utama menuju negara maju.

Kelima aspek itu,   seperti tercantum dalam laporan Kantor Staf Presiden dan diterima Kompas,   Sabtu (20/10/2018), meliputi   pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing, serta   kesejahteraan dan kebijakan afirmatif;   stabilitas politik dan keamanan; serta penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Adapun dua aspek lainnya adalah pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa serta   aspek penguatan Indonesia sentris.

Saat dikonfirmasi, Sabtu   malam, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan laporan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK itu. Namun, ia enggan   berbicara lebih jauh karena awal pekan depan laporan tersebut baru akan dijelaskan ke pers.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Dari kiri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, Menteri Pendidikand an Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ardan Adiperdana saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Mereka menyampaikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi ataupun tidak bisa mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri sipil untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).KOMPAS/WISNU WIDIANTORO (NUT)21-09-2018

Laporan setebal 145 halaman itu menyebutkan, guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Selama ini Jokowi-JK sudah meningkatkan anggaran kesehatan dari Rp 49,38 triliun pada 2014 menjadi Rp 65,01 triliun pada 2018. Adapun anggaran pendidikan dari Rp 126,31 triliun pada 2014 kini Rp 147,56 triliun. Untuk perlindungan sosial dari Rp 120,34 triliun empat tahun lalu kini menjadi Rp 162,56 triliun.

”Salah satu aspek terpenting pembangunan manusia adalah peningkatan kesejahteraan. Upaya ini dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia Indonesia pada kelompok masyarakat berkebutuhan khusus,” tulis laporan tersebut.

Diakui, kepastian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan insentif kepada keluarga tak mampu jadi kunci utama program peningkatan kesejahteraan tahun berikutnya. Program itu antara lain pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Keluarga Harapan, serta Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu, mewujudkan jaminan sosial pekerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Untuk pemberdayaan, lanjut laporan itu, pemerintah menjalankan program reformasi agraria dan perhutanan sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta program bagi penyandang disabilitas. ”Dalam konteks keberpihakan, pemerintah memiliki program penyaluran dana desa, perbaikan pelayanan haji, serta peningkatan kesejahteraan veteran dan pensiunan,” urai laporan itu lagi.

Perubahan kultur

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi saat diwawancarai Kompas, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyatakan, untuk membangun optimisme, kepercayaan, dan sumber daya manusia, pemerintahan Jokowi-JK hendaknya dapat mengubah kultur birokrasi dan aparat penegak hukum dengan lebih melayani dan antikorupsi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah akan tetap membawa masyarakat dan bangsa Indonesia optimistis meskipun menghadapi tantangan dan rintangan (Kompas, 20/10).

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Wawancara JokowiKOMPAS/ANITA YOSSIHARA (NTA)19-10-2018

Selama ini, tambah Arsul, arah perubahan kultur memang sudah terlihat, tetapi belum signifikan. Karena itu, upaya perubahan harus lebih ditingkatkan.        Perlu evaluasi terhadap pelayanan oleh instansi-instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini seperti instansi yang mengurusi perizinan dan perpajakan. ”Evaluasi harus dilakukan   eksternal,” tambahnya.

Dari evaluasi itu, bisa diketahui hal-hal yang masih perlu dibenahi sehingga upaya peningkatan bisa optimal.               Selain itu, Arsul juga melihat banyak program Jokowi-JK yang sebenarnya berdampak positif untuk membangun optimisme dan SDM. Hanya saja, program itu sering belum ditangkap dengan baik oleh pemerintah daerah. Akibatnya, dampak ekonomi dan sosialnya   belum bisa maksimal.

Menurut Arsul, pembangunan jalan tol, misalnya, ujungnya antara lain untuk membangun SDM. ”Namun, untuk bisa sampai (bangun SDM), butuh peran aktif   pemda. Bagaimana pemda mendorong, keberadaan jalan tol bisa meningkatkan usaha ekonomi masyarakat,” kata Arsul.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Jalan tol di Bandar Lampung, Lampung, yang sudah mulai digunakan setelah diresmikan, Jumat (23/3). Infrastruktur jalan tol diharapkan menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Lampung yang masih jauh tertinggal.KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Kritik datang dari anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selama   empat tahun berjalan, Andre melihat Jokowoi-JK tidak melakukan perubahan lebih baik untuk masyarakat. Kondisi perekonomian dinilai kian sulit, pembangunan SDM yang dijanjikan juga tak kunjung terlihat. Ini membenamkan optimisme dan kepercayaan publik.

”Pemerintah hanya bekerja, bekerja, dan bekerja, tetapi tak terarah. Hasilnya pun tak sesuai harapan masyarakat,” katanya. Padahal, tantangan ke depan, khususnya di sektor perekonomian, akan semakin berat menyusul situasi global.

Komunikasi fakta

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor mengatakan, sisa satu tahun bagi Jokowi-JK jadi tantangan berat. Pasalnya,   harus melunasi janji-janji politik bertepatan dengan tahun politik. Padahal, sejumlah masalah perlu mendapat perhatian ekstra, seperti pendidikan politik, restorasi masyarakat sipil, dan birokrasi.

”Oposisi tentu menyuarakan hal lain, tetapi itu bisa diatasi jika Presiden bisa mengomunikasikan dengan fakta dan meyakinkan ’ini, lho, ada persoalan yang krusial dan mengakui ada keterlambatan’,” ujarnya. Pemerintah disarankan juga punya ketegasan mengambil keputusan yang didukung kemauan baik dan bebas kepentingan.

Kemarin, puluhan ribu santri berikrar untuk selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela Tanah Air dan bangsa, mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan perdamaian. Ikrar itu disampaikan 48.000 santri saat Apel Akbar Santri Nusantara di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Apel akbar dihadiri Presiden dan Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (asosiasi pesantren) Nahdlatul Ulama Abdul Ghoffar Rozin.