Jamin Ketenangan Guru Mengajar di Kota Emas Mimika
Oleh
Fabio Costa
·3 menit baca
Mulai Rabu ((17/10/2018), aktivitas belajar dan ekstrakurikuler 8.380 siswa SMA dan SMK di Mimika, Papua, terhenti. Sebanyak 1.065 guru mogok mengajar karena tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan uang lauk pauk mereka tak dibayarkan sejak Januari lalu.
Hingga Sabtu kemarin, tidak ada aktivitas sama sekali di 19 SMA dan 24 SMK di sana. Para siswa diberi tugas di rumah, yang mereka keluhkan karena materi belum pernah diajarkan.
"Kami menjadi korban. Seharusnya pemerintah tidak tutup mata dan segera membayar tuntutan guru. Mereka harus membayar kontrakan rumah, kos, dan kebutuhan hidup keluarga," kata James Toto (17), siswa SMK di Mimika, kemarin.
Rencana pertemuan perwakilan guru dengan DPRD dan bupati, Kamis lalu, batal. Bupati Eltinus Omaleng dan Sekda Mimika Ausilius You selaku pengambil kebijakan anggaran tidak hadir di pertemuan.
"Kami juga mengajar anak-anak kalian. Tapi, mengapa kalian tak bisa memperjuangkan nasib ribuan guru di sini," seru Laurensius Lasol, perwakilan 1.065 guru SMA dan SMK di Kantor DPRD Mimika. Tuntutan itu untuk pembayaran tunggakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), uang lauk pauk (ULP) bagi 304 guru aparatur sipil negara dan insentif bagi 761 guru honorer
Total besaran tunggakan untuk guru Rp 22,5 miliar. Uang lauk pauk Rp 770. 000 per bulan. TPP untuk guru aparatur sipil negara terdiri kategori kota Rp 1,5 juta per bulan, pinggiran kota Rp 1,6 juta per bulan, dan jauh Rp 2 juta per bulan. Adapun insentif bagi guru honorer dari kategori kota, pinggiran, dan jauh sama nominal TPP.
Laurensius yang juga Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika merasakan ironi nasib guru. Daerah itu paling kaya di Papua. Tahun ini, APBD Mimika Rp 2,8 triliun, termasuk dana otonomi khusus. Kekayaan alam daerah itu juga besar, penghasil emas dunia.
Sebenarnya, tunggakan Rp 22,5 miliar itu beban Pemprov Papua. Pihak pemprov meminta Pemkab Mimika menalangi, karena dana terpakai untuk pemilihan Gubernur Papua dan persiapan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua.
Wakil Ketua I DPRD Papua Eduardus Kaize mengatakan, tahun ini pihaknya telah menetapkan anggaran pendidikan Rp 300 miliar, di antaranya untuk memenuhi hak guru sekolah menengah di seluruh Papua.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jeny Usmani mengaku, pihaknya sama sekali tidak menyiapkan anggaran untuk pembayaran tuntutan 1.065 guru SMA dan SMK tersebut. "Tahun ini kami hanya mengalokasikan dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru sekolah pendidikan dasar. Kami akan bersurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua terkait hal ini," kata dia.
Senin pekan depan, para guru dijadwalkan kembali bertemu DPRD dan pihak pemkab. Politik kesejahteraan mudah-mudahan menang.