Kerugian Gempa Bumi Palu-Donggala Capai Rp 13,82 Triliun
Oleh
ADHI KUSUMAPUTRA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penghitungan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, kerugian akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Palu-Donggala, Sulawesi Tengah, hingga 20 Oktober 2018, mencapai lebih dari Rp 13,82 triliun. Anggaran untuk membangun kembali daerah yang terkena gempa bumi dibutuhkan lebih dari Rp 10 triliun.
”Diperkirakan besaran jumlah kerugian ini masih terus bertambah karena data ini masih sementara,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers yang diterima Kompas, Minggu (21/10/2018), di Jakarta.
Dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana meliputi lima sektor pembangunan, yaitu sektor permukiman Rp 7,95 triliun dan sektor infrastruktur Rp 70,1 miliar. Adapun sektor ekonomi produktif Rp 1,66 triliun, sektor sosial Rp 3,13 triliun, dan lintas sektor Rp 3,78 triliun.
Kerugian terbesar terjadi di sektor permukiman karena luas dan masifnya bencana yang meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong.
Misalnya di sepanjang pantai di Teluk Palu, bangunan rata dengan tanah dan rusak berat. Kerusakan itu diakibatkan terjangan tsunami dengan ketinggian antara 2,2 meter dan 11,3 meter dengan jarak landasan terjauh 0,5 kilometer.
Kerusakan lain juga terjadi pada permukiman di wilayah di Petobo, Jono Oge, dan Sibalaya. Ribuan rumah di beberapa tempat ini hilang akibat adanya likuefaksi. Adapun di Balaroa permukiman juga rusak akibat amblesan dan pengangkatan permukiman.
Palu terbesar
Sutopo menambahkan, kerugian dan kerusakan, jika dihitung berdasarkan sebaran wilayah, Kota Palu yang terbesar, yaitu Rp 7,63 triliun. Adapun Sigi sebesar Rp 4,9 triliun, Dongala Rp 1,61 triliun, dan Parigi Moutong Rp 393 miliar.
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali daerah-daerah itu saat periode rehabilitasi dan rekonstruksi ditaksir lebih dari Rp 10 triliun.
”Tentu ini bukan tugas mudah dan ringan, tetapi pemerintah akan siap untuk membangun kembali. Pembangunan kembali dilakukan dengan cara yang lebih baik dan aman sesuai prinsip build back better and safer,” ucap Sutopo. (STEFANUS ATO)