Atasi Persoalan yang Memicu Ketidakpuasan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla

JAKARTA,KOMPAS – Penurunan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sesuai hasil survei Litbang Kompas, dinilai selaras dengan realita yang ada di tengah masyarakat. Untuk itu, Jokowi-JK harus mengatasi persoalan yang memicu ketidakpuasan itu di sisa satu tahun pemerintahan.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/10/2018), menilai, ketidakpuasan dan kegelisahan masyarakat pada kerja pemerintah memang sering dikeluhkan. Terutama karena akses untuk mendapatkan kesejahteraan kian sulit dirasakan.

“Harga-harga kebutuhan melambung tinggi. Akses mendapatkan kesejahteraan, seperti memperoleh pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik, juga semakin sulit. Ditambah lagi mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus melemah yang berimplikasi juga pada kehidupan publik,” jelasnya.

Dalam survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK setelah empat tahun ini turun tipis dari 72,2 persen pada April 2018 menjadi 65,3 persen pada survei 24 September-5 Oktober.

Di sisi lain, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan disinyalir bukan satu-satunya faktor yang akan menentukan kemenangan Jokowi yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden 2019.

Oleh karena itu, pasangan Jokowi-JK harus memperhatikan kegelisahan masyarakat tersebut, kemudian mencari jalan keluarnya, di sisa satu tahun masa pemerintahan keduanya.

“Harus ada langkah-langkah yang konkrit untuk mengatasi persoalan yang memicu ketidakpuasan itu,” katanya.

Jika tidak, bukan tidak mungkin kondisi itu akan berpengaruh pula kepada elektabilitas Jokowi yang akan maju kembali di Pemilu Presiden 2019.

“Dalam sejumlah pilkada (pemilihan kepala daerah) misalnya, ketika tingkat kepuasan masyarakat ke kepala daerah petahana menurun, ada korelasinya ke elektabilitas kepala daerah itu di pilkada,” tambahnya.

Lantas bagaimana PAN beserta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Prabowo Subianto-Cawapres Sandiaga Uno menyikapi penurunan ketidakpuasan publik pada pemerintahan Jokowi-JK?

Mulfachri mengatakan BPN selama masa kampanye hanya akan fokus menyampaikan program-programnya jika Prabowo-Sandiaga terpilih di Pilpres 2019. “Kalau soal kelemahan pemerintah sekarang, kami silakan masyarakat saja yang menilai,” ujarnya.

Menerima kritik

Sementara itu pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menerima kritik yang disampaikan berbagai pihak. Kendati demikian, pemerintah tetap meyakini bahwa masyarakat cukup puas dan menilai baik pemerintahan yang sudah berjalan.

KOMPAS / NINA SUSILO

Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah menyadari akan ada kritik yang disampaikan pihak-pihak oposisi sebab saat ini sudah masuk masa kampanye. Pemerintah sendiri siap dan menerima kritik.

“Bagi pemerintah, kritik adalah obat kuat. Kami sama sekali tidak alergi atau menafikan (kritik). Pemerintahan siapapun perlu dikritik,” tuturnya.

Kendati demikian, Pramono meyakini masyarakat cukup puas dengan apa yang dilakukan pemerintah. Temuan survei Litbang Kompas pun dinilainya tak berbeda jauh dengan survei-survei lembaga lainnya.

Di masa pendewasaan demokrasi, lanjut Pramono, diakui akan ada pemilih mengambang terutama di wilayah perkotaan yang berkisar 10-11 persen pemilih. Hal ini dinilai wajar dalam demokrasi. Pemerintah pun siap untuk merebut simpati publik. “Kami di pemerintahan meyakini itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, kritik dan survei menjadi referensi pemerintah,” tuturnya.

Di sisi lain, Prabowo Subianto capres saingan Joko Widodo pada akhir pekan lalu di Denpasar menyebut sejak kemerdekaan 1945 sampai saat ini, 99 persen masyarakat Indonesia masih hidup apa adanya atau pas-pasan. Adapun kekayaan hanya dikuasai segelintir warga saja. Prabowo mengklaim angka ini berasal dari Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya.

Pramono balas menyindir. “Ya, satu persennya pasti (termasuk) Pak Prabowo-lah ya,” ujarnya.

Sejauh ini, tambah Pramono, kepuasan publik atas kondisi ekonomi Indonesia masih sangat baik. Oleh karenanya, dia mempertanyakan dari mana angka yang disampaikan Prabowo.