Hasil sementara dari sinkronisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk potensial pemilih pemilu yang belum masuk daftar pemilih tetap sudah jauh berkurang dari sebelumnya yang mencapai 31 juta orang.
JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum masih menyinkronkan secara berjenjang data penduduk potensial pemilih pemilu yang disebut oleh Kementerian Dalam Negeri belum ada dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019. Hasil sinkronisasi sementara KPU di daerah menunjukkan, jumlah itu sudah jauh berkurang.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada 8 Oktober 2018 menyampaikan data sekitar 31 juta penduduk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang disebut belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Data tersebut setelah dipilah KPU lalu didistribusikan ke KPU provinsi untuk dianalisis, kemudian didistribusikan ke KPU kabupaten dan kota.
Anggota KPU, Viryan Azis, di Jakarta, Senin (22/10/2018), mengatakan sudah memerintahkan KPU di daerah melaporkan temuannya untuk direkapitulasi pada Senin sore.
Beberapa KPU provinsi yang dihubungi kemarin, seperti KPU DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mengatakan masih menganalisis data itu. Di Jawa Tengah, dari sekitar 2,6 juta data DP4 yang disebut belum masuk DPT, ditemukan beberapa variasi data.
Anggota KPU Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, menuturkan, ada sebagian data yang masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap I dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dari DPTHP serta ada pula data yang justru tidak ditemukan di DP4. ”Jumlahnya masih dikumpulkan dari KPU kabupaten dan kota,” katanya.
Di DKI Jakarta, dari 951.265 data DP4 yang disebut tidak masuk DPT, menurut anggota KPU DKI Jakarta, Partono Samino, ada sekitar 65.000 orang yang sudah masuk DPTHP tahap I. Selain itu, ada 30.814 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dikeluarkan dari daftar pemilih. Data lain masih disinkronisasi.
Di Jabar, hasil analisis KPU Jabar terhadap 6,4 juta data DP4 yang disebut tidak masuk DPT, ada 1.199.380 penduduk yang justru tidak ditemukan dalam DP4. Selain itu, ditemukan 1.377.392 penduduk yang sudah ada dalam DPTHP tahap I. Ditemukan pula 153.754 penduduk yang elemen datanya tidak lengkap, misalnya tidak ada keterangan desa/kelurahan atau alamat. KPU Jabar juga menemukan ada 68.427 data ganda dalam data non-DPT.
Anggota KPU Jabar, Titik Nurhayati, menuturkan, KPU Jabar bersama dengan operator 27 KPU kabupaten/kota di Jabar sedang menyandingkan data yang tersisa. Data tersebut, yang mencakup 3,3 juta penduduk, akan disandingkan dengan data pemilih yang sudah dinyatakan tak memenuhi syarat pada Pemilihan Gubernur Jabar 2018 ataupun yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sampai dengan penetapan DPTHP tahap I.
Pemilih di lapas
Selain sinkronisasi data, KPU di daerah juga masih mencoba mendata penduduk yang berhak memilih, tetapi belum masuk dalam DPT. Di DKI Jakarta, Partono mengatakan, berdasarkan temuan jajaran KPU, masih ada 17.490 penghuni tujuh lembaga pemasyarakatan (lapas) yang belum memiliki KTP elektronik ataupun surat keterangan pengganti KTP-el sehingga mereka belum bisa dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019.
Dari jumlah itu, temuan terbanyak ada di Rumah Tahanan Salemba (4.158) dan Rutan Cipinang (4.027 orang). ”Perlu terobosan kebijakan agar pemilih di lembaga pemasyarakatan dan rutan bisa didaftarkan di DPT lapas dan rutan. Jika tidak ada terobosan hukum oleh KPU, dikhawatirkan mereka tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Partono.
