JAKARTA, KOMPAS - Pelayanan publik mudah dan murah yang masih sering menjadi persoalan membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus membuat terobosan. Kemenpan dan RB menggelar The International Public Service Forum 2018 sebagai wadah bagi penyedia dan pengguna pelayanan publik berinteraksi dalam mencapai layanan terbaik.
Menpan dan RB Syafruddin berharap, melalui The International Public Service Forum 2018 (IPS Forum 2018), permasalahan pelayanan publik dapat diatasi dengan inovasi-inovasi baru yang muncul. Syafruddin mencontohkan masih banyaknya keluhan pelayanan publik mengenai layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
”Saya mengakui, pelayanan publik belum sempurna. Tetapi, kalau kita pesimistis terus, nanti kita mati semua. Jadi, hidup itu harus optimistis,” kata Syafruddin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (22/10/2018).
Menurut dia, persoalan BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi sorotan tetap akan ditampilkan dalam IPS Forum 2018. Hal ini menjadi kesempatan untuk bisa memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan yang banyak mengalami kendala dari sisi birokrasi dan pelayanannya.
IPS Forum 2018 merupakan forum internasional mengenai pelayanan publik yang diselenggarakan Kemenpan dan RB. IPS Forum 2018 akan diselenggarakan di Jakarta pada 7-8 November 2018 dengan tema ”Expanding and Improving Public Services Delivery through Collaborative Action”.
”Forum ini dijadikan wahana pembelajaran interaktif antarnegara dan intranegara dalam pelaksanaan reformasi, birokrasi, dan inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
Wujud nyata
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan dan RB Diah Natalisa menambahkan, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam IPS Forum 2018 meliputi forum diskusi atau lokakarya dengan isu-isu di bidang pelayanan publik, marketplace inovasi pelayanan publik, pameran pelayanan publik, dan penyerahan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018.
Inovasi pelayanan publik ini dilakukan oleh berbagai satuan kerja pemerintah dari pusat hingga daerah. Wujud nyata dari inovasi tersebut adalah mal pelayanan publik seperti di DKI Jakarta, tempat warga masyarakat datang untuk membuat kartu tanda penduduk, paspor, hingga membayar listrik. ”Kami akan tambah tahun depan menjadi 50 mal pelayanan publik di kabupaten ataupun kota,” kata Syafruddin. (Fransisca Natalia Anggraeni)