RI-India Perkuat Kerja Sama Maritim

Kompas

Menteri Koordinator Kemaritiman selaku Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Pandjaitan (empat dari kiri) berbicara dalam diskusi bertajuk ”Menakar Manfaat Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) 2018” di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (17/9/2018). Acara itu juga menghadirkan narasumber (dari kiri ke kanan) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, Staf Khusus Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dan India menjalin kerja sama yang lebih erat dalam bidang maritim. Hal ini demi mempererat kerja sama pertahanan di laut Indo-Pasifik.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman dalam konferensi pers bersama di Jakarta, Selasa (23/10/2018). Dalam kunjungan balasan Nirmala ini, beberapa isu dibahas, di antaranya kerja sama dalam bidang penanggulangan terorisme dan bencana alam. Dua isu yang mendapat perhatian khusus adalah bidang kerja sama maritim dan industri pertahanan.

”Tadi sempat dibahas kemungkinan India ikut serta dalam patroli bersama di Selat Malaka. Tetapi, ini, kan, harus izin dulu dengan yang lain,” kata Ryamizard. Patroli di Selat Malaka dianggap cukup berhasil untuk menanggulangi berbagai masalah yang terjadi, di antaranya bajak laut. Patroli bersama diadakan kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

”Kerja sama pertahanan kedua negara yang saya maksudkan adalah rencana latihan Samudra Sakti,” kata Nirmala. Menurut dia, latihan antar-angkatan laut Indonesia dan India itu akan membuka komunikasi dan kesempatan bagi kedua pihak untuk bisa saling mengerti.

Latihan antar-TNI AL dan Angkatan Laut India telah beberapa kali diadakan berupa patroli terkoordinasi antar-kedua negara. Latihan Indindo tahun 2017, misalnya, diadakan dari Landasan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh tujuan Port Blair, India.

Nirmala juga mengatakan, pihaknya meminta Indonesia ikut serta dalam Indian Ocean Naval Symposium yang ke-10. Acara itu menurut rencana dimeriahkan  lomba kapal layar tiang tinggi dari Kochi yang terletak di India bagian selatan ke Muscat di Oman. Balapan kapal layar ini akan menjadi lambang dari Indian Ocean Naval Symposium.

”Rencananya akan disambut oleh Menteri Pertahanan Oman,” kata Nirmala.

Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Indonesia ingin menjalin hubungan kerja sama dengan industri pertahanan India. Ia menambahkan, industri pertahanan India telah cukup maju sehingga Indonesia bisa melakukan kerja sama untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri pertahanan Indonesia. Kerja sama itu di antaranya dalam bidang radar dan sonar.

”Juga kita ingin bisa bekerja sama dalam pembuatan roket jarak jauh yang bisa mencapai 5.000 kilometer,” kata Ryamizard. Teknologi misil jarak jauh ini sejalan dengan tujuh program unggulan nasional dalam industri pertahanan dan salah satu di antaranya penguasaan teknologi misil.

Karena itu, forum pertemuan seperti yang dilakukan Indonesia dan India perlu dipertahankan dan dilanjutkan sehingga kontinuitas hubungan pertahanan kedua negara dapat terpelihara.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Totok Sugiharto mengatakan, Indonesia mengapresiasi inisiasi nota kesepahaman (MOU) yang telah dikirimkan Bharat Electronic Ltd, India ke PT Len. Pihak India berharap MOu dimaksud dapat ditandatangani saat Indo Defence tahun ini.

Pada prinsipnya, Kemhan RI akan terus mendukung upaya-upaya dalam memperkuat hubungan kerja sama industri pertahanan Indonesia-India.

KKIP

Terkait dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya ingin agar ada keseimbangan antara industri pertahanan swasta dan BUMN. Ia tidak menampik banyak pihak swasta yang menjadi tim pelaksana KKIP.

Ia juga membenarkan ada beberapa orang dalam jajaran Kementerian Pertahanan yang masuk ke KKIP. ”Agar bisa lebih mudah saya koordinasi,” katanya.

”Nanti akan kita bandingkan, produksi BUMN dan produksi swasta, mana yang lebih bagus,” kata Ryamizard. Keseimbangan ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pertahanan dan penguasaan teknologi pertahanan Indonesia, tidak sekadar membeli dari pihak luar.

Namun, Ryamizard menggarisbawahi bahwa industri pertahanan BUMN tetap menjadi integrator utama.