Riset Ilmu Sosial Belum Optimal

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti saat   membuka konferensi internasional ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan (ICSSH) di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Bidang sosial berperan penting dalam pembangunan nasional. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan yang nantinya menjadi kebijakan nasional niscaya memerlukan keterlibatan para ilmuwan dalam disiplin ilmu tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan nasional yang didasarkan pada ilmu sosial dan kemanusiaan masih minim. Salah satu penyebabnya karena riset terkait ilmu sosial dan kemanusian itu sendiri belum berkembang optimal di Indonesia. Padahal, ilmu ini berperan signifikan dalam menentukan pembangunan yang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berkarakter.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti menuturkan, peran ilmu sosial dan kemanusiaan saat ini belum kuat mempengaruhi ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa. Untuk itu, kerja akademik serta diskusi yang dilakukan ilmuan sosial dan kemanusiaan perlu lebih didorong.

“Ilmu sosial dan kemanusiaan punya peran signifikan dalam menerjemahkan pemikiran yang sifatnya teoretis menjadi upaya konkret dalam pembangunan masyarakat. Hal ini penting agar program pembangunan yang dirancang sesuai dengan kebudayaan, kondisi, serta kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat  membuka konferensi internasional ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan (ICSSH) di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Konferensi ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) . Tahun ini merupakan tahun kedua konferensi ini diadakan dengan mengangkat tema “Peran Ilmu Sosial dan Kemanusiaan dalam Memperkuat Ketahanan dalam Hubungan Global”.

Adapun isu yang dibahas dalam konferensi ini antara lain, dinamika kependudukan terkait globalisasi, masyarakat pinggiran, strategi menuju pembangunan inklusif dan berdaya saing, serta transformasi sosial dan budaya.

Kompas

Seorang anak perempuan sedang berjalan menggunakan egrang dalam acara "Festival Dolanan Anak dan Kuliner Tradisional", di Desa Kebangsaan Ilmu Giri, Desa Selopamioro, Kabupaten Bantul, Selasa (5/6/2018). Permainan tradisional dinilai penting karena memiliki aspek sosial yang membuat anak tidak bersifat individualitas.

Nuke menyampaikan, tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ilmu sosial dan kemanusiaan yaitu orientasi hasil riset dan penyelesaikan masalah yang selama ini masih berfokus pada persoalan saat ini, pendanaan riset yang kurang, serta keterbatasan kerja sama dengan pihak luar negeri.

Menurutnya, ilmu sosial dan kemanusiaan ini tidak bisa dilihat secara nyata layaknya ilmu pasti seperti teknik ataupun fisika. Sejumlah penelitian pun tidak bisa secara terbuka dikerjasamakan dengan pihak luar negeri karena memperhitungkan keamanan negara. “Misalnya, soal riset terkait pemilihan umum. Ini kan tidak bisa secara terbuka dilakukan bersama pihak luar karena menyangkut keamanan,” ucap Nuke.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor menambahkan, hilirisasi hasil riset ilmu sosial dan kemanusiaan juga belum tampak dalam memengaruhi dasar kebijakan yang berlaku di masyarakat. Ia berpendapat, paradigma masyarakat soal ilmu ini masih terbatas, bahkan masih ada stigma. Selain itu, banyaknya fakultas ilmu sosial dan politik yang ada di Indonesia belum berdampak pada hasil riset yang dihasilkan.

“Kuantitas jangan berbanding terbalik dengan kualitas. Pemerintah saat ini sudah memberikan ruang yang lebih luas untuk pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan. Jadi, ilmuan serta akademisi perlu merespon dengan menghasilkan riset yang baik sehingga bisa membantu menyelesaikan beragam persoalan bangsa. Sasaran yang dihasilkan harus lebih tepat,” katanya.

Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amich Alhumami menyatakan, bidang sosial memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan yang nantinya menjadi kebijakan nasional niscaya memerlukan keterlibatan para ilmuan dalam disiplin ilmu tersebut.

“Para ilmuwan sosial memiliki academic credentials yang sangat baik dalam berkontribusi terhadap pembangunan yang merujuk pada kajian ilmiah,” ujarnya.

Kredensial akademik yang ia maksud adalah analisis ilmiah dalam menggambarkan masalah utama masyarakat dalam bentuk riset kebijakan, analisis dampak pembangunan dan rekomendasi kebijakan, serta peta jalan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.