Sah, Pinjaman Fase 2 Tahap 1 MRT Jakarta Disepakati

KOMPAS/HELENA F NABABAN

Shigemi Ando, Konselor bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia (tengah) bersama Tomoyuki Kawabata, Senior Representative Indonesia Office JICA (kanan), Rabu (24/10/2018) di Kedubes Jepang di Jakarta memberi keterangan kepada media terkait penandatanganan exchange note antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia tentang kesepakatan pinjaman untuk kelanjutan pembangunan MRT Jakarta. Dari usulan Rp 22,5 triliun untuk tahap awal pemerintah Jepang menyepakati 70,210 miliar yen atau setara Rp 9,46 triliun.

JAKARTA, KOMPAS  - Lima bulan menjelang fase 1 MRT Jakarta koridor selatan Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia beroperasi, pinjaman untuk pembangunan fase 2 akhirnya jelas juga. Rabu (24/10/2018) ini penandatanganan perjanjian pinjaman (loan agreement) dan pertukaran dokumen (exchange note) pinjaman fase 2 senilai 70,210 miliar yen atau senilai Rp 9,46 triliun dilakukan.

Shigemi Ando, Konselor bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, dalam konferensi pers di Kedutaan Jepang Rabu siang ini menjelaskan, setelah melalui proses studi kelayakan akhirnya Pemerintah Jepang menyetujui usulan pinjaman yang diajukan Pemerintah Indonesia bagi pembangunan MRT fase 2. Yaitu koridor selatan - utara Bundaran Hotel Indonesia - Stasiun Kampung Bandan sejauh 8,3 kilometer.

Dari pengajuan, Pemerintah Indonesia mengajukan Rp 22,5 triliun. Dalam realisasinya, pinjaman tahap awal yang disepakati adalah sebesar 70,210 miliar yen atau sekitar Rp 9,46 triliun dengan kurs hari ini 1 yen = Rp 134,9.

Dijelaskan Ando, pinjaman itu merupakan bantuan pinjaman yen dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA). Yaitu untuk meneruskan pembangunan koridor selatan - utara fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia) sejauh 16 km yang saat ini untuk pembangunan konstruksi sudah mencapai 96,53 persen. Pinjaman itu juga akan dipergunakan untuk membangun koridor selatan - utara fase 2 (Bundaran Hotel Indonesia - Stasiun Kampung Bandan) sejauh 8,3 km.

"Pinjaman akan diberikan sesuai kebutuhan pembangunan," jelas Ando.

Tomoyuki Kawabata, Senior Representative Indonesia Office JICA dalam kesempatan tersebut menjelaskan, pinjaman untuk fase 2 memang tidak akan diberikan langsung. Namun diberikan secara bertahap.

Adapun pinjaman fase 2 tahap 1 itu merupakan pinjaman untuk menyelesaikan konstruksi fase 1, membiayai konstruksi fase 2, dan pengadaan rolling stock atau kereta sebanyak 14 set atau 84 kereta.

William P. Sabandar, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan, untuk pinjaman pembangunan memang tidak akan diberikan semua sekaligus. Belajar dari fase 1, untuk pencairan pinjaman fase 2 juga akan dilakukan bertahap.

"Sehingga setelah kesepakatan pencairan pinjaman fase 2 tahap satu sebesar 70,210 miliar yen, masih akan ada pencairan pinjaman fase 2 tahap 2. Tahapannya bisa lebih dari satu," jelasnya.

Untuk pinjaman itulah pada Rabu pagi ada penandatangan exchange note atau pertukaran dokumen antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia di Kementrian Luar Negeri. Pemerintah Jepang diwakili Duta Besar Jepang Masafumi Ishii. Pemerintah Indonesia diwakili Desra Percaya selaku Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kemudian pada Rabu siang dilakukan penandatangan perjanjian pinjaman (loan agreement) di Kementrian Keuangan RI. Yaitu antara Kementrian Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (PPR) dan Kepala JICA Indonesia.