Mendagri: ASN Harus Ikuti Aturan

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Sekretaris Bidang Kaderisasi DPD PKS Banyumas Achmad Syamsuri, Pembina Kader DPD PKS Banyumas Arif Awaludin, dan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Banyumas Machfulyono melepaskan seragam partai sebagai tanda pengunduran diri, Selasa (23/10/2018) di Purwokerto. Bersama sekitar 80 orang pengurus dan kader PKS, mereka mengundurkan diri karena menolak untuk menandatangani pakta integritas yang berisi pernyataan loyalitas kepada partai. Hal itu dinilai janggal dan tidak lazim dilakukan di dalam partai.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu masih menemukan sejumlah kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara, atau ASN, dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Padahal, semua aturan sudah jelas mengikat ASN agar tidak terlibat dalam proses pemilu. ASN pun diingatkan kembali soal pentingnya menjaga netralitas jabatan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, netralitas ASN selama ini sudah secara jelas diatur dalam sejumlah aturan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/71/M. SM 00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN. Seharusnya, aturan itu dipatuhi sebagai kewajiban yang mengikat bagi ASN.

”Aturannya sudah jelas, Menpan (Menteri PANRB) juga sudah buat aturan. Semua ASN harus ikuti aturan itu,” ujar Tjahjo, di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Namun, sebulan setelah masa kampanye Pemilu 2019, Bawaslu masih menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya terkait netralitas ASN. Adapun dugaan pelanggaran netralitas ASN itu ada 15 kasus. Pelanggarannya sejauh ini tidak dirinci.

Mendagri meminta Bawaslu untuk segera mengirimkan temuan itu kepadanya agar Menteri PANRB Syafruddin bisa cepat menindaklanjutinya.

”Kami tunggu laporan resmi. Laporkan kepada Menpan dan Mendagri. Kalau melanggar dan sampai ada bukti, jangan salahkan kami. Kami akan tindak tegas sesuai aturan,” tutur Tjahjo.