Surplus Beras Belum Dikelola dengan Baik

KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN

Para pekerja memasukkan beras impor asal Thailand dan Vietnam di gudang Perum Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/2/2018). Perum Bulog memperkuat jaringan pengadaan beras/gabah untuk meningkatkan stok.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah dinilai perlu memperbaiki tata kelola perberasan agar bisa menikmati surplus produksi. Tanpa kebijakan yang pas, stok beras pemerintah tak optimal, sementara harga di pasar tetap fluktuatif.

Hasil perhitungan dengan metode terbaru yang disusun keroyokan antarlembaga negara menunjukkan potensi surplus beras 2,85 juta ton tahun ini. Namun, fluktuasi harga masih terjadi, pemerintah bahkan memutuskan impor di awal tahun 2018 karena harga bergejolak.

"Surplus beras itu tersebar di rumah tangga produsen dan konsumen, hotel, restoran, pedagang, penggiling, serta Perum Bulog," kata Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan hasil survei dan perbaikan metode penghitungan produksi beras di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Beras yang surplus itu merupakan hasil akumulasi panen di tiap bulan sepanjang 2018 dari masing-masing provinsi. Surplus beras paling banyak ada di rumah tangga produsen, terdiri dari 14,1 juta keluarga petani, yakni mencapai 44 persen. Sementara 3 persen lainnya ada di rumah tangga konsumen. "Persebarannya meliputi berbagai provinsi. Surplus ini bisa dimanfaatkan pemerintah jika ada pengelolaan stok yang memperhatikan waktu dan lokasi panen," ujarnya.

Pemanfaatan data produksi gabah yang dipaparkan BPS dapat menjadi referensi kebijakan pengelolaan stok beras pemerintah dalam jangka waktu bulanan. Suhariyanto mengatakan, sebaiknya yang menjadi referensi ialah data produksi per bulan, serta melibatkan aspek konsumsi rata-rata 2,5 juta ton per bulan.

Dengan metodologi KSA, perkiraan beras dalam jangka waktu tiga bulan ke depan dapat ditentukan. Suhariyanto mengatakan, pihaknya akan mengusahakan agar selisih waktu itu dapat dipersingkat dengan jejak rekam data yang lebih panjang.

Peneliti Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), M Husein Sawit menyatakan, surplus beras yang berada di rumah tangga produsen dan konsumen itu tidak dapat dikelola oleh pemerintah. Neraca ketersediaan beras yang dapat dikontrol oleh pemerintah adalah stok Perum Bulog.

Stok cukup

Terkait impor beras 1,8 juta ton sepanjang 2018, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar mengatakan, penugasan itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuannya pengamanan cadangan beras pemerintah (CBP).

Bachtiar menyatakan, cadangan beras dipastikan aman. Stok di gudang saat ini berasal dari penyerapan dalam negeri yang berkisar 950.000 ton dengan rincian 850.000 ton untuk CBP dan 150.000 ton beras kualitas premium untuk komersial.

Sepanjang 2018, Bulog telah menyerap sebanyak 1,5 juta ton beras dari dalam negeri. "Beras ini sudah disalurkan untuk operasi pasar dan beras sejahtera," kata Bachtiar.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (24/10/2018), di Tangerang, Banten mengatakan, pemerintah saat ini telah memiliki stok beras yang cukup di Perum Bulog, yaitu sebesar 2,4 juta ton. Apabila ada kenaikan harga dan kelangkaan beras karena ada defisit produksi beras pada Oktober-Desember 2018, pemerintah akan menggelar operasi pasar.

"Kami akan memetakan daerah-daerah yang mengalami defisit beras dengan mengacu pada data BPS. Apabila harga beras di daerah-daerah itu naik, kami akan meminta Bulog menggelontorkan beras cadangan pemerintah ke daerah-daerah tersebut," ujarnya.

Mengacu BPS

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengatakan, data produksi gabah BPS menjadi acuan dalam menyusun program dan anggaran ke depannya. "Kami apresiasi dan mendukung perubahan metodologi terkait data produksi beras dari BPS. Sesuai undang-undang, kami akan mengacu pada data BPS," tuturnya.

Meski acuan target berubah, rancangan anggaran sejauh ini tidak akan berubah. Menurut Syukur, alokasinya akan bergeser ke peningkatan efektivitas dan efisiensi lahan maupun cara penanaman.

Melihat konversi lahan yang banyak terjadi di Pulau Jawa, Kementerian Pertanian akan mempertimbangkan lahan-lahan di Kalimantan dan Sumatera. Rencananya, pihaknya akan mengembangkan lahan rawa dan lahan kering di dua pulau itu.

Syukur menambahkan, pengembangan lahan kering dan rawa sudah dimulai sejak 2018. Saat ini, pihaknya tengah memetakan lahan dengan teknologi penanaman yang cocok untuk diaplikasikan.