Pembangunan Gardu Induk Monas MRT Fase II Dimulai Desember

Oleh

Helena F Nababan

· 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS - PT MRT Jakarta menargetkan memulai pembangunan gardu induk bawah tanah Monas, pada awal Desember. Langkah ini sekaligus mengawali proses konstruksi fase II MRT rute Bundaran HI-Kampung Bandan.

Silvia Halim, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Kamis (25/10/2018) di DPRD DKI Jakarta, menjelaskan, awal Oktober ini, lelang pengadaan konstruksi untuk pembangunan receiving sub station (RSS) atau gardu induk fase II MRT, diulang.

"Peserta lelang (yang lalu) sedikit, lima kontraktor lokal. Kelimanya dinyatakan tidak lulus evaluasi sehingga lelang dinyatakan gagal dan harus diulang," jelasnya.

Harapannya, kontraktor pemenang bisa didapatkan pada awal Desember sehingga target pembangunan gardu induk Monas tetap dilakukan bulan Desember.

Silvia menjelaskan, dana pinjaman pembangunan MRT fase II dari pemerintah Jepang yang disalurkan melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) itu berbentuk Japan tied. Di situ ada keharusan penggunaan komponen Jepang 30 persen dalam pembangunannya.

Namun untuk pembangunan gardu induk Monas, akan dikerjakan oleh kontraktor Indonesia sebab proyek ini tergolong paket kecil. "Karena paketnya kecil, memungkinkan untuk dilakukan oleh kontraktor lokal," kata Silvia.

Bersamaan dengan pembangunan gardu induk, jelas Silvia, pengadaan atau lelang konstruksi untuk paket sipil tahap pertama fase II juga siap dilakukan di Desember 2018. "Kami berani melakukan pengadaan di Desember 2018 karena berdasarkan detail rancang teknis atau basic engineering detail (BED), kami sudah siap untuk paket sipil yang pertama ini," ujarnya.

Enam paket pekerjaan

Pada fase II, akan ada enam paket pekerjaan yakni contract package (CP) 201 - CP 204 untuk paket sipil, CP 205 untuk paket sistem perkeretaapian, dan CP 206 untuk paket pengadaan kereta. "Jarak waktu lelang antara CP satu dengan lainnya paling berkisar antara 2-3 bulan," jelas Silvia.

Lelang fase II akan terbuka dan tidak ada prioritas bagi kontraktor yang sudah mengerjakan fase I.

Persiapan lain yang sudah diselesaikan untuk fase II adalah tes tanah. Dijelaskan Silvia, pengujian tanah atas trase fase II sudah selesai sehingga MRT Jakarta juga sudah bisa merampungkan desain dari konstruksi fase II.

Dengan pinjaman yang berbentuk Japan tied, lanjut Silvia, maka kontraktor utama dan konsultan utama harus dari Jepang. "Tapi mereka dalam pengerjaan bisa ber-joint venture atau ber-joint operation dengan kontraktor lokal. Sama seperti di fase I dimana para kontraktor Jepang ber-join-venture dan ber-joint operation dengan kontraktor Indonesia," ujar Silvia.

Sosialisasi

Yang juga disiapkan menjelang lelang, lanjut Silvia, adalah dokumen lelang dan persiapan sosialisasi.

"Kami kembali akan melakukan sosialisasi publik. Kalau yang sosialisasi lalu adalah untuk pengadaan lahan, yang ini lebih untuk pembangunan. Jadi untuk fase II, kami mau sosialisasi stasiun itu pembangunannya dimana, kemudian kira-kira pembangunannya akan bagaimana. Lalu kami juga memberikan antisipasi kepada masyarakat tentang ketidaknyamanan yang akan dialami sekaligus meminta masukan kepada masyarakat," ucap Silvia.

Masyarakat, menurut Silvia, juga menerima rencana pembangunan MRT fase II ini. "Masyarakat yang ada di sekitar fase II sangat paham dengan kehadiran MRT maka nilai tanah dan properti akan naik," jelasnya.

Sosialisasi yang dijadwalkan dilakukan pada Januari 2019 diharapkan sudah bisa menghimpun masukan dari masyarakat sebelum lelang selesai. Tujuannya supaya semua masukan dari masyarakat bisa diakomodasi dalam tender dokumen dan perancanaan kerja.

Pembebasan lahan

Silvia menjelaskan dengan konstruksi fase II yang di bawah tanah, maka ada kebutuhan pembebasan lahan untuk titik masuk dan keluar stasiun, serta untuk penempatan menara pendingin dan menara ventilasi (cooling tower dan ventilation tower).

Tuhiyat, Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta, menjelaskan, pembebasan lahan untuk titik masuk dan keluar stasiun, juga menara pendingin dan menara ventilasi, sudah diidentifikasi untuk dibebaskan pada 2019. Biaya pembebasan lahan sudah diusulkan kepada pemerintah melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Pada 2019 usulan anggaran untuk pembebasan lahan Rp 233 miliar. Yang akan membebaskan lahan nanti pemerintah," ujar Tuhiyat.

Sebelumnya, Rabu lalu, dilakukan penandatanganan pertukaran dokumen (exchange note) dan perjanjian pinjaman (loan agreement) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Langkah ini memberi kepastian bagi PT MRT Jakarta untuk melanjutkan pembangunan fase II MRT.

Tuhiyat melanjutkan, untuk pinjaman dari pemerintah Jepang yang sudah disepakati Rabu kemarin, maka terhitung sejak kesepakatan ditandatangani, pemerintah pusat dan DKI Jakarta mulai membayar bunga pinjaman.

Sementara pembayaran pokok pinjaman mulai dilakukan 12 tahun sesudah penandatanganan perjanjian pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman dicicil selama 12 tahun.

Proses yang sama, lanjut Tuhiyat, yaitu penandatanganan pertukaran dokumen (exchange note) dan perjanjian pinjaman. (loan agreement), akan dilakukan setiap tahapan pencairan pinjaman. Sehingga bila untuk pencairan pinjaman fase II tahap 1 ada penandatanganan exchange note dan loan agreement, maka di tahapan berikutnya juga akan ada penandatanganan lagi.

Editor:

MRT Jakarta mrt JICA pt mrt jakarta mrt fase ii