Menimbang Persepsi Politik Milenial

KOMPAS/SOELASTRI SOEKIRNO

Milenials menari tari Gandrung di Festival Gandrung 1000 di Banyuwangi, Sabtu (20/10/2018)

Tingkat kepuasan generasi milenial terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang sosial ekonomi dan penegakan hukum sosial lebih rendah jika dibandingkan nonmilenial. Namun, mereka optimistis kondisi ini akan membaik.

Persepsi generasi milenial terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini cenderung lebih kritis dibandingkan dengan nonmilenial. Hal ini terindikasi dari tingkat persepsi kepuasan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan generasi nonmilenial, terutama dalam isu-isu sosial ekonomi.

Hal ini terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018. Dalam menilai kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa, misalnya, lebih dari dua pertiga (64 persen) responden milenial merasa tidak puas, terdiri dari 58,2 persen tidak puas dan 5,5 persen sangat tidak puas. Persentase milenial yang tidak puas ini lebih besar dari generasi nonmilenial yang memiliki tingkat apresiasi 60 persen.

Kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran juga mendapat sorotan serupa dari responden milenial. Tak kurang dari 62 persen responden milenial tidak puas, sementara yang puas hanya 34 persen responden. Tingkat ketidakpuasan ini lebih besar dari responden nonmilenial yang 54 persen, sementara yang puas 43 persen.

Tingkat kepuasan milenial lebih rendah dari nonmilenial juga terjadi pada kinerja pemerintah dalam penegakan hukum, seperti penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Persentase responden yang merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah mengatasi praktik KKN sebesar 53 persen. Sementara pada generasi nonmilenial lebih besar, yakni 59 persen.

Kinerja pemerintah dalam pemerataan pembangunan antarwilayah, pembangunan desa, kawasan timur Indonesia, ataupun kawasan perbatasan lagi-lagi apresiasi responden milenial lebih rendah dibandingkan dengan nonmilenial. Lebih dari dua pertiga responden milenial puas dengan kinerja pemerintah, sementara nonmilenial 70 persen.

Di bidang sosial, masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan pemerintah saat ini menurut milenial adalah persoalan mengatasi kemiskinan (28 persen) diikuti pemerataan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, persentase ketidakpuasan milenial (59 persen) lebih besar daripada nonmilenial (54 persen).

Namun, di bidang sosial, persepsi milenial terhadap kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan relatif sama dengan nonmilenial. Sebagian besar (68 persen) milenial merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah selama ini dan upayanya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Tingkat kepuasan ini setara dengan kepuasan generasi nonmilenial.

Karakter usia

Generasi milenial dalam penelitian ini adalah responden yang pada saat survei berlangsung berada pada rentang usia 17 tahun sampai 37 tahun. Sementara itu, mereka yang masuk kategori nonmilenial berusia di atas 37 tahun.

Secara proporsi, generasi milenial dalam survei ini mencapai hampir 30 persen dari seluruh responden atau 357 dari 1.200 responden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan bahwa pemilih generasi milenial pada Pemilu 2019 berkisar 35 persen-40 persen dari total pemilih.

Melihat besarnya proporsi generasi milenial, maka tidak mengherankan saat ini arah politik generasi ini sangat diperhitungkan bagi kandidat presiden dan wakil presiden ataupun para calon anggota legislatif.

Kendati dalam beberapa persoalan ekonomi dan sosial kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla mendapat apresiasi yang lebih rendah, secara umum sebenarnya sebagian besar responden milenial puas dengan kinerja pemerintahan selama enam bulan terakhir.

Tidak kurang dari 61 persen responden yang merasa puas dan sangat puas dengan kinerja Jokowi-Kalla dalam enam bulan terakhir ini. Tak hanya itu, sebagian besar milenial juga optimistis kondisi sosial, ekonomi, penegakan hukum, dan keamanan Indonesia akan lebih baik di masa datang.

Tingkat keyakinan generasi milenial bahwa kondisi bangsa ke depan akan lebih baik di semua bidang cukup dominan. Di bidang politik dan keamanan, misalnya, lebih dari 75 persen responden milenial yakin dan sangat yakin kondisi politik dan keamanan di masa datang akan lebih baik. Demikian halnya dengan keyakinan kondisi penegakan hukum di negeri ini akan lebih baik, ada 73 persen, kondisi ekonomi yang akan lebih baik sebesar 74 persen, dan kondisi sosial 77 persen.

Elektabilitas

Apakah persepsi responden milenial terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla yang cenderung lebih kritis dibandingkan dengan nonmilenial memiliki pola relasi dengan preferensi politik mereka dalam Pemilu 2019? Ternyata relatif terbukti.

Responden milenial yang memilih pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebanyak 44,6 persen, pemilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 35 persen, dan yang masih rahasia atau belum menentukan pilihannya 20,4 persen.

Sementara responden nonmilenial pemilih pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin 50,4 persen, pemilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 27,3 persen, dan yang belum menentukan pilihan 22,4 persen.

Hal yang menarik adalah selisih pemilih milenial kedua pasangan kandidat hanya 9,6 persen. Hasil ini menunjukkan, meski Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih unggul, keunggulan ini masih dinamis sekali. Persaingan merebut suara milenial ini pun masih sangat terbuka.