Cegah Migran, Trump Kerahkan 6.000 Tentara ke Perbatasan

(PHOTO BY ARIANA DREHSLER / AFP)

Suasana pagi di wilayah Tijuana, Meksiko, yang berbatasan langsung dengan wilayah Amerika Serikat, Minggu (28/10/2018). Pemerintah AS mengirimkan 6.000 anggota militer di kawasan perbatasan AS-Meksiko untuk mencegah masuknya ribuan imigran dari wilayah Amerika bagian tengah dan selatan.

WASHINGTON, SENIN — Militer Amerika Serikat akan mengerahkan lebih dari 6.000 anggota militer, meliputi tentara bersenjata, untuk membantu upaya Presiden Donald Trump mengamankan perbatasan dengan Meksiko. Langkah pencegahan masuknya para migran dari wilayah-wilayah di Amerika bagian tengah dan selatan ini diduga terkait langsung dengan pemilihan anggota kongres yang menurut rencana digelar pada 6 November mendatang.

Jenderal Terrence O’Shaughnessy, Kepala Komando Utara AS, mengatakan, 800 pasukan AS sudah dalam perjalanan ke perbatasan Texas dan 5.200 akan menuju ke wilayah barat daya pada akhir pekan ini. Jumlah pasukan yang diterjunkan itu jauh lebih tinggi daripada 800-1.000 orang yang diperkirakan sebelumnya. ”Itu baru permulaan operasi. Kami akan terus menyesuaikan jumlah dan memberi tahu Anda tentang hal itu,” kata O’Shaughnessy kepada wartawan. ”Namun, tolong ketahuilah bahwa mereka itu di luar 2.092 tentara yang sudah dipekerjakan dari pasukan Garda Nasional kita.”

Departemen Pertahanan AS sebelumnya menolak mengomentari jumlah pasukan potensial yang diterjunkan dengan menyatakan bahwa perencanaan masih berlangsung. Presiden Donald Trump, yang telah menggunakan isu terkait kaum migran Amerika Tengah dalam kampanye, mengatakan, di Twitter bahwa militer akan menunggu semua proses yang tengah berlangsung.

(PHOTO BY SANTIAGO BILLY / AFP)

Para warga Honduras yang bermaksud pergi ke wilayah Amerika Serikat mencoba melewati wilayah Ciudad Tecun Uman di Guatemala menuju Ciudad Hidalgo, Meksiko, Minggu (28/10/2018). Mereka ingin mencari penghidupan yang lebih baik di AS.

Ia menunjukkan tanda-tanda akan bersikap tegas dalam menghadapi para migran daripada yang disarankan para pejabat pertahanan AS sebelumnya. ”Banyak anggota geng dan beberapa orang jahat dicampur ke dalam rombongan menuju perbatasan selatan kami,” kata Trump. ”Silakan kembali, kamu tidak akan diterima di AS kecuali kamu menjalani proses hukum. Ini adalah invasi bagi negara dan militer kami sedang menunggu kalian!”

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan sedang merencanakan membangun sebuah ”kota tenda” bagi para migran itu. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah mereka masuk secara langsung. Migran wajib menjalani dan menunggu proses hukum untuk masuk ke AS. Tenda diperlukan sampai saat persidangan mereka berlangsung.

Rombongan besar para migran, sebagian besar dari Honduras, jumlahnya diperkirakan 3.500-7.000 orang. Mereka meninggalkan kampung halaman pada pertengahan Oktober lalu menuju wilayah AS dan sudah sampai di Meksiko bagian selatan.

Sementara dari sisi AS, 2.100 pasukan Garda Nasional AS telah berada di kawasan perbatasan. Mereka dikirim setelah ada permintaan Trump sebelumnya pada April silam. Para pejabat AS mengatakan, militer tidak akan memiliki peran penegakan hukum yang aktif.

REUTERS/ADREES LATIF

Osman dan Jela, sepasang suami istri asal Honduras, bergabung dengan ribuan warga negeri itu tengah beristirahat di Tapachula, Meksiko, Minggu (21/10/2018). Mereka dalam perjalanan menuju wilayah Amerika Serikat demi penghidupan yang lebih baik.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan Jim Mattis mengizinkan penggunaan pasukan dan sumber daya militer lainnya di perbatasan AS-Meksiko. Para pejabat AS mengatakan, mereka akan mulai menyebar segera setelah Selasa (30/8/2018) ini dan misi mereka disahkan pada pertengahan Desember mendatang.

Mau tidak mau, isu terkait kaum migran itu menjadi perhatian pemerintahan Trump, khususnya menjelang pelaksanaan pemilihan tengah periode (midterm election). Jika Partai Republik kehilangan kendali di DPR atau Senat, hal itu bisa menjadi jauh lebih sulit bagi Trump untuk mewujudkan agenda kebijakan dalam sisa dua tahun masa jabatannya.

Keputusan Trump untuk melibatkan militer tampaknya merupakan kelanjutan dari praktik sebelumnya, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, dengan alasan penugasan dalam kondisi darurat. (AP/REUTERS)