JAKARTA, KOMPAS – Penghapusan tarif melintas Jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu dinilai perlu diikuti kebijakan yang menyeluruh agar bisa mendorong perekonomian di Madura. Ada peluang pengembangan industri manufaktur maupun pariwisata di Madura.
Direktur Penelitian Core Indonesia Mohammad Faisal di Jakarta, Senin (29/10/2018), berpendapat, biaya transportasi bisa ditekan melalui penghapusan tarif. Namun, agar efektif mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura, penggratisan saja tidak cukup. "Perlu dibarengi strategi menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru," ujarnya.
Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru akan menarik investasi. Dampaknya, mobilitas orang dan barang antara kedua daerah yang dihubungkan akan lebih intensif. Industri yang berpotensi dikembangkan di antaranya adalah pengolahan garam serta industri tekstil seperti batik Madura.
Selain itu, perlu pengembangan pariwisata yang dapat dipadukan dengan paket wisata yang ada di Jawa Timur. Namun, perlu integrasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
Sejak Sabtu (27/10/2018) lalu, jembatan sepanjang 5.433 meter yang diresmikan 10 Juni 2009 itu resmi jadi jalan umum nontol. Alasan utamanya adalah masih tingginya angka kemiskinan di Madura yang berkisar 16-23 persen. Pembebasan tarif tertuang dalam Peraturan Presiden 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto mengatakan, sampai akhir tahun ini merupakan masa transisi pengelolaan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk ke pemerintah, yakni Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII. “Pemerintah akan melakukan apa yang selama ini sudah dilakukan Jasa Marga, baik perawatan rutin maupun berkala, baik jembatan pendekat maupun bentang panjangnya. Awal tahun 2019 kami sudah harus mulai pemeliharaan,” kata Sugiyartanto.
Perawatan Jembatan Suramadu ada yang bersifat rutin dan ada yang berkala. Perawatan mencakup bangunan atas dan bawah jembatan, bentang utama, pendekat, serta jalan pendekat. Selain itu diperlukan personil yang bertugas untuk memberi tahu pengguna terkait keamanan Jembatan Suramadu, seperti ketika terjadi angina kencang atau cuaca buruk.
“Tujuannya digratiskan itu untuk pengembangan wilayah di Pulau Madura, supaya tidak ada ongkos transportasi sehingga barang-barang komoditas akan sesuai dengan harga dasar, tidak terbebani oleh biaya tol,” kata Sugiyartanto.
Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Iwan Zarkasi mengatakan, hingga saat ini, pemerintah masih menghitung biaya perawatan Jembatan Suramadu. Diperkirakan paling tidak Rp 30 miliar untuk perawatan jembatan tersebut.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengelolaan Jembatan Suramadu merupakan domain Kementerian PUPR. "Tetapi saya sebagai Menteri Perhubungan bicara tentang konektivitas yang harus didesain a sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat," ujarnya.
Budi Karya mengatakan, penggratisan diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi Madura, setidaknya mendorong pariwisata.