Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo saat dimintai keterangan, Selasa (30/10/2018) siang.
TANGERANG, KOMPAS -- Pemerintah didesak untuk mengevaluasi perusahaan penerbangan, terkait prosedur pemberian izin terbang. Sebab, pemberian izin terbang merupakan hal yang krusial.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang datang ke VIP Room Bandara Soekarno Hatta Selasa (30/10/2018) mempertanyakan alasan pemberian izin terbang kepada Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610 tersebut. "Menurut keterangan, sehari sebelum kejadian, pesawat sudah diketahui bermasalah, mengapa tetap diizinkan terbang?" ujarnya.
Bambang mendorong pemerintah untuk menertibkan izin penerbangan. "Sebab (izin penerbangan) ini menyangkut nyawa orang," kata Bambang. Ia menambahkan, kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan ia tak ingin kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Dalam waktu dekat, DPR berencana untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dalam penerbangan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengorek informasi terkait kecelakaan yang terjadi Senin (29/10/2018) pagi.
KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Proses penyelidikan terhadap kasus ini diharapkan oleh Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita bisa berjalan secara terbuka. "Termasuk jika ada kemungkinan engine failure dalam peristiwa tersebut," ucap Agus di Bandara Soekarno-Hatta.
Menurut Agus, saat ini Kementerian Sosial telah mengirim 30 orang yang tergabung dalam tim Tagana untuk membantu jalannya evakuasi. "Kita juga sudah buat dapur umum di pesisir Karawang. Dapur dibuka sampai malam untuk membantu menyediakan asupan makanan bagi petugas di sana," imbuh Agus.
KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS
Kemenkeu mengimbau pegawainya mengenakan pakaian hitam putih dan pita hitam hingga Jumat (2/11/2018)
Instansi pemerintah berduka
Kementerian Keuangan adalah intansi yang paling banyak kehilangan pegawainya. Sejumlah 21 dari total 189 korban jatuhnya peswat merupakan pegawai Kementerian Keuangan.
Melalui Surat Edaran bernomor SE-20/MK.1/2018 Menteri Keuangan, Sri Mulyani menginstruksikan seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk memakai baju putih hitam serta memasang pita hitam sebagai tanda berduka. Imbauan ini berlaku mulai Selasa pagi hingga Jumat (2/11/2018).
Tak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga kehilangan satu orang pegawainya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengonfirmasi, Kasubdit Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ubaidillah Salabi turut menjadi korban salam peristiwa itu.
KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.
Jika sesuai rencana Ubadillah terbang ke Pangkalpinang Minggu (28/10/2018) malam untuk urusan pekerjaan. Namun ia memilih untuk memundurkan jadwal penerbangannya mejadi Senin pagi lantaran ingin menjenguk ibunya sedang sakit.
"Ubaidillah sedianya akan mengikuti tes untuk menjadi pejabat Eselon II KLHK Selasa pagi," tutur Siti. Siti menambahkan, ia belum bisa mendampingi keluarga korban lantaran sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, ia berkata bahwa KLHK telah mengutus telah Sekertaris Jendral KLHK sebagai penggantinya. (KRISTI DWI UTAMI)
