Gubernur Anies Ditunggu Kementerian PUPR

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersikap terbuka untuk menerapkan mekanisme pengelolaan banjir yang dikemukakan Gubernur DKI Jakarta. Sebab, menangani banjir di perkotaan memerlukan kerja sama semua pihak.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi, Kamis (1/11/2018), di Jakarta, mengatakan, rencana induk pengendalian banjir sudah lama dibuat pemerintah. Wujud dari rencana itu adalah rencana normalisasi Sungai Ciliwung, membangun sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, serta pembangunan bendungan kering (dry dam) yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi.

Terkait dengan konsep yang dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni naturalisasi sungai, menurut Suprayogi, pihaknya tidak mempermasalahkan. ”Kita akan dukung apa pun namanya yang penting dampak banjir untuk masyarakat Jakarta bisa berkurang,” kata Suprayogi.

Mengenai konsep naturalisasi sungai yang dikemukakan Gubernur DKI Jakarta, kata Suprayogi, pihaknya telah dua kali mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta. Kementerian PUPR bermaksud mendiskusikan tentang konsep tersebut dalam kerangka pengendalian banjir DKI Jakarta. Namun, dari dua kali undangan tersebut, Gubernur DKI Jakarta tidak datang dan hanya diwakili stafnya. Kementerian PUPR akan mengundang kembali Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi.

Sementara itu, proyek-proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari sistem pengendalian DKI Jakarta, seperti sudetan dan normalisasi Sungai Ciliwung, saat ini masih menunggu pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena pembebasan lahan belum jelas, Kementerian PUPR pun tidak menganggarkan konstruksi proyek sudetan dan normalisasi Sungai Ciliwung.

Saat ini konstruksi proyek sudetan Sungai Ciliwung sekitar 50 persen. Dari rencana 33 kilometer untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung, yang terlaksana baru 17 kilometer. Adapun bendungan kering Ciawi dan Sukamahi direncanakan akan selesai pada 2020.

”Dulu direncanakan dibangun Waduk Depok, tetapi keduluan menjadi kawasan permukiman. Untuk pengendalian banjir yang penting semua pihak berkomitmen. Kalau hanya satu pihak jadinya tidak maksimal,” ujar Suprayogi.

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko menambahkan, perencanaan pengendalian banjir di Jakarta dilakukan terpadu, yakni dengan pembangunan sudetan dan normalisasi Sungai Ciliwung, pembangunan bendungan kering, sampai tanggul laut untuk menahan banjir dari laut.

Namun, tantangan banjir juga besar karena daerah resapan air di hulu ataupun di Jakarta berkurang sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai. Oleh karena itu, selain penanganan fisik oleh pemerintah, diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk memaksimalkan agar air hujan dapat masuk ke tanah, tidak langsung dialirkan ke sungai.