Basis Data Kebutuhan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Disiapkan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Warga mendaftar program rumah DP 0 persen atau Samawa (solusi rumah warga) di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018). Unit yang ditawarkan sejak 1 November tersebut dijual mulai Rp 184 juta hingga Rp 341 juta.

JAKARTA, KOMPAS - Basis data kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah disiapkan bersamaan dengan pendaftaran program solusi rumah warga untuk memperoleh fasilitas uang muka Rp 0 atau DP 0 Rupiah. Basis data ini penting sebagai acuan pengembangan program fasilitas perumahan di Jakarta mendatang.

Kepala UPT Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Dzikran Kurniawan mengatakan, basis data ini berisi identitas dan profil keuangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan rumah. “Jadi tidak masalah pendaftar lebih banyak dari unit yang tersedia sekarang. Kami berharap warga MBR yang belum punya rumah mendaftar,” katanya, Selasa (6/11/2018).

Dengan basis data tersebut, distribusi rumah untuk MBR bisa lebih jelas, seperti jumlah kebutuhan untuk rumah susun sewa serta rumah susun milik. Pengajuan biaya program ke DPRD DKI Jakarta pun diharap bisa lebih jelas. Selain itu, basis data ini juga bisa menjadi gambaran bagi pengembang yang membutuhkan informasi kebutuhan rumah MBR di DKI Jakarta.

Pembukaan pendaftaran program Samawa di tujuh lokasi berlangsung pada hari kerja sejak Kamis lalu hingga 20 November. Dalam tiga hari, pendaftar mencapai 1.114 orang. Jumlah ini lebih banyak dari unit rumah susun milik yang tersedia 780 unit di Rusunami Klapa Village yang dibangun PD Pembangunan Sarana Jaya.

Menurut Dzikran, tak semua pendaftar  berminat  menempati Rusunami Klapa Village. Sebagian hanya mendaftar karena berminat dengan program Samawa ini serta bersedia menunggu hingga ada unit yang tersedia di dekat tempat kerjanya.

Data peminat itu nantinya akan diverifikasi dari sisi kependudukan, perpajakan, hingga kepemilikan aset. Sementara Bank DKI akan memeriksa bankability, yaitu dari segi sejarah keuangan dan sejarah kredit. Dari pemeriksaan ini akan dihasilkan skala prioritas untuk pendaftar yang dinilai paling membutuhkan rumah. Seleksi tersebut ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018 atau Januari 2019.

Pendapatan minimal

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Warga mencari informasi mengenai program rumah DP 0 persen atau Samawa (solusi rumah warga) di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018). Unit yang ditawarkan sejak 1 November tersebut dijual mulai Rp 184 juta hingga Rp 341 juta.

Cicilan Rusunami Klapa Village memiliki tiga jangka waktu yaitu 10, 15, dan 20 tahun. Tipe unit terdiri dari enam jenis, mulai tipe 21 studio hingga tipe 36 dua kamar tidur.

Skema cicilan termurah Rp 1,17 juta per bulan. Cicilan ini untuk tipe 21 studio tanpa kamar dengan jangka waktu cicilan 20 tahun. Adapun cicilan termahal untuk tipe 36 dengan dua kamar tidur yakni Rp 3,5 juta selama 10 tahun.

Skema cicilan itu sesuai dengan peraturan gubernur DKI, yaitu dengan fasilitas bantuan pemerintah 2,5 persen dari harga untuk pembiayaan uang muka.

Dengan cicilan termurah, kata Dzikran, pendapatan minimal pendaftar bisa turun dari Rp 4 juta sebulan menjadi sekitar Rp 3 juta sebulan. “Namun ini harus dilihat juga dari sisi bankability, terutama sejarah kredit dia apakah selama ini baik,” ujar Dzikran.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melengkapi aturan, lembaga, dan pengajuan anggaran untuk menjalankan program Samawa tersebut. Aturan yang dimaksud adalah tata pengelolaan dan tata pembiayaan. Adapun badan layanan usaha daerah yang nantinya akan mengurusi pembiayaan dengan pihak perbankan juga tengah dalam proses pembentukan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta juga tengah mengajukan anggaran sebesar sekitar Rp 5,8 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019 untuk menyediakan dana talangan bantuan uang muka. Saat ini, pengajuan anggaran belum disetujui menunggu pengesahan APBD DKI Jakarta 2019.

Tambah rusunami

YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS

Pembangunan rumah untuk program DP 0 rupiah dari Pemprov DKI di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sudah mencapai empat lantai dari total 21 lantai, Rabu (17/10/2018).

Setidaknya dua BUMD DKI Jakarta sudah mengajukan rencana untuk membangun rusunami DP 0 Rupiah tahun 2019, yakni PD Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sarana Jaya akan membangun 8 menara, masing-masing 20 lantai, di dua lokasi TOD MRT Fase 1 di Lebak Bulus dan lokasi lain yang lahannya masih dicari.

“Untuk dua program ini, kami ajukan penyertaan modal daerah Rp 3,6 triliun,” kata Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Adapun Jakpro berencana membangun 5.000 unit Rusunami DP 0 Rupiah tahun 2019. “Rencananya akan dibangun di Rorotan,” kata Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto dalam paparannya di Komisi C DPRD DKI Jakarta pekan lalu.