Revitalisasi Balai Latihan Kerja Selaras Vokasi

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Suasana pembukaan 5th Indonesia Industrial Relations Conference yang digelar Apindo Training Center di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS— Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga mengatakan, revitalisasi balai latihan kerja (BLK) di Indonesia saat ini merupakan hal yang penting dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Ini sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di mana pelatihan vokasi termasuk di dalamnya," kata Andy ketika dimintai tanggapan di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Menurut catatan Labor Institute Indonesia, jumlah BLK yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan relatif kecil, yakni hanya 18 BLK dari total sekitar 300 BLK di Indonesia. "Menurut hemat kami, Kemenaker perlu menambah jumlah BLK menjadi 33 BLK dengan Tipe A," katanya.

Andy mengatakan, BLK yang dikelola pemerintah daerah banyak yang tidak terurus. Banyak BLK tertinggal, baik dari sisi infrastruktur maupun instruktur, yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi khususnya menghadapi revolusi industri keempat.

Menurut Andy BLK yang peduli untuk menciptakan usaha rintisan untuk angkatan kerja muda perlu ditingkatkan. "Kebutuhan BLK di Indonesia sangat mendesak guna mendorong daya saing dan produktifitas tenaga kerja Indonesia," katanya.

Apalagi, merujuk Asian Productivity Organization (APO), produktivitas pekerja Indonesia berada di bawah Singapura, Thailand dan Malaysia. "Untuk mempermudah koordinasi kami mengusulkan agar BLK yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah disatukan saja di bawah koordinasi Lembaga Produktivitas Nasional dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Andy.

Persoalan daya saing tenaga kerja pun mengemuka pada acara 5th Indonesia Industrial Relations Conference yang bertema The Alignment of New Industrial Relations Policy toward Industry 4.0 Era. Acara tersebut digelar oleh Apindo Training Center.

Ekonomi digital

Pemerintah menilai penyiapan tenaga kerja trampil merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi dan dimitigasi secara tepat, termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

Terkait hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, melakukan langkah-langkah strategis guna memperkuat akses pelatihan kerja.

"Pertama, melalui modernisasi balai latihan kerja atau BLK dengan program revitalisasi, re-branding, dan reorientasi," kata Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Siti Djunaedah di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Siti mengatakan hal itu saat membacakan sambutan Menaker Muhammad Hanif Dhakiri pada pembukaan konferensi hubungan industrial tersebut.

Langkah strategis kedua adalah pengembangan program magang yang mengacu pada kebutuhan pasar kerja berbasis teknologi digital dan didukung kurikulum sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Langkah ketiga adalah penataan sistem pasar kerja melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, komite vokasi nasional telah merumuskan transformasi pasar tenaga kerja yang dibutuhkan.

"Termasuk di dalamnya kemitraan tripartit antara pemerintah, pemberi kerja, dan serikat pekerja. Kemitraan ini memastikan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam permasalahan tersebut," kata Shinta.

Menurut Shinta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) diperlukan agar Indonesia mampu memetik manfaat dari bonus demografi. Tanpa SDM yang berkualitas dan berdaya saing kuat, bonus demografi dikhawatirkan justru menjadi liabilitas.