Pengangguran Terbesar Berada di Banten, Jawa Barat, dan Maluku

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pencari kerja mencari lowongan pekerjaan saat bursa kerja terbuka yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur di JX International, Surabaya, Jumat (14/9/2018). Kegiataan yang diikuti oleh 70 perusahaan tersebut menyediakan hampir 5.000 lowongan pekerjaan.

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat pengangguran terbuka terbesar berada di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Maluku. Di beberapa provinsi, pengangguran terjadi akibat tingginya upah minimum regional sehingga memaksa pelaku usaha merelokasi industri ke wilayah lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten mencapai 8,52 persen, Jawa Barat 8,17 persen, dan Maluku 7,27 persen. TPT terendah berada di Bali sebesar 1,37 persen, Nusa Tenggara Timur 3,01 persen, dan Sulawesi Barat 3,16 persen. Adapun rata-rata nasional adalah 5,34 persen.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Kamis (8/11/2018), mengatakan, Banten dan Jawa Barat didominasi oleh industri manufaktur. ”Kedua provinsi ini tinggi permintaan kerja sehingga menjadi magnet bagi pencari kerja,” katanya.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro

Hanya saja, selama beberapa tahun terakhir terjadi kenaikan tingkat UMR di wilayah tersebut membuat sejumlah pemilik industri pindah ke provinsi lain, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain itu, katanya, ada kemungkinan keterampilan para pekerja di sana tidak sesuai dengan kebutuhan pabrik saat ini. Apalagi, dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang membuat pekerjaan akan dimudahkan dengan sistem otomasi dan kecerdasan buatan.

Adapun kondisi yang sedikit berbeda terjadi di Maluku. Perekonomian Maluku masih ditopang oleh jasa administrasi pemerintah dan jasa keuangan, baru diikuti oleh pertanian serta perikanan. Menurut Bambang, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor lainnya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan, dilihat berdasarkan tren, tingkat pengangguran terus turun. Masih merujuk data BPS, tingkat pengangguran secara berturut-turut sejak 2015-2018 adalah 6,18 persen, 5,61 persen, 5,5 persen, dan 5,34 persen.

Proporsi tenaga kerja berdasarkan sektor lapangan usaha terbanyak adalah jasa dan lainnya sebesar 56,59 persen, pertanian 28,79 persen, serta industri pengolahan 14,62 persen.

Secara keseluruhan, TPT di daerah perkotaan masih lebih tinggi dari perdesaan pada 2018. Namun, TPT di desa mengalami sedikit peningkatan, dari 4,01 persen pada 2017 menjadi 4,04 persen pada 2018. ”TPT di perdesaan meningkat karena masih banyak pekerja sektor informal yang bergantung pada musim tanam dan panen,” ujar Hanif.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Diskusi diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Kamis (8/11/2018). Tampak dari kiri ke kanan; moderator, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS  Brodjonegoro.

Indonesia saat ini memiliki 194,78 juta penduduk berusia kerja. Sebanyak 131,01 juta orang masuk ke dalam angkatan kerja. Dari 131,01 juta orang, sebanyak 7 juta orang masih menganggur dimana mereka kebanyakan adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan, angka partisipasi kerja lulusan SMK sebenarnya telah menunjukkan perbaikan. Namun, revitalisasi SMK merupakan kebijakan yang baru diterbitkan akhir 2016 sehingga masih belum menunjukkan progres yang menonjol.

”Masih banyak SMK yang belum terkena sentuhan revitalisasi. Dalam tiga hingga empat tahun ke depan mereka sudah siap,” kata Muhadjir.

Untuk meningkatkan relevansi lulusan SMK dan kebutuhan industri, pemerintah mengembangkan kurikulum bersama dengan pelaku usaha. Dengan demikian, keterampilan lulusan akan berorientasi terhadap kebutuhan pasar (demand based drive). Salah satunya adalah dengan membuat waktu siswa praktik di industri menjadi 60 persen dan belajar di kelas menjadi 40 persen.