Migran asal Amerika Tengah berjalan menuju kereta bawah tanah setelah meninggalkan tempat penampungan sementara di Stadion Yesus Martinez, di Mexico City, Meksiko, Jumat (9/11/2018). Sekitar 500 migran Amerika Tengah keluar dari Mexico City pada hari Jumat untuk memulai perjalanan terpanjang ke perbatasan AS, sementara ribuan lainnya menunggu satu hari lagi di stadion.
WASHINGTON, KAMIS —Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengeluarkan larangan baru terkait keimigrasian, Kamis (8/11/2018). Pendatang ilegal di Amerika Serikat kini tidak akan diperbolehkan mengklaim suaka.
Namun, aturan terbaru ini membutuhkan persetujuan dari Presiden AS Donald Trump terlebih dahulu. Pembatasan klaim suaka ini bertujuan memperketat penjagaan di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko.
Persatuan Hak Sipil Amerika (ACLU) menyatakan, siapa pun yang masuk ke AS berhak atas suaka. Undang-undang AS secara spesifik mengizinkan siapa saja untuk mengajukan suaka, tidak peduli mereka masuk perbatasan secara resmi atau tidak. Undang-undang itu tidak bisa dikalahkan oleh keputusan presiden,” sebut ACLU.
Namun, dalam undang-undang AS juga disebutkan, presiden mempunyai otoritas untuk membatasi pendatang ilegal jika ”presiden menetapkannya menjadi kepentingan nasional”.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kirstjen Nielsen dan Pemangku Jabatan Jaksa Agung AS Matthew Whitaker mengatakan, larangan baru itu menerapkan asas yang penting bagi pendatang ilegal yang melakukan pelanggaran di perbatasan wilayah selatan.
AP PHOTO/RODRIGO ABD
Migran Amerika Tengah naik kereta bawah tanah setelah meninggalkan tempat penampungan sementara di Stadion Yesus Martinez, di Mexico City, Jumat (9/11/2018).
Hampir semua pendatang ilegal yang mencari suaka politik atau suaka lain ke AS berasal dari Amerika Tengah yang miskin dan penuh gejolak kekerasan. Banyaknya pendatang dari Amerika Tengah inilah yang memicu dikeluarkannya larangan baru itu.
Banyak yang datang dengan berjalan kaki setelah melarikan diri dari negara mereka dan menyeberang masuk perbatasan sepanjang 3.200 kilometer secara ilegal.
Sedikitnya 4.800 migran berlindung di kompleks olahraga Mexico City, 965 kilometer dari perbatasan AS. Lebih dari 1.700 anak berusia 18 tahun ke bawah dan lebih dari 300 anak berusia di bawah 5 tahun.
Aturan larangan terbaru itu, menurut Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, semata-mata menertibkan pendatang untuk masuk melalui penyeberangan perbatasan yang resmi. Namun, ada persoalan lanjutan pada pihak imigrasi di perbatasan yang kesulitan menangani banyaknya pendatang yang mengajukan suaka.
GETTY IMAGES/AFP/JOE RAEDLE
Seorang anak memanjat pagar perbatasan AS-Meksiko di sisi Meksiko pada 24 Juni 2018. Kebijakan ”toleransi nol” pemerintah Trump tentang imigrasi menciptakan kebingungan bagi mereka yang ingin berimigrasi ke Amerika Serikat.
Pendatang yang masuk secara ilegal biasanya ditangkap dan kerap mengajukan permohonan suaka. Lebih dari 800.000 kasus terkait pendatang ilegal mandek di pengadilan imigrasi. Hanya sekitar 20 persen permohonan yang biasanya disetujui. Di perbatasan California, Arizona, dan Texas banyak pendatang yang harus menunggu proses suaka minimal lima pekan.
Pengetatan
Pada tahun 2017, terdapat lebih dari 330.000 permohonan suaka, jumlahnya hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dua tahun lalu. Jumlah ini melebihi jumlah pemohon suaka di Jerman yang selama ini tercatat paling banyak menerima permohonan suaka di dunia.
Pejabat pemerintah instansi terkait yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan, pendatang yang tidak diberikan suaka mungkin akan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan yang serupa jika mereka takut kembali ke negara asal. Namun, mereka harus tunduk pada aturan yang lebih ketat lagi.
Bentuk-bentuk perlindungan yang mirip dengan suaka itu seperti ”penghapusan penahanan”. Ini mirip suaka, tetapi tidak berlaku bagi pemegang kartu hijau dan tidak diperbolehkan membawa keluarga. Selain itu, ada juga bentuk suaka yang diatur Konvensi PBB Perlawanan terhadap Penyiksaan.
Aturan terbaru ini tidak melalui persetujuan kongres. Namun, hal ini bukan berarti akan mulus-mulus saja karena Direktur Proyek Hak Imigran di Persatuan Hak Sipil AS Omar Jadwat menegaskan, aturan ini akan digugat secara hukum karena ilegal. (AFP/AP)
