KIS Tidak Aktif, Warga Pedalaman Seram Minta Penjelasan BPJS
Oleh
Fransiskus Pati Herin
·2 menit baca
AMBON, KOMPAS — Hampir semua Kartu Indonesia Sehat yang dibagikan pemerintah kepada warga Desa Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, tidak dapat digunakan lantaran tidak aktif. Hingga Selasa (13/11/2018), kasus tersebut masih dibiarkan. Warga yang sakit dan tidak memiliki uang tak dapat mengakses layanan kesehatan.
Tokoh agama Desa Piliana, Pendeta Carlos Titahena, mendesak pemerintah agar mencari solusi bagi warga di desa yang berada di bawah kaki Gunung Binaiya itu. Warga, pemerintah desa, dan tokoh agama telah berulang kali menyampaikan hal tersebut, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti.
”Sekarang ini ada beberapa warga yang sakit berat, tetapi karena KIS tidak aktif, mereka tidak mau ke puskesmas atau rumah sakit. Selain membayar biaya pengobatan, warga juga harus menyiapkan uang untuk ongkos transportasi,” kata Carlos. Piliana berada sekitar 130 kilometer arah timur Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah.
Menurut dia, pelayanan kesehatan bagi warga di pedalaman masih jauh dari harapan. KIS yang hadir sebagai penyelamat warga miskin tidak bisa digunakan. Di sisi lain, petugas kesehatan jarang menjangkau wilayah tersebut. Piliana merupakan salah satu desa di pedalaman Pulau Seram yang rawan gizi buruk.
Ia menduga terdapat sejumlah kemungkinan yang menyebabkan tidak aktifnya KIS sejak dibagikan tiga tahun silam itu. Pertama, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengaktifkan kartu tersebut. Kedua, kartu tersebut palsu. ”Ini harus segera ditelusuri dan dicarikan jalan keluar. Jangan sampai masyarakat kecil yang dikorbankan,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dance Latumutuani (39), warga Piliana, bercerita, tahun lalu dirinya mengantar seorang warga berobat ke RSUD Masohi. Setelah menyerahkan KIS pasien tersebut, petugas di loket menyatakan kartu yang belum pernah dipakai itu tidak aktif. ”Kalau seperti ini, tidak ada gunanya masyarakat dikasih KIS,” ujarnya.
Setelah dicek, ternyata dari 130 lebih KIS yang diterima warga, hanya satu kartu yang aktif. Tahun 2017, Pemerintah Desa Pilian membayar Rp 16 juta kepada dinas kesehatan untuk mendaftarkan warganya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat jalur mandiri (Kompas, 12/11/2018).
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Maluku Afliana Latumakulita, lewat sambungan telepon pada Senin kemarin, berjanji akan menelusuri kasus tersebut. Dia pun berjanji akan memberikan penjelasan lengkap kepada Kompas pada Senin kemarin melalui stafnya.
Namun, hingga Selasa siang ini belum ada penjelasan dari BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Maluku.