Tiap Partai Beda Strategi

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Dari kiri, Cawapres Nomor Urut 01, KH Ma\'ruf Amin, Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo, Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, Cawapres Nomor Urut 02, Sandiaga Uno sebelum dimulainya Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Lapangan Monumen NAsional, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Dalam acara yang juga dihadiri perwakilan partai politik, dan sejumlah caleg tersebut mendeklarasikan kampanye anti politisasi sara, anti politik uang, dan anti hoax.

Beragam strategi diambil sejumlah parpol yang tidak cukup mendapatkan efek ekor jas dari capres-cawapres yang mereka dukung. Pemilu legislatif tetap menjadi fokus mereka.

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah partai politik yang sulit mendapatkan efek ekor jas dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka usung di Pemilu 2019 punya sikap berbeda terhadap para calon anggota legislatifnya. Partai Perindo dan Partai Nasdem, misalnya, tetap mengharuskan para calegnya mengampanyekan capres-cawapres yang diusung parpol. Sanksi disiapkan untuk memastikan itu meski efek ekor jas dari figur capres-cawapres sulit diperoleh.

Sikap berbeda diambil, misalnya, oleh Partai Demokrat yang membebaskan para calegnya dalam menentukan dukungan di Pemilu Presiden 2019, sesuai dengan kondisi daerah pemilihan para caleg itu. Padahal, secara resmi, partai itu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pilpres (Kompas, 12/11/2018). Partai Amanat Nasional yang juga mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga menyatakan strategi Partai Demokrat itu hal yang lumrah.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq memahami efek suara bagi partai dari kehadiran figur partai dalam diri capres-cawapres di Pilpres 2019 atau dikenal sebagai efek ekor jas hanya akan mengalir ke PDI-P dan Gerindra. Ini karena capres Joko Widodo merupakan kader PDI-P. Adapun capres Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Begitu pula pendampingnya, Sandiaga, sekalipun sudah menyatakan keluar dari Gerindra, dia tetap dikenal sebagai kader Gerindra.

Meski demikian, Rofiq mengatakan, kader dan caleg dari Perindo harus tegak lurus dengan kebijakan partai untuk mengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Instruksi ini juga berlaku bagi caleg di daerah pemilihan yang bukan basis kekuatan Jokowi-Ma’ruf.

”Kami tidak mendua atau bermain aman. Mereka harus tetap mengampanyekan Jokowi. Jika tidak, akan ada sanksinya,” katanya, Senin (12/11/2018), di Jakarta.

Hal serupa dilakukan Partai Nasdem. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, parpol justru dituntut kreatif dalam menggaet pemilih saat efek ekor jas sulit diraih.

”Parpol tidak bisa plin-plan dan harus percaya diri. Jika keputusan sudah diambil untuk mengusung capres-cawapres tertentu, harus konsisten dan komitmen,” ujarnya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Spanduk besar tentang partai-partai politik yang ikut dalam Pemilu Serentak 2019 terpampang di salah satu sudut Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/8/2018). Sebanyak 20 parpol yang 4 diantaranya adalah partai lokal Aceh, akan bersaing agar bisa lolos dari ambang batas parlemen yang telah ditetapkan sebesar 4 persen.

Caleg PDI-P yang berkontestasi di basis pendukung Prabowo-Sandiaga juga dituntut komitmennya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Hal serupa berlaku bagi caleg Gerindra yang ada di basis pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Caleg PDI-P di Sumbar I yang juga Ketua DPD PDI-P Sumbar, Alex Indra Lukman, mengatakan, politisi seharusnya merancang keputusan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga mengatakan, partainya menginstruksikan semua caleg Gerindra mengampanyekan Prabowo-Sandiaga. Hal ini tidak hanya di daerah pemilihan yang merupakan basis Prabowo-Sandi, tetapi juga di basis lawan.

Meski demikian, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyarankan agar Prabowo-Sandiaga mengomunikasikan persoalan yang muncul dari Demokrat dengan semua partai pengusungnya.

”Dengan demikian, semua bisa berjalan. Di satu pihak bisa memenangkan capres-cawapres, di sisi lain juga memenangkan partai pendukung capres-cawapres,” tambahnya.

Hal lumrah

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menilai strategi Demokrat di 2019 merupakan hal yang lumrah dalam politik. PAN, seperti pernah disampaikan Sekjen PAN Eddy Suparno, pun menerapkan strategi serupa. ”Bagaimana caleg bisa dipilih, itu prioritas partai, termasuk PAN,” ujar Bara.

Pasalnya, jika caleg PAN yang terpilih di 2019 lebih banyak dari jumlah anggota DPR dari PAN hasil Pemilu 2014, PAN bisa memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan calon pemimpin bangsa di Pemilu 2024. ”Kami yakin partai lain menerapkan strategi serupa. Mereka hanya tidak open (terbuka),” katanya.

Bara yang menjadi caleg PAN di Sulawesi Utara, yang merupakan basis Jokowi-Ma’ruf, lebih mengandalkan kekuatan pribadi untuk menggaet pemilih. Ditambah lagi selama menjadi anggota DPR dari Sulawesi Utara, dia mengaku rajin berinteraksi dan memperjuangkan aspirasi konstituen.

”Masyarakat sudah cerdas. Jika caleg serius memperjuangkan konstituennya, masyarakat akan memilihnya,” tambahnya.