Foto file ini diambil pada 10 Oktober 2017 menunjukkan pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar tiba di sungai Naf di Whaikyang, perbatasan Bangladesh. - Dalam laporan akhir yang dirilis pada 18 September, penyelidikan PBB mengatakan enam anggota militer Myanmar termasuk panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing dan Wakil Jenderal Senior Soe Win harus diselidiki untuk \'genosida\' terhadap Rohingya setelah lebih dari 700.000 dari minoritas Muslim didorong ke Bangladesh sejak Agustus tahun lalu.
SINGAPURA, KOMPAS - Perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN didorong untuk bersikap lebih tegas, progresif, dan menyeluruh dalam isu repatriasi pengungsi Rohingya. Myanmar diharapkan memberikan kepercayaan kepada ASEAN ataupun negara anggota ASEAN untuk ikut berperan aktif dalam menyelesaikan proses repatriasi itu.
Pemerintah Indonesia termasuk negara aktif yang mendorong penyelesaian secara konstruktif. Terbaru, dorongan itu disampaikan dalam 18th ASEAN Political-Security Community Council Meeting yang digelar dalam rangkaian KTT Ke-33 ASEAN, Selasa (13/11/2018).
Indonesia diwakili Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto serta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Forum itu dipimpin Menlu Singapura Vivian Balakrishnan. Seusai pertemuan, Wiranto mengatakan, penyelesaian repatriasi pengungsi Rohingya dapat didorong melalui ASEAN. Proses repatriasi pengungsi ditegaskan membutuhkan rasa saling percaya, baik dari Myanmar maupun ASEAN.
”Kita mendorong proses menuju yang terbaik. Ini bukan mencampuri urusan dalam negeri Myanmar, melainkan mendorong perdamaian. Layaknya, misal terjadi bencana alam, kita terbuka dan mengizinkan bantuan luar negeri masuk,” kata Wiranto ketika dikonfirmasi apakah langkah itu bertentangan dengan salah satu prinsip non-interference yang diusung oleh ASEAN.
Soliditas
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara anggota ASEAN menjadi bagian dari penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Presiden mengatakan, ASEAN membutuhkan komitmen dari semua anggota agar tetap menjaga perdamaian dan kesejahteraan di kawasan sebagai satu keluarga. ”Krisis kemanusiaan Rakhine belum juga dapat diselesaikan. Krisis ini telah mengundang kekhawatiran dan menciptakan defisit kepercayaan masyarakat internasional. Sebagai satu keluarga, Indonesia sangat mengharapkan kiranya dapat dilakukan langkah maju penyelesaian krisis kemanusiaan ini,” ujar Presiden.
Presiden khawatir, apabila krisis kemanusiaan ini dibiarkan berlanjut, akan memiliki dampak yang tidak baik bagi Myanmar dan ASEAN itu sendiri.
”Indonesia siap! ASEAN saya yakin juga siap membantu Pemerintah Myanmar menciptakan kondisi kondusif di Rakhine, yang mana freedom of movement dihormati, tidak terdapat diskriminasi, dan pembangunan dilakukan secara inklusif,” katanya. ”Saya berharap detail mandat dan mekanisme peranan AHA Center dan ASEAN dapat segera diselesaikan.”
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, ASEAN ingin menjadi bagian dari solusi atas masalah yang menimpa warga etnis Rohingya di Myanmar.
Rancangan
Dalam rancangan pernyataan yang sempat dilihat Reuters, yang mungkin bisa berubah, dikatakan, isu Rohingya di Myanmar disebut sebagai ”masalah yang memprihatinkan”. Mengacu pada rancangan itu, Reuters mengatakan, ASEAN akan menyerukan agar mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman di Rakhine dinilai sebagai yang ”bertanggung jawab sepenuhnya”.
Rancangan pernyataan itu mengulangi seruan ASEAN sebelumnya tentang pentingnya repatriasi, tetapi dengan tambahan sikap yang lebih tegas tentang permintaan pertanggungjawaban atas dugaan kekejaman di Rakhine. Reuters menyebut, penguatan itu diinisiasi Menlu Singapura Vivian Balakrishnan. Sebuah sumber yang dekat dengan diskusi pra-KTT mengatakan, Singapura condong ke arah sikap yang kuat karena salah satunya merasa bertanggung jawab sebagai tuan rumah dan untuk melindungi kredibilitasnya. Tidak jelas apakah semua anggota ASEAN akan mendukung pernyataan keras itu.
Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu menduga, ASEAN tidak akan ”mencederai” identitasnya sendiri, terutama terkait isu Rohingya. Menurut dia, ASEAN akan tetap mempertahankan cara ASEAN atau dikenal sebagai ASEAN Way. ”ASEAN akan tetap bersikap tegas atas isu Rohingya, tetapi tidak akan mengecam keras atau mengisolasi Myanmar,” kata Aleksius.
Bagi ASEAN, kecaman atau isolasi atas Myanmar justru akan kontraproduktif, terutama bagi soliditas dan sentralitas ASEAN. Peneliti senior Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia, Adriana Elisabeth, justru merasa pesimistis. ASEAN ditengarai akan mengulang imbauan saja. ”Siapa mau menerima beban konkret atas isu itu, siapa akan melakukan apa?” kata Adriana.
