Foto yang diambil pada 10 Oktober 2017 ini menunjukkan pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar tiba di Sungai Naf di Whaikyang, perbatasan Bangladesh. Dalam laporan akhir yang dirilis pada 18 September, penyelidikan PBB mengatakan, enam anggota militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing dan Wakil Jenderal Senior Soe Win, harus diselidiki untuk genosida terhadap Rohingya setelah lebih dari 700.000 dari minoritas Muslim didorong ke Bangladesh sejak Agustus tahun lalu.
SINGAPURA, KOMPAS — Para pemimpin negara anggota ASEAN menyatakan dukungannya atas proses repatriasi warga etnis Rohingya dari pengungsian mereka di Bangladesh kembali ke Myanmar. Hal itu tercantum dalam pernyataan para pemimpin negara anggota ASEAN sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Ke-33 ASEAN di Singapura, Kamis (15/11/2018).
Dalam pernyataannya, para pemimpin negara anggota ASEAN mendiskusikan dan menerima taklimat dari Pemerintah Myanmar mengenai situasi kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, yang merupakan masalah yang memprihatinkan.
Para pemimpin juga mencatat perjanjian baru-baru ini di pertemuan Kelompok Kerja Bersama antara Bangladesh dan Myanmar untuk memulai pemulangan kumpulan pertama orang-orang yang dipindahkan ke Myanmar pada pertengahan November 2018. Hal itu sebagai tindak lanjut dari Pengaturan Pengembalian Orang yang Telantar dari Rakhine antara Myanmar dan Bangladesh.
GETTY IMAGES/PAULA BRONSTEIN
Anak-anak pengungsi Rohingya berlindung di bawah payung saat hujan mengguyur kamp pengungsi Unchiprang di Cox’s Bazar, Bangladesh, 28 Agustus 2018. Para pemimpin negara anggota ASEAN mendukung proses repatriasi untuk pengungsi Rohingya.
”Kami siap mendukung Myanmar dalam proses pemulangannya dan menyambut undangan yang diperpanjang oleh Myanmar ke AHA Centre untuk mengirimkan tim penilaian kebutuhan untuk mengidentifikasi kemungkinan kerja sama di Negara Bagian Rakhine untuk memfasilitasi proses pemulangan,” demikian dikatakan para pemimpin negara anggota ASEAN.
Para pemimpin negara anggota ASEAN juga menyambut baik komitmen Myanmar untuk memastikan keselamatan dan keamanan bagi semua komunitas di Negara Bagian Rakhine seefektif mungkin dan untuk memfasilitasi kembalinya secara sukarela orang-orang yang dipindahkan ke Myanmar dengan cara yang aman dan bermartabat.
Para pemimpin itu juga menantikan implementasi penuh nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani antara Myanmar, Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), dan Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk memfasilitasi proses pemulangan orang-orang yang dipindahkan dari Negara Bagian Rakhine.
Ditekankan perlunya menemukan solusi yang komprehensif dan tahan lama untuk mengatasi akar penyebab konflik di Rakhine, serta menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga masyarakat yang terkena dampak dapat membangun kembali kehidupan mereka.
”Kami mendorong Myanmar untuk terus menerapkan rekomendasi yang tersisa dari laporan akhir Komisi Penasihat tentang Negara Bagian Rakhine,” kata para pemimpin negara anggota ASEAN.
AFP/JEWEL SAMAD
(Dari kiri ke kanan) Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan-O-Cha, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, Presiden Indonesia Joko Widodo, dan PM Laos Thongloun Sisoulith berfoto bersama dalam acara pembukaan KTT Ke-33 ASEAN di Singapura, Selasa (13/11/2018).
Disampaikan juga harapan agar Komisi Penyelidikan Independen yang dibentuk oleh Pemerintah Myanmar untuk mencari pertanggungjawaban dengan melakukan investigasi independen dan tidak memihak terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan isu-isu terkait.
Para pemimpin itu juga menyatakan dukungan untuk Myanmar dalam upaya membawa perdamaian, stabilitas, dan aturan hukum untuk mempromosikan keselarasan dan rekonsiliasi di antara berbagai komunitas, serta untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil di Negara Bagian Rakhine.
