Parlemen AS Desak Trump Jatuhkan Sanksi pada China

AFP/FRED DUFOUR

Foto bertanggal 9 November 2017 memperlihatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Parlemen AS mengajukan rancangan undang-undang yang mendesak Trump untuk menjatuhkan sanksi pada China terkait kebijakan Beijing terhadap warga minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, wilayah barat China.

WASHINGTON, RABU — Para anggota parlemen Amerika Serikat, Rabu (14/11/2018), mengajukan rancangan undang-undang yang mendesak Presiden Donald Trump untuk bersikap lebih keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Pemerintah China terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, wilayah barat China.

RUU itu juga akan meminta Trump untuk mengecam kebijakan China di Xinjiang dan mendesak penunjukan ”koordinator khusus” untuk kebijakan AS terkait isu tersebut. RUU itu juga meminta pemerintah mempertimbangkan larangan ekspor teknologi AS ke China yang bisa digunakan Beijing untuk memata-matai dan melakukan penahanan massal warga etnis Uighur.

Bukan hanya itu, anggota parlemen juga meminta Trump mempertimbangkan sanksi terhadap Sekretaris Jenderal Partai Xinjiang, Chen Quanguo, yang merupakan anggota politbiro, dan menahan sejumlah pejabat lainnya yang diduga terkait dengan kebijakan terhadap etnis Uighur.

”Para pejabat Pemerintah China harus bertanggung jawab atas keterlibatan mereka dalam kejahatan ini dan pebisnis AS harus dilarang membantu China menciptakan ’negara polisi’ (negara yang sangat kuat mengawasi aktivitas rakyatnya) berteknologi tinggi di Xinjiang,” kata Senator Partai Republik Marco Rubio dan Senator Demokrat Bob Menendez.

Rubio dalam pernyataannya menyebutkan, Pemerintah China bertanggung jawab atas ”kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan”. Sejumlah pejabat senior di pemerintahan Trump juga semakin vokal menyuarakan kecaman pada kebijakan China terhadap etnis Muslim di Xinjiang yang telah menuai kecaman dunia.

REUTERS/STRINGER/FILE PHOTO

Seorang pria warga Uighur memandang ke arah truk yang mengangkut polisi paramiliter di jalan di Urumqi, wilayah otonomi Uighur, Xinjiang, China, 23 Mei 2014. Tulisan bahasa China di truk itu berarti ”Siap menumpahkan darah demi rakyat. Menangkal terorisme dan berjuang melawan musuh adalah bagian dari spirit kepolisian”.

Namun, Beijing menolak tuduhan itu dan mendesak Washington dan negara-negara lainnya untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri China. Ketika ditanya wartawan apakah Beijing akan mengizinkan pengamat internasional untuk datang ke Xinjiang, seorang pejabat China menyatakan, dunia harus mengabaikan ”gosip” tentang Xinjiang dan memercayai otoritas di sana.

Sejumlah negara Barat, seperti Kanada, Perancis, Jerman, dan AS, telah mendesak China untuk menutup kamp di Xinjiang, yang menurut laporan sejumlah aktivis, telah dijadikan tahanan bagi sekitar 1 juta warga Uighur dan warga Muslim lainnya. Etnis minoritas ini ditahan untuk ”pelanggaran”, seperti memelihara jenggot dan memakai cadar.

Intervensi

Juru bicara Departemen Luar Negeri China, Hua Chunying, menyebutkan, AS dan parlemennya tak memiliki hak untuk mencampuri urusan negara lain, apalagi AS juga memiliki persoalan rasial.

”Sangat mengherankan, mereka selalu abai dengan sejumlah persoalan yang ada di negerinya, tetapi bersemangat sekali mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Apalagi hal itu didasarkan informasi yang salah dan prasangka ideologis,” kata Hua.

Kompas

Warga berjalan melewati polisi bersenjata yang berdiri di dekat lokasi ledakan di Urumqi, wilayah Xinjiang, China, 22 Mei 2014. Lebih dari 20 orang tewas dan sekitar 90 orang luka-luka saat penyerang yang menggunakan dua kendaraan SUV membuat ledakan di sebuah pasar yang ramai di kota Urumqi.

Dalam kesempatan itu, Hua juga membeberkan statistik tentang ketimpangan keadilan yang dihadapi kelompok kulit hitam dibandingkan dengan kelompok kulit putih, khususnya dalam ketimpangan ekonomi. ”Saya harap parlemen AS lebih sedikit peduli terhadap urusan dalam negeri mereka dan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik,” katanya.

Pekan lalu, Pemerintah China juga harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai kamp Uighur di Dewan HAM di Geneva, Swiss, dalam sesi Tinjauan Periodik Universal, di mana 193 negara ditinjau perkembangan HAM di negaranya.

”Kami khawatir dengan tindakan Pemerintah China yang melakukan pemberangusan terhadap etnis Uighur, Kazakh, dan Muslim lainnya di wilayah otonom Xinjiang. Washington menginginkan China menghapus seluruh penahanan sewenang-wenang, termasuk kamp penahanan di Xinjiang dan membebaskan ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang ditahan di kamp-kamp ini,” kata perwakilan AS, Mark Cassayre, kepada Dewan HAM. (AFP/REUTERS)