Partai PM Bainimarama Pimpin Penghitungan Suara dalam Pemilu Fiji
Oleh
KRIS RAZIANTO MADA
·3 menit baca
SUVA, KAMIS — Partai pimpinan Perdana Menteri Fiji Josaia Voreqe Bainimarama, Fiji First, unggul dalam penghitungan suara sementara hasil pemilu Fiji. Jika keunggulan tetap berlanjut, Bainimarama akan kembali menjadi PM di negara berpenduduk kurang dari 1 juta jiwa itu.
Dalam pemilu hari Rabu (14/11/2018), sedikitnya 500.000 warga Fiji berhak memilih. Hingga Kamis (15/11/2018), sudah 367.350 surat suara dihitung. Belum semua suara dihitung. Bahkan, masih ada 8.000 pemilih belum memberi suara.
Pemilu di sejumlah tempat terpaksa ditunda akibat hujan deras dan angin kencang melanda Fiji pada hari pemungutan suara. Selain membuat pemungutan suara di 23 tempat pemungutan suara (TPS) ditunda, badai juga memicu rendahnya partisipasi pemilu. Di sejumlah tempat, dilaporkan hanya 53 persen pemilih datang ke TPS.
Penyelia pemilu, Mohammed Saneem, mengumumkan bahwa pemungutan suara lanjutan akan dilakukan pada Sabtu (17/11/2018). Penundaan itu memperpanjang masa tenang pemilu. Meskipun demikian, media diizinkan melaporkan perkembangan hasil penghitungan suara.
Jika keunggulan tetap berlanjut, Bainimarama akan kembali menjadi Perdana Menteri Fiji.
Dari penghitungan sementara, Fiji First mendapat 52 persen suara. Fiji First diikuti Sodelpa yang meraih 38 persen suara. Sementara di tempat ketiga, Partai Federasi Nasional meraih 7,5 persen. Untuk lolos pemilu, partai harus mendapat minimal 5 persen dari total suara sah. Partai yang lolos berhak memperebutkan 51 kursi di parlemen Fiji.
Salah seorang pemilih di Suva, Tevita Vuibau, mengatakan, warga Fiji akan menerima hasil pemilu, terlepas siapa pun yang menang. ”Hampir semua orang Fiji tidak bisa lagi menerima kudeta,” ujarnya.
Pengalaman kudeta
Sodelpa merupakan partai yang dipimpin Sitiveni Rabuka, pensiunan perwira militer yang terlibat kudeta pada 1987 dan pernah menjadi PM Fiji untuk periode 1992-1999. Rabuka nyaris tidak bisa ikut pemilu karena dijerat kasus korupsi. Namun, pengadilan banding Fiji membebaskan ia dari segala dakwaan lewat keputusan pada Senin (12/11/2018). Pembebasan itu membuat ia layak mengikuti pemilu dan memperebutkan kursi PM.
Untuk bisa menjadi PM secara demokratis, politisi Fiji harus memimpin partai atau koalisi partai peraih suara terbanyak di pemilu. Bainimarama pernah mencoba cara lain, yakni melalui kudeta pada 2006. Sejak itu sampai sekarang, Bainimarama jadi PM Fiji.
Kudeta pada 2006 membuat Fiji diisolasi dunia internasional. Bainimarama pun dituding sebagai diktator. Tudingan dan isolasi itu berkurang setelah Bainimarama menggelar pemilu pada 2014. Kala itu, Fiji First mendapat 68 persen suara dan Bainimarama bisa terus menjadi PM. Dengan hasil pemilu 2018, masa kekuasaan Bainimarama bisa terus berlanjut.
Fiji di bawah Bainimarama menjadi penyokong Indonesia di organisasi Kelompok Pelopor Melanesia (MSG).
Andalkan pariwisata
Di bawah Bainimarama, Fiji menikmati pertumbuhan stabil yang bersandar pada pariwisata. Fiji juga mengurangi ketergantungan pada Selandia Baru dan Australia yang memelopori isolasi Fiji setelah kudeta Bainimarama.
Sebagai gantinya, Suva mendekat ke China yang mengucurkan banyak bantuan dan proyek. Pendukungnya menyebut Bainimarama mengatasi ketegangan etnis dengan mempromosikan persamaan hak bagi keturunan imigran India. Imigran India banyak di Fiji karena dulu dipekerjakan di perkebunan tebu pada masa penjajahan Inggris.
Kini, Fiji menjadi negara berpenduduk paling banyak di Pasifik Selatan, sekitar 920.000 jiwa. Negara kepulauan itu relatif paling kuat secara ekonomi dibandingkan negara-negara lain di Pasifik Selatan. Suva menjadi titik hubung bisnis dan diplomasi di kawasan itu.
Fiji di bawah Bainimarama menjadi penyokong Indonesia di organisasi Kelompok Pelopor Melanesia (MSG). Sodelpa mengkritik sokongan itu karena menganggap Indonesia bukan negara bagi bangsa Melanesia. Dalam sejumlah kesempatan, Indonesia berusaha menyanggah tudingan itu dengan menunjukkan fakta 11 juta dari hampir 20 juta bangsa Melanesia adalah warga Indonesia. (AFP)