Penataan kawasan penting ini memang membutuhkan kerja sama pihak terkait. Kerja sama yang dimaksud, khususnya antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengelola Ibu Kota dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pengelola kawasan Stasiun Tanah Abang.
Sebelumnya, Ombudsman Jakarta Raya menengarai ada lima isu antara Pemerintah Provinsi DKI dan PT KAI terkait jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang yang diduga kuat menjadi kendala pembukaan jembatan multiguna. Operasional jembatan diperkirakan bakal mundur dari target awal 30 November (Kompas, 14/11/2018).
Ketua Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, Selasa (13/11/2018), mengatakan, isu tersebut, yaitu pertama, soal saling klaim kepemilikan aset terhadap Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Kedua, belum adanya kesepakatan jumlah pintu masuk dengan sistem tapping ke JPM.
Ketiga terkait manajemen arus penumpang dan siapa yang akan mengaturnya. Keempat adalah belum adanya sarana dan prasarana untuk pedagang kaki lima (PKL) di sekitar JPM dan kelima soal pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan di JPM.
Belum adanya titik temu kesepakatan antara Pemprov DKI dan PT KAI terkait kelima isu tersebut menyebabkan kawasan Tanah Abang kini menjadi kurang tertata. Sejumlah PKL kembali mengokupasi Jalan Jatibaru Raya, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penataan PKL secara jangka panjang diperlukan, salah satunya dengan mengoperasikan JPM.
Hingga Rabu (14/11), pengerjaan proyek JPM masih dikerjakan. JPM atau skybridge itu dibangun melayang di atas Jalan Jatibaru Raya, bersisian dengan Stasiun Tanah Abang. Nantinya ada 446 kios bagi para PKL.
Selama JPM masih dikerjakan, ratusan PKL berdagang di trotoar Jalan Jatibaru Raya. Namun, sejumlah PKL kembali mengokupasi jalan itu. Padahal, jalan tersebut direncanakan bebas dari PKL dan kendaraan umum yang mengetem di pinggir jalan. Tujuannya agar arus lalu lintas di jalan itu lancar.
”Kami usahakan jalan steril dari PKL. Sebab, menurut rekomendasi dari Ombudsman, Jalan Jatibaru harus dibuka. Tapi, kesulitan kami menata adalah tempat berdagang (bagi PKL) belum ada,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.
Persentase pembangunan JPM kini telah mencapai 95-96 persen. Pembangunan tidak dapat berlangsung cepat karena banyak aktivitas di bawah JPM. Oleh sebab itu, pembangunan baru dimaksimalkan pada malam hari. ”Akhir November ini JPM kami targetkan selesai,” katanya.
Irwandi mengatakan, pihaknya berupaya menertibkan PKL agar tidak mengokupasi jalan raya. Penindakan juga diberikan bagi sejumlah PKL “nakal” yang meletakkan gerobak dan meja dagangan di jalan.
Menunggu koordinasi
Dalam rencana desain yang ada, JPM dibuat menyambung dengan Stasiun Tanah Abang. Akses yang menyambungkan keduanya sudah terbangun, tetapi masih ditutup. Irwandi mengatakan, pihaknya menunggu akses itu dibuka oleh PT KAI.
”Kami sudah berkoordinasi dan mengirimkan surat permintaan agar akses dibuka ke PT KAI. Kami masih menunggu respons,” katanya.
Sebelumnyaa, Edy Kuswoyo, Kepala Humas PT KAI Daop I, menjelaskan, PT KAI mengharapkan DKI memberikan kepastian dan kesepakatan desain bersama terkait fasilitas umum, keamanan, serta pengaturan arus penumpang di JPM.