Kebijakan Luar Negeri Belum Jadi Fokus Capres-Cawapres

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Diskusi CSIS bertajuk ”Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024” di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Isu kebijakan luar negeri masih belum menjadi fokus pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal ini terlihat dari minimnya kebijakan luar negeri yang dicantumkan dalam visi misi kedua pasangan. Padahal, isu kebijakan luar negeri sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia dan untuk menjaga hubungan antarnegara.

Isu kebijakan luar negeri tidak banyak dicantumkan dalam dokumen visi misi yang diusung kedua pasang calon presiden dan wakil presiden. Secara umum, konsep kebijakan luar negeri dari kedua pasangan ialah tetap menerapkan politik luar negeri bebas aktif.

Dalam visi misi pasangan nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf, konsep yang diterapkan dalam isu kebijakan luar negeri ialah melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif. Konsep ini masuk ke dalam salah satu poin dari misi ketujuh, yakni perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Konsep tersebut kemudian diturunkan dalam tujuh program aksi yang nantinya dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Ketujuh program aksi tersebut adalah memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional ataupun internasional; melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan; menguatkan posisi Indonesia dalam forum Indo-Pasifik; mempromosikan Islam yang moderat di dunia dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina; meningkatkan budaya dan kuliner sebagai instrumen diplomasi; meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI); serta memperkuat diplomasi ekonom dan perluasan pasar ekspor.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Meutya Hafid, di Jakarta, Rabu (21/11/2018), menyampaikan, secara umum program kerja Jokowi-Ma’ruf dalam isu kebijakan luar negeri merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya. Meutya mengklaim, kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi saat ini telah terealisasi dan meraih sejumlah pencapaian.

”Selama pemerintahan Pak Jokowi kurang lebih ada 51.000 kasus WNI yang diselesaikan dan 16.000 WNI dievakuasi dari daerah konflik politik serta bencana alam di seluruh dunia,” ujar Meutya dalam diskusi ”Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024”.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Meutya Hafid

Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Rizal Darmaputra, menjelaskan, konsep kebijakan luar negeri yang akan diterapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga ialah politik luar negeri bebas aktif yang berwibawa, disegani, dan dihormati dunia internasional. Konsep ini masuk ke dalam program aksi di bidang politik, hukum, dan pertahanan keamanan.

Beberapa program yang akan dilakukan antara lain membantu kemandirian Palestina sebagai negara yang merdeka; mengembalikan kepemimpinan Indonesia di panggung internasional; mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga; serta meningkatkan perlindungan WNI ataupun Badan Hukum Indonesia (BHI) serta melibatkan potensi diaspora Indonesia.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Rizal Darmaputra

Banyak kesamaan

Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS Shafiah Muhibat mengatakan, porsi untuk kebijakan luar negeri dalam visi misi kedua pasangan memang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kebijakan lainnya, seperti ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan.

Bahkan, dia juga menemukan banyak kesamaan konsep dan program kerja dari kedua pasangan, antara lain terkait program politik luar negeri yang bebas aktif.

”Program-program yang dibuat kebanyakan berdasarkan keadaan, isu, ataupun tantangan luar negeri yang terjadi sekarang. Padahal, dinamika di kawasan maupun dunia yang terjadi sekarang berjalan sedemikian cepat dan dampaknya sangat besar bagi Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Shafiah, pasangan juga perlu melihat dinamika global saat ini dan memprediksi apa yang terjadi dua hingga lima tahun ke depan agar diinkorporasikan dalam rancangan kebijakan luar negeri.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Shafiah Muhibat

Selain itu, shafiah juga menilai, penyebab isu kebijakan luar negeri kurang menarik bagi sebagian masyarakat Indonesia karena isu ini tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dia pun mendorong kedua pasangan capres-cawapres agar terus menyampaikan isu kebijakan luar negeri agar masyarakat tertarik dan mengetahui isu ini.

”Kalau masyarakat Indonesia lebih mengetahui tentang isu ini, mereka juga akan bisa lebih memahami perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya juga. Misalnya, perang dagang Amerika dan China yang terjadi akan berdampak pada performa ekonomi Indonesia dan imbasnya ke masyarakat,” ucapnya.