Serangkaian rekayasa untuk mengurangi kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek berpotensi memindahkan kemacetan ke jalan arteri. Optimalisasi transportasi umum harus dilakukan untuk mengurangi kemacetan dalam jangka panjang.
Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek sebagai dampak proyek pembangunan tiga infrastruktur strategis nasional masih terjadi hingga hari ini, Rabu (21/11/2018) siang. Macet terutama terjadi di ruas tol arah Jakarta. Jalan dipenuhi berbagai kendaraan yang seperti sedan, minibus, dan bus. Hal yang sama dijumpai Selasa kemarin.
Truk kelebihan dimensi dan muatan (overdimention/overloading atau ODOL) juga masih melintas. Meski jumlahnya sedikit, kendaraan tersebut tampak mendominasi jalan.
Sebelumnya, pemerintah pusat bersama pengelola jalan tol merumuskan serangkaian rekayasa untuk mengurangi kemacetan tersebut. Salah satunya menambah batas jam operasionalisasi truk ODOL dari pukul 06.00-09.00 menjadi pukul 05.00-10.00.
Berdasarkan catatan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, keberadaan truk ODOL menyumbang gangguan jalan terbanyak. Dalam sehari, terjadi 47 gangguan, sebanyak 31 di antaranya adalah pecah ban dan patah sumbu roda (as) pada truk ODOL.
”Kebijakan tersebut berpotensi menambah kemacetan di jalan arteri,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana seusai rapat penanganan kemacetan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Bekasi. Alternatif bagi truk ODOL yang tidak bisa melintas di tol adalah Jalan Raya Kalimalang yang menyambung ke Jalan KH Noer Ali. Jalan tersebut juga merupakan akses utama bagi warga Bekasi untuk menuju Ibu Kota atau sebaliknya.
Selama beberapa bulan ke belakang, jalan tersebut sudah dilanda kemacetan parah baik pada pagi maupun malam hari. Sebab, pembangunan Tol Becakayu masih berlangsung. Dishub pun membuat rekayasa lalu lintas untuk mendukung pembangunan, yaitu menutup Jembatan Galaxy. Akibatnya, kendaraan yang akan berputar ke arah Bekasi hanya memiliki satu tempat berputar, yaitu searah dengan lajur kendaraan ke arah Jakarta.
Yayan menambahkan, perbandingan antara kepadatan dan kapasitas (v/c ratio) Jalan KH Noer Ali pun sudah mencapai 0,8. ”Kami sudah menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar ada solusi yang komprehensif, baik untuk di tol maupun jalan arteri,” kata Yayan.
Menurut dia, salah satu usulan yang disampaikan juga mengenai pembatasan jam operasionalisasi truk ODOL di jalan arteri Kota Bekasi. Namun, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai usulan tersebut.
Selain pembatasan jam operasionalisasi truk ODOL, penanganan kemacetan juga dilakukan dengan menambah pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil genap ke Pintu Tol Tambun, Kabupaten Bekasi. Menurut rencana, rekayasa tersebut mulai diterapkan pada Desember 2018. Saat ini, pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tengah memulai sosialisasi.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mengatakan, pihaknya sudah siap membantu pelaksanaan ganjil genap. ”Kami juga akan memulai sosialisasi di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, tujuan utama kebijakan ganjil genap adalah mengubah kecenderungan masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tersebut diiringi dengan penyediaan bus premium yang melintasi tol menuju Jakarta. Adapun di Tambun, bus disediakan dari perumahan Grand Wisata.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, serangkaian kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi kemacetan tersebut sudah maksimal. ”Akan tetapi, belum bisa banyak membantu dan hanya bersifat sementara karena tidak menyentuh akar masalahnya,” katanya.
Menurut dia, masyarakat sudah telanjur bergantung pada kendaraan pribadi. Pertumbuhan kendaraan pun sudah tidak bisa diimbangi dengan prasarana jalan. Oleh karena itu, penyediaan transportasi umum yang layak harus segera dilakukan.