Mumus (42) duduk di bawah jembatan penyeberangan multiguna bagian selatan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ia menatap puluhan ikat pinggang sambil menggaruk-garuk kepala. Ia cemas, sebentar lagi ia tidak bisa berdagang di lokasi itu.
Ayah dari tiga anak itu adalah pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta. Sejak Agustus 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun jembatan penyeberangan multiguna (JPM). JPM itu difungsikan untuk menampung PKL yang biasa berdagang di trotoar sekitar Pasar Tanah Abang dan Stasiun Tanah Abang.
Namun, Mumus adalah salah satu dari pedagang yang tidak mendapat bagian tempat di JPM itu. Pria yang sudah berjualan di sana sejak tahun 2000 itu belum menentukan akan ke mana jika tidak bisa berjualan lagi di Tanah Abang.
”Waktu pengocokan nomor untuk tempat jualan di JPM, saya telat. Banyak yang telat, bukan cuma saya. Kami protes, tetapi tetap enggak bisa dapat nomor,” kata Mumus saat ditemui pada Jumat (23/11/2018) siang.
Ia mengatakan, sejak bulan puasa sudah ada pendataan PKL yang dilakukan pihak Kecamatan Tanah Abang. Ia menyerahkan nomor KTP, nomor Kartu Keluarga (KK), dan nomor telepon. Hal itu dimaksudkan sebagai pendataan PKL yang akan direlokasi. Meski sudah mendaftarkan diri, Mumus terancam tidak bisa berjualan di tempat baru itu karena tidak mendapat nomor tempat.
Mumus tidak keberatan jika harus direlokasi ke tempat baru, selama banyak orang berlalu-lalang. Sebab, sasaran pembeli Mumus adalah orang yang datang dan pergi dari stasiun dan Pasar Tanah Abang. Semakin banyak orang lewat, semakin besar kemungkinan dagangannya terjual.
”Bingung juga kalau enggak dapat tempat dagang. Anak pertama masih sekolah SMA, belum lagi kebutuhan adik-adiknya,” katanya.
Sementara itu, Camat Tanah Abang Dedi Arif Darsono mengatakan, pihak kecamatan hanya memfasilitasi pembagian tempat bagi PKL. Ia mengatakan, pihak yang berwenang menjawab PKL yang belum mendapat tempat baru adalah Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP).
”Ke Kasudin KUMKMP,” kata Dedi ketika dihubungi melalui telepon. Namun, Kasudin KUKMP Jakarta Pusat Bangun Richard tidak menjawab panggilan telepon Kompas hingga pukul 18.00.
Penataan
Hendri (40), pedagang legging di trotoar Jalan Jatibaru, sudah mendapat nomor tempat relokasi di JPM. Ia berharap penataan di Tanah Abang tidak merugikan pedagang setelah direlokasi. Namun, ia khawatir tempat baru di JPM sepi pembeli.
”Kalau itu nanti jadi tempat orang lewat, pasti ramai. Kalau enggak, pasti sepi,” kata Hendri.
Hendri menyambut baik penataan dari pemerintah. Namun, ia berharap sirkulasi pejalan kaki juga diatur agar melewati JPM. Sumber penghasilan pedagang seperti Hendri adalah orang yang lewat dan membeli barang dagangannya.
Hingga Juli 2018, tercatat ada 650 PKL yang berjualan di Jalan Jatibaru. Data ini dihimpun Dinas KUMKMP DKI Jakarta (Kompas, 27/10/2018).
Desain JPM direncanakan sebagai sirkulasi masuk-keluar orang dari Stasiun Tanah Abang. Para penumpang KRL dari Stasiun Tanah Abang akan dapat langsung terhubung ke JPM di sisi timur stasiun. Fungsi ideal JPM ini sebagai akses berbelanja ke Tanah Abang dan beralih ke moda transportasi lain.
”Kami usahakan tidak ada lagi PKL tumpah ke jalan. Jalan di bawah JPM untuk lalu lintas semaksimal mungkin. Tak mungkin steril benar dari PKL, tetapi kami minimalkan potensinya,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi (Kompas, 27/10/2018).
Irwandi mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan disiagakan menjaga ketertiban di Jatibaru. Setelah sebulan dioperasikan, akan ada evaluasi.
Sementara itu, pengerjaan JPM Tanah Abang molor dari waktu yang ditentukan, yakni hari ini. Pada pemberitaan sebelumnya (Kompas.id, 23/11/2018), Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan selaku penanggung jawab pembangunan JPM Tanah Abang mengatakan, pengerjaan membutuhkan waktu sekitar dua hari lagi, yakni sampai Minggu.
Yoory mengatakan, hal itu disebabkan oleh faktor cuaca, yakni hujan. Ia mengatakan, saat ini sedang dalam pengerjaan tutupan dan pengecatan JPM. (SUCIPTO)