Draf Brexit Akan Disepakati

Brussels, Sabtu Perdana Menteri Inggris Theresa May bersiap menghadapi perundingan final Brexit di Brussels dengan menandatangani draf kesepakatan. Pada saat yang sama, di dalam negeri, ia menghadapi ancaman dari mitra koalisi pemerintahan, yaitu Partai Unionis Demokratik (DUP), partai kanan di Irlandia Utara.

Mereka mengancam akan menarik dukungan terhadap pemerintahan May jika Inggris menerima opsi backstop terkait isu perbatasan wilayah Irlandia Utara dengan Republik Irlandia.

AFP

Theresa May

Pada Sabtu (24/11/2018) malam waktu Brussels, May berdiskusi dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. Keesokan harinya, pada Minggu malam, 27 pemimpin Uni Eropa akan menandatangani draf kesepakatan itu.

Namun, sempat ada tekanan dari PM Spanyol Pedro Sanchez yang menegaskan, jika tak ada kejelasan pada isu Gibraltar, ia akan mengupayakan agar para pemimpin UE tidak menandatangani draf kesepakatan. Dalam perkembangan terakhir, Sanchez, Sabtu, mengatakan, pemerintahannya akan mendukung kesepakatan Brexit dengan Inggris setelah tercapai persetujuan tentang Gibraltar. Dengan demikian, terbuka jalan bagi KTT Uni Eropa pada Minggu untuk menyetujui kesepakatan Brexit dengan PM Inggris.

Uni Eropa sebelumnya mengusulkan pembicaraan Gibraltar dinyatakan dalam klausul terpisah yang dilampirkan pada draf kesepakatan. Pertimbangannya, jika dipaksa masuk dalam draf, seluruh hasil negosiasi selama hampir 2 tahun bisa buyar.

Spanyol ingin negosiasi masa depan Gibraltar pasca-Brexit dilakukan langsung oleh London dan Madrid. Spanyol menuntut hal itu dinyatakan secara jelas dalam draf kesepakatan.

”Kami menuntut hal itu dipublikasikan Inggris sebelum pertemuan dengan Komisi Eropa hari Minggu,” kata Menteri Spanyol Urusan Eropa Luis Marco Aguiriano Nalda. Namun, Pemerintah Inggris menyebutkan, pihaknya tak mengetahui dokumen apa yang dimaksud Aguiriano. ”Kami melakukan negosiasi atas nama seluruh Inggris Raya, termasuk Gibraltar dan teritorial luar Inggris.”

Tidak berdampak

Seandainya Spanyol memveto draf kesepakatan Brexit, hal itu sesungguhnya tak akan berpengaruh karena yang dibutuhkan adalah suara mayoritas dari 27 negara. Meski demikian, Uni Eropa ingin blok ini muncul secara solid dengan suara bulat.

Pengamat menilai tekanan yang dilancarkan Sanchez didorong persoalan domestik, yaitu pilkada di Andalusia, provinsi yang berbatasan dengan Gibraltar, Desember. Sanchez berharap isu Gibraltar mendongkrak suara partainya.

Gibraltar adalah wilayah 6,8 km persegi yang dijuluki ”The Rock” karena didominasi tebing batu gamping setinggi 426 meter. Wilayah itu dikuasai bangsa Moor pada abad pertengahan dan kemudian dikuasai Spanyol. Namun, wilayah terluar yang berada di selatan perairan Spanyol itu diserahkan kepada Inggris pada 1713 sesuai Traktat Utrecht.

Pada 1968, diktator Spanyol, Francisco Franco, memerintahkan perbatasan Spanyol Gibraltar ditutup setelah mayoritas warga Gibraltar memilih terhubung dengan Inggris. Pada referendum Brexit 2016, 96 persen dari sekitar 30.000 warga Gibraltar menolak Brexit dan ingin tetap berada di Uni Eropa.

Ancaman untuk May

Bagi PM May, ancaman di dalam negeri jauh lebih berat. Diperkirakan sebagian besar anggota parlemen tidak puas dengan isi draf kesepakatan yang dinilai tidak merepresentasikan semangat untuk membuat Inggris berdaulat dari Uni Eropa.

Ancaman nyata datang dari DUP, yang saat ini menjadi mitra koalisi pemerintahan May. Pemilu lalu, Partai Konservatif berkoalisi dengan DUP karena tak memiliki mayoritas di parlemen.

DUP, kemarin, mengadakan kongres di Belfast, Irlandia Utara, dan dihadiri pejabat Inggris, termasuk mantan Menlu Inggris Boris Johnson yang merupakan pengkritik May. Hadir pula Menteri Utama Gibraltar Fabian Picardo.

Ketua DUP Arlene Foster mendesak Pemerintah Inggris mengimplementasikan hasil referendum Brexit 2016, dan Inggris harus meninggalkan UE sebagai kesatuan bangsa. Menurut dia, draf kesepakatan yang akan ditandatangani May tidak mencerminkan komitmen itu.

DUP menentang opsi backstop di Irlandia Utara. Backstop pada intinya merupakan komitmen dari Inggris dan UE untuk tidak membuat batas teritorial yang tegas (hard border) di perbatasan Irlandia Utara dan Irlandia pasca-Brexit. Hal ini sesuai Traktat Perdamaian Jumat Agung pada 1998 yang mengakhiri kekerasan empat dekade di Irlandia Utara.

Namun, bentuk konkret backstop masih akan dibicarakan kemudian. Backstop akan menjamin aliran barang dari Irlandia Utara ke Irlandia, dan sebaliknya, tetap berlangsung.

Bagi DUP, perbedaan perlakuan terhadap Irlandia Utara dengan wilayah lainnya di Inggris tidak mencerminkan persatuan Inggris Raya. DUP yang mendukung kekuasaan Inggris di Irlandia Utara khawatir, jika ikatan Irlandia Utara dengan wilayah Inggris lainnya melemah, semangat persatuan Irlandia Utara dengan Irlandia akan menguat.

Parlemen Inggris menurut rencana melakukan voting atas draf kesepakatan Brexit bulan depan. Jika mereka menolaknya, kemungkinan Inggris berpisah dengan UE pada 29 Maret 2019 tanpa kesepakatan (hard Brexit).

Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond, kemarin, menyebutkan, jika Inggris bercerai tanpa kesepakatan, konsekuensinya akan sangat besar bagi perekonomian. ”Saya yakin hal itu akan sangat disruptif dan sangat negatif bagi kesejahteraan di masa depan,” kata Hammond.

(AP/AFP/REUTERS/MYR)