Ilustrasi _ Monitor untuk memantau serangan siber di kantor pusat Inasgoc.
Jakarta, Kompas - Badan Siber dan Sandi Negara mulai mendeteksi serangan siber yang berpotensi mengganggu Pemilu 2019. Potensi gangguan keamanan tak hanya dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri, terutama situs penyelenggara pemilu.
Direktur Deteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Sulistyo di Jakarta, Minggu (25/11/2018), menyebutkan, teknik ancaman serangan siber yang paling berbahaya menjelang Pemilu 2019 adalah peretasan, pembocoran, dan penyebaran informasi. Selain itu, juga serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat melumpuhkan situs.
Peretasan, kata Sulistyo, paling banyak untuk mengganggu infrastruktur siber pemilu, misalnya sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian, pembocoran terkait pencurian dan pembocoran informasi yang memiliki target mikro dan rahasia, yaitu data peserta. Terakhir, penyebaran dengan tujuan membuat viral informasi yang dicuri para peretas.
”Serangan siber yang pernah mencuat di Indonesia ialah DDoS. Teknik serangan siber itu dengan membanjiri situs dengan permintaan tinggi bersamaan. Akibatnya, sistem jadi lumpuh atau down,” ujar Sulistyo.
Peristiwa itu terjadi akhir Juni lalu saat situs KPU diserang lewat teknik DDoS dalam proses hitung cepat Pilkada 2018. Akibatnya, akses situs KPU harus dibuka-tutup untuk menghindari dampak negatif peretasan. Teknik peretasan juga terjadi dengan mengubah tampilan (defacing), seperti dialami situs KPU Jawa Barat saat Pilkada Jawa Barat lalu.
Kompas/Andy Riza Hidayat
Djoko Setiadi memberi penjelasan kepada jurnalis setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1). Sebelumnya, Djoko merupakan Kepala Lembaga Sandi Negara yang direvitalisasi menjadi BSSN. Setelah dikuatkan posisinya di bawah kendali Presiden, lembaga ini bertugas membangun ekosistem siber Indonesia yang tahan dan aman.
Untuk itu, tambah Sulistyo, BSSN berupaya memberikan peringatan dini kepada lembaga negara yang situsnya berpotensi diserang siber. ”Kami berkoordinasi dengan KPU, yang berpotensi menjadi target,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, BSSN bekerja sama dengan penyelenggara jasa internet dan media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Untuk mengawasi hoaks, BSSN berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Akun suararakyat23
Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Dani Kustoni menambahkan, pihaknya masih menyelidiki keterkaitan JD (27), tersangka produsen hoaks yang memiliki akun Instagram ”suararakyat23”, dengan jaringan pembuat hoaks lain. Dari hasil penyelidikan awal, ada komunikasi JD dengan kelompok produsen hoaks lainnya.
Selain itu, tim penyidik tengah menginvestigasi para pemesan 843 hoaks yang diproduksi dan disebarkan JD. ”Kami dalami (pemesan), terutama yang dari luar wilayah hukum Indonesia,” kata Dani.
