Pengunjuk rasa pro-Uni Eropa menggelar demonstrasi di luar Gedung Parlemen, London, Inggris, Senin (11/9/2017), untuk menentang pemungutan pertama tentang Rancangan Undang-Undang untuk mengakhiri keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Uni Eropa dan Inggris, Minggu (25/11/2018), mencapai kesepakatan soal keluarnya Inggris dari UE atau yang populer dengan istilah Brexit.
BRUSSELS, SENIN — Uni Eropa secara formal telah menyetujui kesepakatan perceraian dengan Inggris, Minggu (25/11/2018). Inggris merupakan negara pertama yang keluar dari Uni Eropa (UE), blok beranggotakan 28 negara Eropa. Perjanjian tersebut terdiri atas kesepakatan tentang keluarnya Inggris yang mengikat secara hukum, tertuang dalam lebih dari 580 halaman dan 26 halaman deklarasi politik mengenai hubungan masa depan kedua pihak.
Periode transisi: Inggris akan keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019, tetapi akan tetap berada dalam pasar tunggal UE dan tetap terikat oleh aturan-aturannya hingga akhir Desember 2020. Pada saat bersamaan, kedua pihak merundingkan hubungan perdagangan yang baru. Periode transisi itu sebelum 1 Juli 2020 bisa diperpanjang hingga dua tahun jika kedua pihak memutuskan untuk membutuhkan waktu lebih panjang.
Perbatasan Irlandia: Kesepakatan mengatur komitmen kedua pihak pada solusi backstop untuk menjamin agar perbatasan antara anggota UE, Irlandia, dan Irlandia Utara (yang masuk Inggris Raya) tetap bebas dari pos-pos pemeriksaan bea cukai atau hal-hal pembatas lainnya. Hal ini mempertahankan Inggris tetap berada pada aturan bea cukai dengan UE dan akan berlaku hingga digantikan oleh aturan perdagangan baru yang permanen. Kedua pihak mengatakan, mereka berharap sudah mencapai kesepakatan baru pada akhir 2020 sehingga solusi backstop tidak diperlukan lagi.
REUTERS/CLODAGH KILCOYNE
Kelompok anti-Brexit, Borders Against Brexit, berunjuk rasa di luar gedung Pemerintah Irlandia di Dublin, 25 April 2017.
Biaya perceraian: Inggris sepakat untuk membayar sekitar 39 miliar poundsterling (Rp 726,8 triliun) untuk menutup kontribusi biaya pensiun para staf dan komitmen pada program-program UE yang dibuat Inggris dengan masa pembayaran hingga 2020.
Hak-hak warga: Warga UE yang tinggal di Inggris dan warga Inggris yang tinggal di negara mana pun di blok UE akan terus memiliki hak untuk tinggal dan bekerja.
Kedua pihak berkomitmen pada ”kemitraan yang ambisius, luas, mendalam, dan fleksibel dalam kerja sama perdagangan dan ekonomi, penegakan hukum dan keadilan kriminal, kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan, serta bidang-bidang kerja sama yang lebih luas”. Namun, banyak detail itu hanya akan dijalankan setelah Inggris meninggalkan UE pada 29 Maret 2019.
Perdagangan: Inggris dan UE mengupayakan kerja sama ekonomi yang ”komprehensif”, termasuk area perdagangan bebas. Bakal ada pengaturan bea cukai bersama untuk menyiapkan perdagangan bebas tarif, dan kedua pihak berkomitmen untuk ”membangun dan meningkatkan” teritorial bea cukai tunggal yang bersifat sementara, yang disusun dalam kesepakatan penarikan keluar.
Inggris ”akan mempertimbangkan tetap bermitra dengan aturan-aturan UE pada area-area yang relevan” untuk memastikan kerja sama ekonomi bebas friksi. Namun, dokumen mengakui bahwa kedekatan akan dibatasi oleh kebutuhan UE untuk menjaga integritas pasar tunggalnya dan oleh keinginan Inggris untuk mewujudkan kebijakan perdagangan yang independen.
PHOTO BY DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Pengunjuk rasa anti-Brexit berdiri di belakang Pemimpin Partai Hijau Irlandia Utara, Steven Agnew (kiri), Wakil Presiden Sinn Fein, Michelle O\'Neill (kedua dari kiri), Pemimpin SDLP Colum Eastwood (ketiga dari kiri), Pemimpin Demokrat Liberal Vince Cable (keempat dari kiri), dan politisi Partai Aliansi Irlandia Utara Stephen Farry (kelima dari kiri) yang mengeluarkan pernyataan di pusat kota London, Inggris, 12 November 2018.
Perbatasan Irlandia: Inggris dan UE berkomitmen menggantikan backstop dengan solusi permanen ”yang menyediakan pengaturan-pengaturan alternatif untuk memastikan tiadanya perbatasan keras di pulau Irlandia”. Hal ini bisa mencakup solusi-solusi teknologi yang belum dikembangkan.
Layanan finansial: Kedua pihak harus mengeksplorasi, apakah mereka bisa mendeklarasikan badan-badan pengatur lainnya ”yang ekuivalen” untuk memfasilitasi layanan finansial lintas batas. Mereka harus bertekad menyelesaikan penilaian mereka paling lambat pada akhir Juni 2020.
Perikanan: Salah satu isu yang paling diperdebatkan–siapa yang memiliki akses pada teritorial perairan Inggris dan UE–ditangguhkan. Deklarasi hanya menyatakan, kedua pihak harus mencapai kesepakatan tentang perikanan yang baru, idealnya paling lambat pada 1 Juli 2020.
Keamanan: Kedua pihak akan berusaha mempertahankan kerja sama penegakan hukum pada level yang sama seperti sekarang, ”sepanjang dimungkinkan secara teknis dan hukum”. Bakal ada ”pertukaran intelijen dan informasi sensitif antara badan-badan UE yang relevan dan otoritas Inggris pada waktu-waktu tertentu”.
Perjalanan: Warga Inggris dan UE tidak membutuhkan visa untuk kunjungan-kunjungan singkat.
___
LANGKAH BERIKUTNYA
Parlemen Inggris: Ganjalan terbesar untuk mengimplementasikan kesepakatan itu adalah pemungutan suara yang akan datang di parlemen Inggris. Pemungutan suara diperkirakan akan digelar sebelum Natal dan sepertinya akan didahului dengan perdebatan-perdebatan di Majelis Rendah.
REUTERS/PARBUL TV
Perdana Menteri Inggris Theresa May (berdiri), dalam foto yang diambil dari tayangan video, berpidato tentang Brexit dalam sidang Majelis Rendah Parlemen Inggris di London, Inggris, Kamis (15/11/2018).
PM Theresa May saat ini sedang bekerja keras melakukan lobi-lobi untuk melewati ganjalan itu, tetapi dia menghadapi pertarungan sulit di parlemen. Hal ini sebagian karena partainya sendiri, Partai Konservatif, berisi sekelompok anggota parlemen yang tidak puas, yang menegaskan akan menolak kesepakatan antara Inggris dan UE.
Pemimpin Partai Unionis Demokratik (DUP), yang biasanya mendukung pemerintah, juga menentang kesepakatan tersebut. Penolakan serupa ditunjukkan oleh para pemimpin oposisi, Partai Buruh, dan Demokrat Liberal yang lebih kecil.
May memiliki waktu beberapa pekan untuk menggalang dukungan. Para pemimpin Eropa bersikukuh, mereka tidak akan membuat konsesi lebih lanjut untuk mempermudah jalan bagi May untuk mendapatkan persetujuan parlemen. (AP)
