Presiden Minta SDM Indonesia Disiapkan Hadapi Revolusi Industri 4.0

Oleh

Nina Susilo

· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Penyiapan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan teknologi dan industri terus dilakukan. Presiden Joko Widodo meminta revolusi mental tak hanya dilakukan untuk aparat birokrasi, tetapi juga terhadap masyarakat luas.

Upaya menyiapkan SDM ini dibahas Presiden Joko Widodo dalam rapat tertutup bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Presiden United in Diversity (UID) Mari Elka Pangestu, dan beberapa peserta program Youth Action Forum di Istana Merdeka, Senin (26/11/2018) sore.

Sejak pukul 16.20, Luhut, Agus, dan Nasir sudah di Kompleks Istana Kepresidenan. Pertemuan baru berakhir menjelang pukul 18.00.

”Presiden minta kami mendorong revolusi mental secara lebih luas. Kendati awalnya program ini untuk birokasi, Beliau inginnya diperluas. Karena menurut beliau, disruption yang terjadi, baik perubahan teknologi, industri 4.0 yang terjadi sekarang, meski terkesan menakutkan, sebenarnya membuka kesempatan Indonesia untuk meloncat,” tutur Mari seusai pertemuan.

Untuk itu, sumber daya manusia Indonesia harus siap. Para menteri serta UID diminta memikirkan penyiapan SDM ini secara masif.

UID, menurut Mari, menggunakan U-process, metode yang diterapkan sepuluh tahun ini bekerja sama dengan kampus Amerika, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Metode ini mengubah pola pikir.

Pertama, diperlukan ”belajar mendengar”. Mendengar di sini bukan hanya mendengar hal-hal yang sama dengan kita (echo chamber), melainkan juga belajar mendengarkan adanya pendapat-pendapat berbeda.

Dengan mendengar, orang belajar merasakan. ”Pembuat kebijakan harus mampu merasakan. Ketika kita membuat kebijakan yang memengaruhi Anda, kita harus bisa merasakan Anda akan seperti apa nanti,” tutur Mari.

Dari merasakan, diperlukan proses mengalami (sensing) sendiri. Dengan demikian, apresiasi dan kolaborasi dengan semua pemangku akan terjadi untuk mencari solusi terbaik.

Hal ini awalnya dilakukan untuk calon-calon pemimpin pemerintahan melalui program IDEAS, program untuk ASN di kementerian/lembaga yang ingin menerapkan metode ini, serta program Youth Action Forum. Semua forum diikuti peserta yang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, terjadi proses saling memahami.

Di sektor pendidikan, penyiapan SDM Indonesia dimulai dari pembenahan guru. Sejauh ini, kata Muhadjir, sudah dilakukan penataran guru high order thinking skills (HOTS). Harapannya, penataran dan pelatihan-pelatihan ini meningkatkan kemampuan dan kapasitas guru.

Namun, baru guru-guru Matematika SMA dan sebagian guru bahasa yang mengikuti penataran ini. Ke depan, penataran akan dibuat lebih masif.

Selain itu, tambah Muhadjir, Kemdikbud akan merekrut 72.000 guru vokasi yang berlatar profesional untuk mengajar di SMK. Perekrutan guru vokasi ini diharap mampu mendekatkan kemampuan lulusan SMK dengan kebutuhan pasar industri.

Menghadapi perubahan teknologi dan revolusi industri 4.0 ini, sektor pendidikan tinggi, menurut Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, pemerintah juga tengah bersiap. Teknologi informasi diterapkan dan dikembangkan dengan e-learning. Perguruan tinggi, sejak 2017, dibebaskan membuka program studi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

”Sekarang ada program studi Ekonomi Digital, Artificial Intelligent, Big Data, Smart Technology. Semua harus kita kembangkan,” tutur Nasir.

Selain itu, ada juga prodi Manajemen Logistik, Manajemen Suplai, dan Digital Ekonomi. Setidaknya sudah ada 100-150 prodi baru yang tersebar di berbagai kampus di Indonesia saat ini.

Editor: