Pemuda Muhammadiyah dalam Bayang-bayang Tahun Politik

Oleh

Haris Firdaus

· 5 menit baca

Penyelenggaraan Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 25-28 November ini, mendapat sorotan luas karena digelar menjelang Pemilu 2019. Persaingan untuk memperebutkan posisi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 pun berada dalam bayang-bayang tahun politik.

Pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah, yang menurut rencana digelar Rabu (28/11/2018) pagi, bakal diikuti oleh enam orang calon, yakni Ahmad Fanani, Ahmad Labib, Andi Fajar Asti, Faisal, Muhammad Sukron, dan Sunanto. Sebagian besar kandidat tersebut merupakan pengurus PP Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018.

Ahmad Fanani, misalnya, merupakan Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirusahaan PP Pemuda Muhammadiyah, Andi Fajar Asti adalah Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Faisal merupakan Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Advokasi, Muhammad Sukron adalah Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Sunanto merupakan Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga.

Para kandidat itu akan memperebutkan suara dari sekitar 1.200 peserta muktamar yang memiliki hak suara. Mereka yang berhak memilih itu terdiri dari 2 orang perwakilan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah di level kabupaten/kota, 4 orang perwakilan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah di level provinsi, serta seluruh pengurus PP Pemuda Muhammadiyah.

Aroma persaingan perebutan posisi ketua umum itu pun terasa di area Muktamar Pemuda Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul. Di berbagai area kampus UMY, terpasang sejumlah spanduk dan baliho yang berisi gambar calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022.

Tak jauh dari pintu gerbang kampus UMY, terpasang baliho besar yang memajang gambar Faisal. Di baliho itu juga terdapat tulisan "Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Terbaik untuk Pemuda Muhammadiyah yang lebih baik".

Baliho dukungan untuk Faisal juga terpasang di dekat Gedung Sportorium UMY yang merupakan salah satu tempat penyelenggaraan muktamar. Baliho itu berisi pernyataan dukungan dari pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum UMY kepada Faisal. Di baliho itu, Faisal disebut sebagai "Caketum Milenial dan Progresif".

Selain Faisal, spanduk dengan gambar wajah Sunanto juga bertebaran di berbagai area kampus UMY. Di dekat pintu gerbang UMY, terpasang sebuah spanduk dengan gambar Sunanto dengan tulisan "Kalau Bisa Maju Bersama, Kenapa Harus Sendiri?" Spanduk dengan wajah bergambar Sunanto dan tulisan yang sama juga terpasang di pertigaan dekat Gedung AR Fachruddin UMY.

Spanduk dengan gambar Andi Fajar Asti juga terpasang di beberapa area kampus UMY. Namun, spanduk-spanduk itu tak berisi pernyataan dukungan, tetapi hanya bertuliskan ucapan selamat untuk penyelenggaraan Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah.

Dinamika politik

Pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 berlangsung bersamaan dengan sejumlah dinamika politik tanah air. Salah satu faktor yang membuat pemilihan itu mendapat sorotan banyak pihak adalah posisi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019.

Seperti diketahui, Dahnil saat ini merupakan Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski Dahnil tak akan maju lagi dalam pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, dia masih dinilai memiliki pengaruh di organisasi yang dipimpinnya itu.

Dinamika politik itu makin terasa karena beberapa waktu lalu Dahnil diperiksa oleh polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan Kemah Pemuda Islam 2017. Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu melibatkan dua organisasi kepemudaan, yakni Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Untuk pelaksanaan kegiatan Kemah Pemuda Islam itu, Kemenpora memberikan anggaran pada Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. Sementara itu, polisi menduga ada penyalahgunaan dalam pemakaian anggaran yang diberikan pada Pemuda Muhammadiyah. Belakangan, Pemuda Muhammadiyah telah mengembalikan anggaran kegiatan itu senilai Rp 2 miliar.

Saat berpidato dalam pembukaan Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah, Senin (26/11/2018), Dahnil mengatakan, penyelenggaraan muktamar itu memang bertepatan dengan tahun politik. Meski begitu, Dahnil menyakini, jika ada pihak-pihak luar yang berupaya mengintervensi Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah, upaya itu tak akan berhasil.

"Muktamar ini harus menggembirakan. Jadi, siapapun yang berusaha mengintervensi atau mengganggu, dipastikan akan kecewa. Yang jelas, kader-kader Pemuda Muhammadiyah itu semuanya kompak dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun," ujar Dahnil.

Dahnil menambahkan, secara institusional, Pemuda Muhammadiyah akan mengikuti sikap Muhammadiyah yang menyatakan netral dalam Pemilu 2019. Namun, secara pribadi, pengurus atau kader Pemuda Muhammadiyah bisa mengambil sikap berbeda.

"Secara institusional, Muhammadiyah tentu netral. Tapi secara pribadi saya berbeda," tutur Dahnil.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah selalu menjaga jarak dari persaingan politik praktis. Prinsip untuk menjaga jarak dari politik praktis tersebut dihasilkan dari proses panjang pembahasan di Muhammadiyah sehingga tetap dipertahankan sampai sekarang.

"Muhammadiyah berdiri di atas kepribadian dan khitahnya untuk tetap mengambil jarak dari pergumulan politik praktis,” kata Haedar.

Haedar menambahkan, Pemuda Muhammadiyah harus mengikuti kebijakan Muhammadiyah sebagai induk organisasinya. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah harus tetap menjaga prinsip-prinsip, karakter, dan khitah organisasi.

“Tentu dalam pergerakan itu selalu berpijak pada prinsip-prinsip organisasi. Karakter kepribadian dan khitah harus tetap menjadi bingkai pergerakan kita. Karena dengan bingkai itulah kita berada dalam trek yang benar dalam berjalan,” papar Haedar.

Independen

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyatakan, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ke depan harus bisa bersikap independen secara politik. Dengan begitu, Pemuda Muhammadiyah tidak gampang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. "Harapannya dia mampu independen secara politik di tahun politik maupun di tahun-tahun sesudahnya," tuturnya.

Busyro juga berpesan agar para peserta Muktamar Pemuda Muhammadiyah tidak memilih calon ketua umum yang menawarkan uang atau fasilitas lain. "Jangan sampai marwah Pemuda Muhammadiyah terbeli. Kalau misalnya ada yang bermain money politics (politik uang) atau fasilitas-fasilitas entertainment, seharusnya tidak dipilih," katanya.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY Iwan Setiawan menuturkan, kader-kader Pemuda Muhammadiyah saat ini berkiprah di berbagai bidang dan berasal dari beragam latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, ketua umum yang terpilih nantinya diharapkan bisa mengayomi seluruh kader yang beragam itu.

"Butuh figur yang bisa menjadi tenda dan mengayomi semua kelompok," tutur Iwan.

Editor:

Daerah Istimewa Yogyakarta pemilu 2019 Kabupaten Bantul pilpres 2019 Haedar Nashir universitas-muhammadiyah-yogyakarta pemuda muhammadiyah dahnil anzar simanjuntak busyro muqoddas muktamar pemuda muhammadiyah