Antisipasi Longsor Baru Sosialisasi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sungai Ciliwung yang diapit permukiman padat penduduk di Manggarai dan Matraman, Jakarta, Rabu (28/11/2018). Penduduk di pinggir sungai harus waspada terhadap ancaman banjir dan longsor selama musim penghujan.KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)28-11-2018

JAKARTA, KOMPAS – Pergerakan tanah di DKI Jakarta berpotensi terjadi di 10 kelurahan di dua kota. Adapun daerah rawan banjir terdapat di 201 RW di 57 kelurahan. Kawasan-kawasan itu pemukiman padat, baik pemukim yang legal maupun ilegal. Untuk banjir, antisipasi terus dilakukan oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah. Namun untuk longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta baru sebatas melakukan sosialisasi dan peringatan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, potensi pergerakan tanah terdapat di bagian selatan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Di Jakarta Selatan, potensi pergerakan tanah terdapat di Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan. Adapun di Jakarta Timur, potensi terdapat di Kecamatan Kramatjati dan Pasar Rebo.

Kawasan-kawasan berpotensi pergerakan tanah ini umumnya terdapat di tebing-tebing dan bantaran sungai. Pergerakan tanah memicu longsor seperti yang terjadi salah satu tebing di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo pada pekan ini yang membuat satu rumah rusak.

Pemukiman di sekitar lokasi longsor itu diketahui berada di jalur hijau yang disebutkan tak memiliki izin mendirikan bangunan. Turap yang dibangun pun sebenarnya hanya dimaksudkan untuk menahan tanah, bukan bangunan. Sebelumnya, tujuh rumah di bantaran kali di Pademangan, Jakarta Utara, juga ambles.

Pada April 2017, longsor juga terjadi di turap tebing di Jagakarsa yang menewaskan satu bocah Hilman (12). Turap yang dibangun pengembang perumahan itu dibangun untuk menahan tanah urukan di bantan kali yang menurut aturan tak bisa untuk mendirikan rumah.

Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Jupan Royter mengatakan, di luar peta tersebut, tak menutup kemungkinan terjadi longsor di lokasi lain. Potensi ini terdapat di bantaran-bantaran yang menjadi pemukiman. Potensi meningkat di musim hujan karena labilnya tanah. “Saat kering, tanah retak. Lalu saat masuk hujan masuklah air sehingga menjadi lebih tinggi potensi bergerak,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi bencana longsor, sejauh ini pihaknya baru memberikan sosialisasi dan pemberitahuan ke walikota, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan ke masyarakat melalui media sosial. Dengan peringatan tersebut, kata Jupan, warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diharap untuk lebih waspada. “Karena tidak bisa kalau semua dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Jupan mengatakan, menurut penuturan warga di sekitar lokasi longsor, pemukiman tanpa IMB di sana sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Kawasan juga sudah padat pemukiman. “Kalau mau relokasi, berapa banyak itu di sana. Warga juga mungkin tak akan mau,” ujar dia.

Sepanjang tahun 2018 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru merencanakan penertiban maupun relokasi setelah terjadi longsor.

DIONISIO DAMARA UNTUK KOMPAS

Dalam tinjauannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (27/11/2018) mengatakan, perumahan dibangun di atas jalur hijau.

Di Kalisari, misalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan Lurah Kalisari untuk memeriksa IMB saat meninjau longsor. Ia menyatakan akan menertibkan kawasan yang sebagian merupakan jalur hijau tersebut. Namun, belum ada rencana relokasi di sana. Penertiban rencananya akan ditempuh dengan musyawarah. Pada longsor di Pademangan, Jakarta Utara, Anies mengatakan pembangunan rumah untuk 8 kepala keluarga yang terdampak.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Dinas Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, pemukiman di bantaran maupun sempadan di DKI Jakarta sudah sangat padat. Baik rumah yang dibangun tanpa alas hak, maupun juga rumah yang mempunyai alas hak kendati berbenturan dengan aturan jarak minimal pembangunan dari garis sempadan kali.

“Tidak saja rumah yang tidak permanen, bahkan ada juga rumah-rumah permanen yang ada surat alas hak tepat di tepi sungai,” katanya.

Bahkan terdapat juga terdapat pemukiman yang dibangun di atas saluran air. Di Pademangan, rumah yang amblas dibangun di atas saluran air. Saluran air itu sudah menjadi pemukiman padat.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan

Namun, karena amblasnya rumah karena adanya kesalahan pengerukan sungai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kembali rumah yang ambalas tersebut. Teguh mengatakan, perbaikan turap batu kali dan rumah yang amblas tersebut, saat ini sedang berlangsung.