Perlu Kolaborasi agar Pembangunan Berkelanjutan

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Kondisi lokasi pembuangan sisa pembakaran sampah di tempat pembuangan sampah Green Hill Madoka di Fukuoka, Jepang, Selasa (27/11/2018). Lahan tersebut menampung sisa pembakaran sampah sampai 25 tahun ke depan.

FUKUOKA, KOMPAS — Kerja sama mutlak diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG. Tidak hanya antarpemerintah atau lembaga, kolaborasi perlu dijalin dengan swasta. Namun, kebutuhan bagi setiap negara berbeda-beda.

Demikian kesimpulan paparan dan diskusi hari kedua UN Habitat The 9th Environmental Technology Expert Group Meeting, Rabu (28/11/2018), di Fukuoka, Jepang. Forum ini diikuti perwakilan swasta, pemerintah lokal, dan pejabat UN Habitat.

Menurut Habitat Programme Manager untuk Nepal Padma Joshi, pendekatan untuk menerapkan SDG mesti berbeda dibandingkan dengan kesepakatan global Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Perbedaannya, swasta mesti lebih banyak dilibatkan.

Dalam paparannya, CEO SDG Partners Inc Kazuo Tase mengatakan, pada dasarnya swasta tetap berorientasi pada profit. Namun, bukan berarti usaha yang dilakukan swasta tidak bisa mengakomodasi SDG. Contohnya, lembaga keuangan sudah banyak yang tertarik mendanai program yang berdampak sosial lebih luas, bukan sekadar program. Dengan demikian, manfaat sebuah usaha dirasakan lebih banyak orang.

”Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 aspek yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebenarnya, kolaborasi sebuah kebijakan dari pemerintah bisa berpengaruh pada aspek lain,” kata Tase.

Taze mencontohkan, di Okinawa, Jepang, pemerintah lokal hendak menjaga dan memperluas terumbu karang yang ada di laut. Kemudian, pemerintah pusat bersama pihak swasta mendukung dengan fokus mengembangkan pariwisata berupa resor. Penduduk yang awalnya nelayan kemudian bisa menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.

Namun, kebutuhan untuk menerapkan setiap aspek dari SDG berbeda-beda untuk setiap negara, bahkan daerah. Menurut Country Programme Manager untuk Myanmar Bijay Karmacharya, meski ada negara yang sudah menerapkannya, di sisi lain masih banyak negara yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Negara yang masih ada konflik, misalnya, tentu sulit memenuhi komitmen itu.

Penerapan SDG agar disesuaikan dengan kondisi setiap negara. Director Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP)–UN Habitat Atsushi Koresawa mencontohkan Jepang. Meskipun secara ekonomi kuat, Jepang menghadapi penduduk yang menua. Karena itu, banyak kebijakan disesuaikan dalam menghadapi tren tersebut.

Senior Manager Atgreen Co Ltd Seiya Tominaga, salah satu perwakilan swasta, berharap agar pemerintah lokal senantiasa mengomunikasikan mengenai rencana atau program ke depan. Meskipun pengaruh swasta, termasuk usaha kecil menengah (UKM) terbatas, mereka bisa menjangkau masyarakat.