Presiden Instruksikan Percepat Penyelesaian Divestasi Freeport

KOMPAS/KHAERUDIN

Tambang terbuka Grasberg PT Freeport Indonesia dipotret dari Overlook Bunaken (4.285 meter di atas permukaan laut) dengan latar belakang Pegunungan Jayawijaya, Papua, Sabtu (18/8/2018). Tambang terbuka Grasberg yang memiliki kandungan emas hingga 55 juta ons bakal selesai beroperasi pada akhir tahun 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan bawahannya untuk mempercepat penyelesaian proses divestasi saham PT Freeport Indonesia. Presiden menargetkan semua tahapan divestasi sudah rampung paling lambat pada akhir tahun 2018.

Instruksi itu disampaikan Presiden saat menyampaikan sambutan pengantar rapat terbatas membahas percepatan divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Presiden menyampaikan, beberapa tahap proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sudah bisa dituntaskan.

Di antaranya penandatanganan perjanjian investasi atau investment agreement, penjanjian jual-beli atau sales and purchase agreement, serta perjanjian penyertaan modal atau share subscription agreement. Ketiga perjanjian itu ditandatangani pada bulan September lalu.

Namun, menurut Presiden, masih ada tahap lanjutan yang perlu diselesaikan. ”Beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyesuaian perlu dipercepat. Terkait hal itu saya minta laporan mengenai perkembangan beberapa yang masih perlu segera dituntaskan,” ujarnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport-McMoran Inc Richard C Adkerson (kanan ke kiri) saat memberikan keterangan pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2018). Freeport-McMoran Inc selaku induk usaha PT Freeport Indonesia menyatakan kesediaan untuk menjalankan sejumlah kesepakatan antara lain pembangunan smelter dan divestasi saham sebesar 51 persen terkait kelanjutan operasional di Indonesia.

Persoalan yang perlu segera diselesaikan di antaranya terkait isu lingkungan, masalah limbah operasional pertambangan, dan lainnya. Begitu pula masalah perubahan kontrak karya menjadi IUPK, kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, serta persoalan terkait jaminan fiskal, perpajakan, royalti, dan stabilitas investasi.

”Saya minta semua tahapan proses divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final sebelum akhir 2018,” kata Presiden.

Percepatan penyelesaian perlu dilakukan karena, menurut Presiden, divestasi saham PT Freeport Indonesia merupakan sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam strategis kepada bangsa Indonesia. Presiden berjanji, hasil dari divestasi saham akan digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat Papua.

KOMPAS/KHAERUDIN

Pabrik pengolahan bijih (ore) PT Freeport Indonesia yang berada pada ketinggian 2.800 meter hingga 2.900 meter di atas permukaan laut dipotret dari trem kabel yang menuju lokasi tambang terbuka Grasberg, Papua, Sabtu (18/8/2018). Pabrik ini mampu mengolah bijih 200.0000-245.000 ton per hari. Selanjutnya dari pabrik pengolahan bijih ini dihasilkan konsentrat dengan kandungan tembaga dan emas.

Sementara itu, ratas kali ini tidak dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla karena tengah mengikuti pertemuan G-20 di Argentina. Ratas hanya dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.