Indonesia Lakukan Langkah Nyata dalam Mitigasi dan Adaptasi
Oleh
Yuni Ikawati dari Polandia
·3 menit baca
KATOWICE, KOMPAS – Indonesia telah melaksanakan program mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor dalam upaya menekan dampak perubahan iklim. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, antara lain telah membangun 1.981 kampung iklim di seluruh Indonesia, dan bekerja sama dengan berbagai provinsi merencanakan dan menerapkan National Determined Contribution.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruandha A Sugardiman di sela-sela acara pra pertemuan awal COP24 di Spodek Arena, Katowice, Polandia, Minggu (2/12/2018). Dalam pertemuan pembukaan di Plenary Slask itu diumumkan Sekretaris Negara di Kementrian Lingkungan Hidup Polandia Michal Kurtyka sebagai Presiden COP24.
“Kami juga telah menyusun sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), serta mengembangkan Sistem Registri Nasional (SRN), dan inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca) nasional," kata Ruandha.
Sementara itu dalam kunjungan ke Pavilliun Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mendengarkan laporan upaya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari.
Pada kesempatan itu, Siti berpesan agar para anggota delegasi Indonesia juga menyerap pemikiran dan pencapaian negara lain dalam mencapai target penurunan emisi GRK, dan program adaptasi perubahan iklim yang disebutkan di dalam dokumen sebagai produk dari Paris Agreement.
“Dalam hal ini tentunya penting karena COP24 ini akan membahas rules book dari Paris Agremeent. Modalitas, prosedur, dan guidelines (panduan) melaksanakan NDC akan dibahas di COP ini. Kertas posisi yang telah disusun bersama, harus menjadi patokan Delegasi, bukan hanya pada meja negosiasi tapi juga pada mandated event, side event, paralel event, termasuk di Paviliun Indonesia," kata Siti.
Penasihat Senior Menteri Bidang Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional sekaligus National Focal Point (NFP) untuk UNFCCC, Nur Masripatin, juga menyampaikan, kertas posisi tersebut mencerminkan rencana aksi di berbagai kementerian serta agenda non state actor (pelaku non pemerintah), termasuk pemerintah daerah, LSM, swasta, masyarakat adat, dan akademisi.
Agenda
Perhelatan dunia tahunan ini akan membicarakan status dan pengendalian perubahan iklim global. Konferensi ini berlangsung pada 2-14 Desember 2018.
Peserta sidang dunia ini diperkirakan mencapai 45.000 orang dari 197 negara. Indonesia mengirimkan sekitar 450 anggota delegasi dari berbagai bidang. Sebanyak 80 orang di antaranya sebagai negosiator, dan sisanya melakukan soft diplomacy melalui side event, khususnya di Paviliun Indonesia.
Tim negosiasi delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan dari kementerian dan lembaga, LSM, peneliti dan swasta ini, yang telah dibekali kertas posisi. Sebelumnya, posisi ini telah dibahas sebanyak lima kali di Jakarta, dengan dihadiri pemangku kepentingan terkait.
Nur mengatakan, sebanyak 20 agenda akan dibahas di dalam negosiasi iklim ini, yang terdiri dari agenda Paris Agreement Work Programme (PAWP), dan non PAWP. "Dari sekian agenda tersebut, Indonesia akan menfokuskan pada agenda yang terkait ke berbagai agenda lainnya termasuk Transparancy Framework," katanya.
Sementara Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK selaku penanggung jawab Paviliun Indonesia, mengatakan, terdapat 3 topik utama yang akan dipresentasikan di Paviliun Indonesia dalam 56 sesi, terdiri dari NDC Framework, Climate Action and SDG\'s on The Ground, Accelerating Climate Action Through Innovation.
Seiring dengan agenda COP 24 ini, Menteri Siti juga akan menghadiri undangan beberapa negara di Eropa. Selain membawa isu hutan dan sawit, Menteri Siti juga akan membawa isu lingkungan lainnya termasuk sirkular ekonomi.