Menyelamatkan Meratus Tak Cukup dengan Menjadikan Geopark Nasional

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pengunjung berfoto dengan latar gugusan Pegunungan Meratus di salah satu spot yang dibangun di atas Bukit Palawan, Desa Mawangi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Selasa (28/3/2017).

BANJARMASIN, KOMPAS — Setelah mencuat gerakan penyelamatan Pegunungan Meratus dari eksploitasi pertambangan, pemerintah melalui Komite Nasional Geopark Indonesia menetapkan status Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan sebagai geopark nasional. Penetapan status itu dinilai bukan solusi tepat.

Ketua Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk) Rumli mengatakan, masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kini tengah berjuang mempertahankan kawasan Pegunungan Meratus agar tidak ditambang. Pegunungan Meratus harus dipastikan tetap lestari dan tidak dieksploitasi.

”Kami tetap konsisten menolak pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Bumi Murakata (julukan Hulu Sungai Tengah). Untuk menyelamatkan Meratus, pencabutan izin tambang PT Mantimin Coal Mining jauh lebih mendesak daripada penetapan status geopark nasional,” kata Rumli yang dihubungi dari Banjarmasin, Selasa (4/12/2018).

Kawasan Pegunungan Meratus saat ini dalam posisi terancam setelah terbit Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi di Kabupaten Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Tengah.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Aliansi mahasiswa dan masyarakat peduli Meratus menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (16/1/2018). Mereka menolak rencana eksploitasi pertambangan batubara di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menurut Rumli, masyarakat belum mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari status Pegunungan Meratus sebagai geopark nasional. Sejauh ini, juga tidak ada jaminan kawasan tertentu dari Pegunungan Meratus tidak ditambang dengan penetapan status tersebut.

”Kami menyayangkan penetapan yang dilakukan secara sepihak. Dalam prosesnya, kami tidak pernah dilibatkan. Seharusnya, selesaikan dulu masalah perizinan PT MCM yang mengancam Meratus, baru membahas status geopark,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono juga menyatakan tidak pernah dilibatkan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam perencanaan penetapan status geopark Pegunungan Meratus. ”Kami tidak tahu juga apakah status geopark itu mampu membentengi Meratus dari izin-izin industri ekstraktif yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut Kisworo, penetapan status semacam itu seharusnya melibatkan masyarakat adat Dayak Meratus dan pihak terkait lainnya. ”Yang paling utama saat ini adalah pengakuan wilayah adat Dayak Meratus. Setelah itu, baru penetapan fungsi lain,” katanya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Mahasiswa menghitung uang (koin) sumbangan warga yang dihimpun dalam aksi penolakan tambang batubara di perempatan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (18/1/2018). Uang tersebut langsung dikirim kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta sebagai bentuk protes atas terbitnya izin operasi produksi pertambangan batubara di daerah Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Manajer Data dan Kampanye Walhi Kalsel Rizqi Hidayat mengatakan, penetapan status geopark itu tidak menjawab kegelisahan masyarakat adat di tengah ancaman penambangan Meratus. ”Status geopark itu bukan usulan dari masyarakat adat. Ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru terkait aspek pengelolaan wilayah dan sumber daya alam,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Ikhlas Indar mengatakan, penetapan status geopark, yang merupakan usulan Dinas ESDM Kalsel, bertujuan untuk melindungi warisan geologi.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pengunjung menikmati panorama di dalam mulut Goa Batu Hapu, sebuah goa karst di kawasan Pegunungan Meratus, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Rabu (11/11/2015). Goa yang menjadi salah satu obyek wisata alam di Kalimantan Selatan itu merupakan bagian dari geopark Pegunungan Meratus.

Geopark (taman geologi atau taman bumi) mengintegrasikan pengelolaan warisan geologi dengan warisan budaya dari suatu wilayah untuk tiga tujuan utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan.

”Status geopark akan menjamin konservasi kawasan Pegunungan Meratus. Kawasan tersebut dipastikan tidak akan dieksploitasi. Status geopark juga berpotensi menjadi daya tarik wisata yang pasti akan menguntungkan masyarakat setempat,” kata Ikhlas.