Presiden: Gerakan Antikorupsi Gerakan Bersama

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan) disaksikan dan Menko Polhukam Wiranto (ketiga kanan) serta Wakil Ketua KPK (kiri ke kanan) Saut Situmorang, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif seusai membuka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Peringatan Hakordia 2018 yang diselenggarakan oleh KPK mengagendakan sejumlah kegiatan seperti konferensi pemberantasan korupsi, penandatanganan komitmen partai politik peserta pemilu 2019, lelang barang rampasan dan pameran anti korupsi.

Jakarta, Kompas - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemberantasan korupsi baik pada tataran penindakan dan pencegahan harus ditingkatkan. Namun, gerakan antikorupsi juga harus menjadi gerakan bersama, baik oleh institusi negara maupun masyarakat sipil.

Hari Antikorupsi sedunia sesungguhnya jatuh pada 9 Desember. Namun, KPK memajukan jadwal peringatan Hari Anti Korupsi ini karena 9 Desember jatuh di hari Minggu. Peringatan Hari Antikorupsi sedunia pun dilakukan Selasa (4/12/2018) dengan melibatkan para aktivis antikorupsi, pimpinan partai-partai politik, dan kementerian/lembaga. Presiden Joko Widodo pun membuka acara ini didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Presiden Jokowi mengingatkan, peringatan Hari Antikorupsi sedunia adalah momentum untuk mengevaluasi dan melanjutkan pemberantasan korupsi. Namun, hal ini tak bisa menjadi beban penegak hukum dan KPK semata, tetapi harus menjadi gerakan bersama baik pemerintah, masyarakat luas, maupun aparat penegak hukum.

Untuk upaya perbaikan tata kelola dan sistem kerja yang baik untuk mencegah tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan, Presiden menyampaikan terima kasih kepada KPK, seluruh institusi penegak hukum, aktivis, masyarakat sipil, maupun kaum profesional dan semua komponen bangsa. “Upaya bersama kita untuk pencegahan dan penindakan korupsi perlu terus kita maksimalkan,” ujarnya.

Sejauh ini, beberapa layanan pemerintah mulai dilakukan berbasis daring seperti e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting, e-planning. Layanan yang dilakukan daring ini diharap mampu menjauhkan suap dan konspirasi antara birokrat dan masyarakat konsumen.

Di sisi lain, pengaduan dan pengawasan dibuka lebih lebar. Masyarakat bisa mengadu melalui saber pungli. Setidaknya, sudah lebih dari 36.000 aduan yang masuk ke Saber Pungli. Hal ini dilihat sebagai antusiasme masyarakat untuk mengatasi korupsi di berbagai lapisan.

KOMPAS/HARRY SUSILO

Ketua KPK Agus Rahardjo beserta perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan di Distrik Navigasi Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/11/2018). KPK mengajak kementerian terkait untuk memantau aktivitas perdagangan dan muatan batubara di kawasan Muara Pegah, yang berada di muara Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia selama 2016-2017 masih di angka 37. Angka ini memang jauh di atas CPI pada 1998 yang berada di angka 20.

Angka ini diakui belum ideal, tetapi diperbandingkan dengan negara seperti CPI Malaysia dan Filipina yang agak turun, pertumbuhan indeks persepsi korupsi Indonesia dinilai terbaik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara saat ini.

Dari sembilan lembaga survei yang memengaruhi CPI, salah satunya adalah World Justice Project yang memberi penilaian hanya 20. World Justice Project ini menilai ketaatan suatu negara pada penegakan hukum dan mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, legislatif, dan polisi/militer, dan yudikatif.

“Pelaksanaan politik dan demokrasi di Indonesia dinilai belum menggembirakan. Karenanya, kami akan mendapat komitmen dari partai-partai peserta Pemilu 2019. Mereka akan menegakkan integritas politik di partai masing-masing,” tutur Agus. Komitmen semua parpol untuk menjaga integritas dalam melaksanakan demokrasi akan membentuk penerapan demokrasi yang baik di Indonesia.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Corruption Eradication Commission (KPK) chairman Agus Rahardjo delivers a lecture titled “Understanding, Preventing and Eradicating Corruption” at the Bandung Institute of Technology in Bandung city, West Java, on Wednesday (25/4/2018).