JAKARTA, KOMPAS - Masukan dari masyarakat luas diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Indonesia hingga 2045, di mana negeri ini diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor lima di dunia. Partisipasi publik penting agar perencanaan ambisius ini sungguh-sungguh berdampak positif kepada semua.
"Masukan dari masyarakat merupakan elemen penting untuk memastikan pembuatan kebijakan secara lebih terpadu pada masa mendatang, sehingga pasar kepemilikan terhadap dokumen perencanaan pembangunan visi Indonesia 2045 tidak hanya dimiliki pemerintah, tetapi juga masyarakat luas," tutur Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf.
Gellwyn berbicara dalam Seminar Nasional Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Visi Indonesia 2045 di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Hadir dalam acara itu perwakilan dari lembaga kementerian, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.
Saat ini, Bappenas sedang menyusun visi Indonesia 2045 yang memiliki empat pilar utama, yakni pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Penyusunan rencana pembangunan hingga peringatan kemerdekaan Indonesia ke-100 itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang tertulis dalam catatannya yang berjudul "Impian Indonesia 2015-2045".
Pada 2045, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan mencapai 5,7 persen per tahun dan merupakan kelima terbesar di dunia. Pada 2036, Indonesia diproyeksikan keluar dari middle-income trap, sehingga pada 2045 PDB per kapita mencapai 23.199 dolar AS.
"Indonesia menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia, dengan digerakkan oleh investasi, perdagangan, industri, pariwisata, maritim, jasa, infrastruktur yang andal, dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat," tutur Bambang Prijambodo, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur.
Diani Sadia Wati, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, menambahkan, kelembagaan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung visi Indonesia 2045. "Kelembagaan menopang pembangunan SDM, ekonomi, dan tata kelola kepemerintahan. Ada banyak lembaga yang dibentuk, namun belum tentu efektif dalam mendukung target nasional. Kelembagaan dan regulasi yang terlalu banyak menyulitkan penyelenggara negara serta masyarakat," tuturnya.
Dalam acara seminar itu, tiga peserta yang telah diseleksi sebelumnya memaparkan gagasannya dan masukannya terhadap perencanaan mewujudkan visi Indonesia 2045. Suprajaka dari Badan Informasi Geospasial menekankan pentingnya informasi geospasial dalam pemerataan pembangunan.
Sementera itu, Rodhiah Umaroh dan Rahmi Budhy Fatmasari, Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menyampaikan sejumlah saran bagaimana mewujudkan ketahanan pangan Indonesia pada 2045. Ada pula Ahsani Taqwim Aminuddin, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, yang memberikan sejumlah usulan dalam rangka mengatasi pengaruh idealisme terorisme di pesantren.