Perpres Tata Ruang Jantung Kalimantan Wajib Jadi Acuan Daerah

HEART OF BORNEO INITIATIVE

Infografik kondisi Jantung Kalimantan atau Heart of Borneo.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan Peraturan Presiden terkait Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Rancangan itu diwajibkan menjadi acuan bagi revisi tata ruang yang dilakukan pemerintah daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Peraturan itu diharapkan dapat menjadi pengendali Jantung Kalimantan atau Heart of Borneo di wilayah Indonesia yang mengalami tekanan pembangunan. Proyek fisik seperti trans-Kalimantan serta kebutuhan lahan dari kawasan hutan untuk kebutuhan tanah obyek reforma agraria diharapkan bisa mengacu pada perpres tersebut. Laju deforestasi di kawasan ini, menurut WWF Indonesia, mencapai 600.000 ha dari tahun 2010-2015.

Penerbitan Tata Ruang Jantung Kalimantan diharapkan bisa memastikan pembangunan memenuhi prinsip berkelanjutan. Dengan kata lain, pembangunan tetap menjaga arti penting Jantung Kalimantan sebagai pengendali resapan air serta melindungi kekayaan hayati setempat serta kehidupan masyarakat adat di Kalimantan.

”Sudah banyak sekali usulan untuk penyelesaian PPTKH (Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan), termasuk  kawasan hutan yang harus dilepaskan untuk penyediaan tanah obyek reforma agraria (TORA) dan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat. Ini semua harus disesuaikan dengan kebijakan tata ruang,” Asisten Deputi Bidang Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo, Rabu (5/12/2018) di Jakarta.

Banyak sekali usulan untuk penyelesaian PPTKH (Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan), termasuk  kawasan hutan yang harus dilepaskan untuk penyediaan tanah obyek reforma agraria (TORA) dan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Ia mengatakan kebutuhan-kebutuhan ini disesuaikan dengan tata ruang nasional, termasuk status Jantung Kalimantan sebagai kawasan strategis nasional dalam PP No 13/2017 tentang Perubahan atas PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jantung Kalimantan ini memiliki luas 23,4 juta ha yang 71 persen di antaranya berada di Indonesia serta disusul Malaysia (26,17 persen), dan Brunei Darussalam (1,75 persen).

Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Aria Indra Purnama mengatakan, draf Perpres Tata Ruang KSN Jantung Kalimantan dalam proses meminta tanda tangan menteri. Keseluruhan menteri terkait, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang,  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Koordinator Perekonomian.

”Secara substansi seluruhnya oke,” katanya. Ia berharap dalam waktu 1-2 bulan mendatang perpres tersebut telah disetujui Istana.

Ia mengatakan, Perpres Tata Ruang Jantung Kalimantan ini nantinya menjadi acuan bagi proses revisi tata ruang provinsi serta kabupaten/kota. Ini menjadi pengikat agar pembangunan di wilayah Jantung Kalimantan memiliki arah berkelanjutan.

Heart of Borneo Leader dari WWF Indonesia-WWF Malaysia, Iwan Wibisono, mengatakan, upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Jantung Kalimantan membutuhkan kerja sama tiga negara pemilik wilayah. Di antaranya, membangun model pembangunan hijau inklusif yang mengarusutamakan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem seperti kegiatan ekowisata, pertanian, kehutanan, dan energi.