Saya Juga Takut dengan KPK...

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan sebelum membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018). Dalam kesempatan itu presiden menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bangsa yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.

Pimpinan-pimpinan partai politik, Selasa (4/12/2018), hadir memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak untuk memenuhi undangan pemeriksaan seperti yang lazim terjadi, bukan juga untuk mengakui atau menyangkal suatu tindak pidana.

Para pucuk pimpinan partai itu duduk satu panggung dengan pimpinan KPK, sekaligus menyatakan dukungannya untuk membenahi organisasinya sesuai arahan komisi antikorupsi.

Ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Garuda Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Ada juga Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, SekjenPartai Nasdem Johnny G Plate, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PSI Raja Juli Antony.

Kehadiran para pejabat ini dalam memenuhi undangan KPK merupakan hal yang menarik. Bahkan, Zulkifli Hasan berseloroh kedatangan para politisi ini karena ada kekhawatiran tertentu.

“Saya rasa kami semua berkumpul di sini karena takut dengan KPK. Saya juga takut dengan KPK. Jujur saja,” ujar Zulkifli yang disambut senyum para pejabat partai lainnya.

Akan tetapi, Oesman Sapta justru menyatakan hal sebaliknya. KPK justru tidak semestinya ditakuti. Keberadaan lembaga ini seharusnya diposisikan sebagai alarm pengingat bagi para penyelenggara negara agar menghindari korupsi.

“Keliru kalau harus ditakuti. KPK harus menjadi cermin untuk mengurangi rasa untuk melakukan korupsi. Korupsi ini hanya bisa dilawan dengan hati nurani,” kata Oesman yang diikuti tawa para peserta.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Spanduk besar tentang partai-partai politik yang ikut dalam Pemilu Serentak 2019 terpampang di salah satu sudut Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/8/2018). Sebanyak 20 parpol yang 4 diantaranya adalah partai lokal Aceh, akan bersaing agar bisa lolos dari ambang batas parlemen yang telah ditetapkan sebesar 4 persen.

Para pimpinan partai itu pun berupaya menunjukkan langkah-langkah pembenahan yang sudah dilakukan. Mereka   juga tak henti-hentinya menunjukkan dukungan terhadap langkah pemberantasan korupsi dan sepakat tidak melemahkan KPK.

“Korupsi ini merupakan upaya menghancurkan negara hingga sekian generasi. Dukungan terhadap KPK perlu. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami,” ujar Muzani.

Ketua DPR Bambang Soesatyo juga menegaskan partai politik, termasuk Golkar, telah menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran. Namun, ia mengakui kadang korupsi sukar dihindari mengingat biaya politik yang tinggi. Bambang Soesatyo mencontohkan ongkos untuk menjadi anggota DPR minimal Rp 300 juta hingga miliaran rupiah.

Lontaran pernyataan dukungan partai politik terhadap pemberantasan korupsi ini sungguh menggembirakan. Namun, hal itu perlu juga ditindaklanjuti dengan aksi nyata.

Soal ini, Arsul Sani mengatakan, tantangan terbesar dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah menyamakan ucapan dengan perbuatan. “Tantangan terbesar bagi parpol itu adalah menyatukan kata dengan perbuatan. Itu tantangan terbesar agar apa yang kita sampaikan kepada publik juga menjadi perbuatan kita. Kita harus memulai dari hal yang kecil,” ujar Arsul.