JAKARTA, KOMPAS — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Dalam Negeri tidak terlalu menyederhanakan temuan jual-beli blangko KTP elektronik di toko daring dan sejumlah pedagang di Pasar Pramuka. Fenomena tersebut diduga hanya puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar, yakni [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses