Pembangunan Sumber Daya Manusia Dimatangkan

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama menteri-menterinya di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018). Sidang itu membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.

Presiden meminta seluruh kementerian mengubah fokus kerja ke arah pengembangan sumber daya manusia. Anggaran untuk ini pun ditingkatkan.

JAKARTA, KOMPAS – Rencana pemerintah membangun sumber daya manusia secara besar-besaran pada tahun 2019 terus dimatangkan. Tak hanya meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi, seluruh kementerian dan lembaga juga diwajibkan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia.

Kewajiban kementerian dan lembaga melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Saya minta semua menteri, rencana kerjanya memasukkan program mengenai pembangunan SDM sebanyak-banyaknya," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pengantar Sidang Kabinet Paripurna.

Pertemuan yang membahas Capaian Tahun ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  2015-2019 dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga itu tidak dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla karena masih berada di luar negeri. Rapat  dihadiri  para menteri, antara lain  Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Presiden Jokowi kembali menegaskan pergeseran strategi pembangunan pada tahun 2019, dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan SDM. Karena itu seluruh kementerian dan lembaga juga harus mulai mengubah fokus kerja ke arah pembangunan SDM.

Kementerian/lembaga harus memasukkan program-program pembangunan SDM dalam rencana kerja 2019. Presiden Jokowi menyampaikan, salah satu program peningkatan kualitas SDM yang sudah direncanakan adalah pelatihan dan keterampilan kerja untuk santri di pondok pesantren oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk menunjang program tersebut, pemerintah telah merancang untuk membangun Balai Latihan dan Keterampilan Kerja di Pondok Pesantren.

"Kita akan membangun kurang lebih 1.000 balai latihan kerja di ponpes, dan saya minta Januari 2019 harus sudah dimulai pembangunannya," kata Presiden Jokowi.

Kementerian lain diharapkan juga memiliki program peningkatan kualitas SDM untuk mendorong kinerja kementerian terkait. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya, dapat melakukan pelatihan bagi tenaga-tenaga teknik di lapangan. Begitu pula Kementerian Pertanian dapat mengembangkan program pelatihan di luar negeri untuk para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

"Saya kira kementerian-kementerian lain, sudah sering saya sampaikan, bisa mengadopsi model-model yang sudah sering saya sampaikan itu," tuturnya.

Keseriusan pemerintah memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi untuk pengembangan SDM diapresiasi oleh dunia usaha. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit mengatakan, upaya penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi akan menyediakan SDM berkualitas sehingga Indonesia bisa menikmati bonus demografi yang berdampak positif bagi kesejahteraan bangsa dan perekonomian nasional.

Sistem yang efektif

Anton berharap, pemerintah memperkuat soliditas koordinasi untuk menghasilkan satu sistem yang efektif dalam membangun vokasi. Hal ini penting karena vokasi dapat memperkuat daya saing ekonomi bangsa sehingga Indonesia harus memiliki sistem terpadu yang terstandar.

Selain program kerja kementerian dan lembaga, keseriusan pemerintah dalam membangun SDM juga terlihat dari dukungan anggaran. Menkeu Sri Mulyani, seusai sidang kabinet, menyampaikan, alokasi anggaran untuk kegiatan yang terkait dengan pembangunan SDM pada tahun 2019 ditingkatkan.

Anggaran Pendidikan pada tahun 2019, misalnya, naik 9,86 persen, dari Rp 444,1 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 487,9 triliun. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2014, anggaran pendidikan mengalami peningkatan hingga 38,1 persen.

Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan anggaran pendidikan salah satunya terjadi di pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  "Anggaran ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana pendidikan," katanya.

Selain itu, anggaran pendidikan juga banyak dialokasikan untuk pendidikan vokasi. "Yang lainnya seperti Bantuan Operasional Sekolah, Bidik Misi yang kami naikkan dari awalnya 269.000 siswa menjadi 470.000 siswa," kata Sri Mulyani.

Tak hanya pemerintah pusat, pembangunan SDM juga harus menjadi fokus pemerintah daerah pada tahun 2010. Mendagri Tjahjo Kumolo akan mengoordinasikan strategi pembangunan pemerintah daerah agar selaras dengan pemerintah pusat, yakni berfokus pada pembangunan SDM.