Pengawasan Jajanan Anak Sekolah Buruk

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana kantin SDN Pengasinan II, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Rabu (5/12/2018).

BEKASI, KOMPAS — Keracunan yang menimpa delapan murid Sekolah Dasar Negeri Pengasinan II, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, menguak kenyataan bahwa pengawasan pangan jajanan anak sekolah tidak berjalan. Berbagai jenis makanan dijual bebas tanpa pengawasan pihak sekolah.

Kepala Sub-Bagian Humas Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Komisaris Erna Ruswing Andari, di Bekasi, Kamis (6/12/2018), mengatakan, penyelidikan kasus keracunan yang menimpa delapan siswa SDN Pengasinan II, Kecamatan Rawalumbu, terus berlanjut. Pihaknya telah menyita barang bukti berupa muntahan dan sampel minuman kemasan untuk diperiksa di laboratorium. Beberapa saksi juga telah diperiksa, antara lain penjual minuman kemasan dan pihak perusahaan produsen minuman tersebut.

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga mengambil sampel minuman tersebut untuk diperiksa. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Tetty Helfery Sihombing mengatakan, pengujian dilakukan pada dua ranah, yaitu pemeriksaan mikroba pada sampel minuman serta uji kimia untuk mengetahui zat yang terkandung pada air, batu es, dan peralatan yang digunakan untuk membuat minuman.

”Dari hasil uji laboratorium tersebut, kita akan mengetahui faktor apa yang paling dominan menyebabkan keracunan,” ujar Tetty. Pengujian membutuhkan waktu 4-5 hari.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana kantin SDN Pengasinan II, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Rabu (5/12/2018). Salah seorang pedagang menjual berbagai produk minuman kemasan.

Di samping menelusuri keracunan, BPOM memastikan keamanan minuman yang dijual di sekolah-sekolah memang penting. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tentang pangan jajanan anak sekolah yang dipublikasikan pada 2014, produk minuman selalu ada pada kategori jajanan yang tidak memenuhi syarat.

Pada 2012, posisi tertinggi jajanan tidak memenuhi syarat ditempati produk minuman es, disusul minuman berwarna dan sirop, bakso, dan jelly atau agar-agar. Sementara itu, pada 2013, jajanan tidak memenuhi syarat adalah minuman berwarna dan sirop, produk minuman es, jelly atau agar-agar, dan bakso.

Dari tahun ke tahun, penyebab utama jajanan tersebut tidak memenuhi syarat pun sama, yaitu terkait dengan jumlah bakteri dan pemanis rendah kalori. Selain itu, kualitas mikrobiologi, jumlah bakteri coliform, dan penggunaan pewarna tekstil juga menyebabkan jajanan tidak laik dikonsumsi.

Evaluasi

Tetty menambahkan, sejak 2011, pihaknya telah menginisiasi Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah. Program itu berupa penyuluhan ke sejumlah sekolah dari jenjang dasar hingga atas agar memiliki kantin sehat. Periode 2011-2014, penyuluhan dilakukan pada 23.500 sekolah di 31 provinsi. Penyuluhan dilanjutkan pada 5.000 sekolah di 10 provinsi tahun 2017, kemudian 5.000 sekolah lagi pada 2018.

Ia mengakui, cakupan program tersebut belum optimal. Jumlah sekolah yang mendapatkan penyuluhan baru sekitar 20 persen dari total sekolah yang ada secara nasional.

Di samping itu, penyuluhan belum berdampak signifikan. SDN Pengasinan II, Kecamatan Rawalumbu, misalnya, merupakan salah satu sekolah yang pernah mendapatkan penyuluhan dari BPOM.

”Kejadian ini menjadi catatan bagi kami untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat secara lebih intens agar persoalan pangan jajanan anak sekolah menjadi perhatian,” ucap Tetty.

Cakupan program tersebut belum optimal. Jumlah sekolah yang mendapatkan penyuluhan baru sekitar 20 persen dari total sekolah yang ada secara nasional.

Selain penyuluhan, BPOM juga memberdayakan komunitas dan menerbitkan buku Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang bagi orangtua, guru, dan pengelola kantin. Dalam pedoman tersebut, kepala sekolah diwajibkan membentuk tim keamanan pangan. Tim tersebut berperan mendata pedagang, menyosialisasikan keamanan pangan, memantau cara pengolahan dan penyajian pangan, serta mengupayakan perbaikan dengan memastikan pengelola kantin menggunakan peralatan yang baik dan sehat.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana kantin SDN Pengasinan II, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Rabu (5/12/2018).

Akan tetapi, langkah-langkah tersebut tidak dilakukan. Di SDN Pengasinan II, Kecamatan Rawalumbu, tidak ada kantin resmi. Sekolah hanya mengakomodasi beberapa pedagang kaki lima untuk berjualan di halaman belakang sekolah.

Salah satunya Beben, pedagang makaroni, mengatakan, meski pihak sekolah mendata identitas mereka, tidak ada pengujian apa pun sejak pertama kali ia berjualan. ”Kami hanya diminta membayar iuran kebersihan Rp 5.000 per hari,” ujarnya.

Sementara itu, baik pihak Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan Kota Bekasi belum bisa dikonfirmasi terkait pengawasan kantin dan keamanan pangan jajanan anak sekolah.