Peredaran Blangko KTP-el Dorong Kejahatan
Tangkapan layar dari laman penjualan blangko KTP-el yang dijual salah satu toko di Tokopedia. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindak lanjuti penjual itu setelah menerima laporan Kompas.
JAKARTA, KOMPAS - Peredaran blangko KTP elektronik atau KTP-el yang identik dengan KTP-el resmi milik pemerintah di pasar gelap sangat berisiko karena mempermudah pembuatan KTP-el asli tapi palsu alias aspal. Peredaran blangko KTP-el aspal akan memperlebar pintu masuk tindak kriminal seperti kejahatan perbankan dan tindak pidana pencucian uang.
Dengan hologram dan cip yang identik dengan blangko KTP-el asli, blangko KTP-el yang beredar di pasar gelap akan sulit dideteksi sebagai KTP-el palsu secara kasat mata. Dari hasil pengujian Kompas dengan bantuan ahli cip, Eko Fajar Nur Prasetyo, cip di blangko KTP-el di Pasar Pramuka Pojok itu sama dengan cip yang tertanam di blangko KTP-el asli.
Cukup dengan perangkat komputer dan mesin pencetak atau printer biasa, praktik pembuatan KTP-el aspal di Pasar Pramuka Pojok sudah dapat dijalankan. Para penyedia jasa ilegal itu juga membekali diri dengan daftar kode angka provinsi hingga kecamatan, dasar untuk penyusunan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Cukup dengan perangkat komputer dan mesin pencetak atau printer biasa, praktik pembuatan KTP-el aspal di Pasar Pramuka Pojok sudah dapat dijalankan
OD, salah satu penyedia jasa pembuatan KTP-el aspal di Pasar Pramuka Pojok, menyimpan daftar kode provinsi hingga kecamatan di program Excel. Berbekal daftar tersebut, OD kemudian menyusun rangkaian NIK sesuai dengan alamat yang dimintakan untuk dipesan, yakni Kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Penyedia jasa pembuatan KTP elektronik asli tapi palsu atau aspal di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018), mengedit foto untuk dicetak pada blangko KTP-el. Pembuatan KTP-el aspal hanya memakan waktu kurang dari satu jam dengan biaya jasa Rp 500.000. Di pasar itu, blangko KTP-el, yang identik dengan blangko asli, juga ditawarkan dengan harga Rp 150.000-Rp 200.000 per lembar.
Berdasarkan alamat yang dipesan itu, OD kemudian mengetikkan nomor seri NIK 327506xxxxxxxxxx. Rangkaian enam angka pertama pada NIK di KTP-el aspal itu sama persis NIK KTP-el asli dengan wilayah yang sama yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sementara untuk 10 angka terakhir, itu terdiri atas 6 angka tanggal dan tahun kelahiran. Ditambah 4 angka unik yang dibuat menyerupai KTP-el yang asli, seperti 0021.
Model huruf dan angka (font) yang digunakan untuk mencetak data kependudukan di KTP-el aspal itu pun tampak identik dengan KTP-el yang asli, baik untuk huruf maupun angka NIK. Sementara pencetakan tanda tangan dilakukan dengan pemindaian atau scan.
Baca juga: Jebol, Sistem Pengamanan KTP-Elektronik
OD enggan mengungkap sumber pengetahuannya membuat KTP-el. Dia juga tak mau mengungkap asal-usul blangko KTP-el yang menjadi bahan utama membuat KTP-el aspal. “Ada perusahaan pencetaknya (blangko KTP-el). Kalau mau beli di sini saja,” ucapnya.
Peredaran blangko KTP-el tak hanya dijumpai di Pasar Pramuka Pojok, tetapi juga di pasar dalam jaringan. Salah satunya, dipasarkan oleh toko Lotusbdl di Tokopedia. Dari toko itu diperoleh 10 lembar blangko KTP-el yang dijual seharga Rp 500.000. Kini, setelah dikonfirmasi, toko tersebut telah ditutup Tokopedia. Dari hasil pengujian, cip blangko KTP-el dari toko itu bahkan telah dipersonalisasi, atau cip telah siap diisi data.
Penampakan salah satu kios di bagian dalam Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018). Di lokasi itu, pembuatan KTP elektronik asli tapi palsu atau aspal marak dilakukan hanya dengan mengandalkan peralatan seadanya, yakni perangkat komputer beserta mesin pencetak (printer). Penyedia jasa juga turut menawarkan blangko KTP-el seharga Rp 150.000-Rp 200.000 per lembar. Mereka menyatakan sanggup menyediakan stok blangko KTP-el secara massal.
Berbekal pengetahuan teknologi informasi, Tim Kompas menemukan bahwa informasi jenis font yang digunakan untuk KTP-el tersebar di forum-forum diskusi dalam jaringan. Font tersebut juga dapat diunduh dengan gratis. Selain itu, kode wilayah yang disusun dalam nomor seri NIK di KTP-el, juga sama persis dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan per provinsi yang daftarnya dibagikan di dalam jaringan oleh situs resmi Kementerian Dalam Negeri.
Dengan keahlian menguasai teknologi informasi, Tim Kompas juga dapat memproduksi KTP-el aspal serupa yang dibuat penyedia jasa pembuat KTP-el aspal di Pasar Pramuka Pojok. Bahkan tak dibutuhkan alat pencetak atau printer khusus untuk membuat KTP-el tersebut.
Tanpa memeriksa informasi yang tertanam di chip KTP-el dengan menggunakan mesin pembaca (card reader) Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, nyaris sulit mengidentifikasi KTP-el aspal yang dibuat di Pasar Pramuka Pojok maupun yang dibuat Tim Kompas. Secara fisik, keduanya tampak identik dengan KTP-el asli.
Baca juga : Lika-liku "Pasar Gelap" Dokumen Negara
Saking miripnya dengan yang asli, KTP-el aspal buatan Pasar Pramuka Pojok dapat digunakan untuk membuka akun rekening di salah satu bank. Selama proses pendaftaran rekening, petugas bank hanya memeriksa secara kasat mata terkait keaslian KTP-el yang diajukan, tanpa memeriksanya dengan card reader. Buku tabungan, lengkap dengan kartu ATM, pun mudah diperoleh.
KTP-el asli tapi palsu alias aspal bisa digunakan untuk membuka rekening tabungan di salah satu bank. Selama proses pendaftaran rekening berlangsung, petugas bank hanya memeriksa secara kasat mata terkait keaslian KTP-el yang diajukan, tanpa memeriksanya dengan card reader.
KTP-el aspal ini sangat rentan digunakan untuk berbagai tindak kejahatan. Salah satunnya adalah tindak pidana korupsi.
KTP-el aspal tercatat pernah digunakan dalam tindak korupsi untuk mengalirkan dana suap kepada pejabat. Adiputra, pelaku suap kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono, di persidangan awal tahun 2018 mengaku menggunakan KTP-el aspal buatan Pasar Pramuka untuk membuka rekening di Bank Mandiri. Lewat rekening itu, dia menyalurkan dana suap kepada Antonius sebesar Rp 2,3 miliar.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti terkait operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2017). KPK menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka karena diduga menerima uang sebanyak Rp 20,74 miliar dari pejabat PT AGK terkait proyek di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Penyuap Antonius diketahui ternyata menggunakan KTP-el palsu.
Pada April 2018, Polres Metro Tangerang Kota juga mengungkap penipuan yang menggunakan KTP-el aspal untuk mendaftar kredit barang elektronik secara daring di salah satu perusahaan jasa pemberi kredit. Penipuan itu dilakukan pasangan suami istri, RW (39) dan SN (37).
Untuk melancarkan aksinya, suami istri itu menggunakan beberapa KTP-el aspal dengan identitas berbeda-beda sehingga mereka dapat mengajukan kredit di dua kota berbeda. Berkat kejelian tenaga pemasaran perusahaan pemberi kredit, diketahui 2 KTP-el aspal dengan identitas berbeda di dua kota itu menggunakan foto yang sama.
Kasat Reskrim Polrestro Tangerang Kota Komisaris Dedy Supriyadi mengatakan, berangkat dari laporan marketing tersebut, pihaknya menangkap RW dan SN. Dari tangan keduanya diperoleh beberapa blangkot KTP-el bekas. Kepada penyidik, keduanya mengaku memperoleh blangko KTP-el bekas dari kenalannya seharga Rp 50.000 per lembar.
“Berbekal blangko KTP-el bekas, suami-istri tersebut bisa membuat KTP-el aspal. Caranya tak sulit. Pakai program di laptop dan printer biasa, terus jadi KTP-el,” ucapnya.
Dedy mengungkapkan, RW dan SN memperoleh blangko KTP-el dari sindikat penjual blangko KTP-el. “Sindikat itu menggunakan sistem sel terputus, seperti narkoba,” jelasnya.
Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengungkapkan, dari transaksi-transaksi perbankan yang terkait kasus korupsi maupun narkoba, beberapa menggunakan KTP-el aspal. Peredaran blangko KTP-el di pasar gelap, menurut Dian, akan mempermudah orang untuk membuka rekening yang akan dipakai untuk pencucian uang terkait korupsi dan narkoba.
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae
“Kasus-kasus (transaksi mencurigakan) yang kita temukan, juga sebagian yang kita teliti, mau korupsi, narkoba, masih menemukan KTP aspal. Mungkin ini yang harus saya koordinasikan dengan bank,” jelasnya.
Menurut Dian, sejauh ini, verifikasi keaslian KTP-el untuk membuka rekening, memang masih sebatas wacana. Padahal, bank sudah diberikan akses oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjangkau data kependudukan, guna memverifikasi keaslian KTP-el yang diajukan nasabah.
“Concern (kepedulian untuk verifikasi keaslian KTP-el) di front desk bank masih wacana. Makanya saya akan peringatkan bank. Bank itu kan masih terpaku pada target penghimpunan dana pihak ketiga. Orang di front desk itu kan kena target. Ketika ada orang datang, dan mau menaruh duit, jika akan dilakukan klarifikasi pajak maka ada kemungkinan duitnya tidak jadi masuk, bisa masuk ke bank lain,” jelasnya.
Selain dapat digunakan untuk membuka rekening di bank, KTP-el aspal juga terbukti dapat digunakan untuk memesan tiket kereta keluar kota. Padahal di situs pemesanan tiket tersebut, NIK pada KTP-el aspal itu turut dicantumkan. Saat memasuki Stasiun Senen, KTP-el aspal itu pun diperiksa dan dicocokkan dengan NIK yang didaftarkan di tiket, dan hasilnya tetap lolos.
KTP el palsu yang digunakan untuk naik kereta di Stasiun Senen, Jakarta, Jumat (23/11/2018)
Ahli teknologi informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbuddin, yang juga pernah dilibatkan KPK sebagai saksi ahli korupsi proyek KTP-el 2010-2011 menyampaikan, peredaran KTP-el aspal terjadi karena pemerintah tak pernah benar-benar menggunakan fungsi elektronik pada kartu identitas itu.
“Kalau kita hanya mengandalkan informasi di depan (data di muka kartu KTP-el), kita bisa sulit membedakan KTP-el yang asli dan palsu, maupun asli tapi palsu. Yang paling valid itu yang ada di dalam (cip),” jelasnya.
Peredaran KTP-el aspal terjadi karena pemerintah tak pernah benar-benar menggunakan fungsi elektronik pada kartu identitas itu.
Menurut Bob, selain nama dan alamat, cip KTP juga menyimpan data biometrik seperti sidik jari. Sebagai kartu identitas elektronik, menurut Bob, sudah semestinya data yang disimpan di cip KTP-el itu dapat diakses secara elektronik.
“Menjadi percuma kita punya proyek KTP-el, tetapi yang e-nya enggak pernah dipakai. Apa bedanya KTP kertas yang dulu dan sekarang, kalau cuma sekedar lihat data yang ada di depannya. Objek KTP-el itu kan semestinya dapat dibaca secara elektronik. Para pengguna juga harus membaca KTP-el dengan menggunakan reader. Jadi jangan hanya tergantung pada apa yang tercetak, untuk mengatakan (KTP-el) ini benar atau tidak,” jelasnya.
Ketua II Institut Kewarganegaraan Indonesia, Saifullah Ma’shum menyampaikan, peredaran blangko KTP-el maupun praktik pembuatan KTP-el palsu tak bisa didiamkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
“Dengan adanya fakta (blangko) KTP-el di pasar gelap maupun di pasar online (dalam jaringan), itu kemungkinan ada orang yang tak sabar, untuk kepentingan bisnis, dan transaksi yang membutuhkan data itu,” jelasnya.
Bantah dijebol
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ditemukannya penjualan blangko KTP-el melalui toko dalam jaringan Tokopedia dan sejumlah toko di Pasar Pramuka tidak disebabkan oleh jebolnya sistem jaringan basis data Kemendagri.
Setelah dilacak, penjual blangko KTP-el di Tokopedia diketahui anak mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang mencuri 10 keping blangko dari ruangan ayahnya.
Baca : Mendagri Sebut Blangko KTP-el Dicuri Anak Mantan Pejabat Dukcapil
Hal itu ditegaskan Tjahjo dalam rapat kerja Persiapan Pemilu 2018 dengan Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
”Data NIK-nya aman. Sistem basis data kami tidak jebol. Yang benar ada anak mantan pejabat Dukcapil yang mencuri 10 KTP itu dan dijual. Itu sudah kami laporkan kepada polisi,” kata Tjahjo.
