Pengusaha dan Pemerintah Kolaborasi Hadapi Industri 4.0
Oleh
MEDIANA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menyikapi era industri generasi keempat, sejumlah perusahaan skala besar telah memiliki strategi transformasi, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor industri lain. Pada saat yang sama, pemerintah berupaya mendukung, antara lain, melalui insentif fiskal.
Chairman PT Triputra Agro Persada Group Arif P Rachmat, saat menghadiri seminar SDGs di Era Industri 4.0, Jumat (7/12/2018), di Jakarta, menyebutkan, disrupsi digital terjadi di berbagai sektor industri, tak terkecuali agro kelapa sawit. Penemuan solusi berbasis kecerdasan buatan bermunculan untuk membantu pengelolaan perkebunan sampai kesehatan tanaman kelapa sawit.
Menurut Arif, perusahaannya bekerja sama dengan TAP.ai, penyedia solusi perkebunan berbasis kecerdasan buatan. Melalui solusi ini, perusahaan bisa lebih mudah mengukur kesehatan tanaman yang hasilnya dapat dianalisis untuk menentukan perkiraan produksi.
”Di era revolusi industri keempat, kami tetapkan pola pikir bahwa manusia bukan lawan dari mesin. Di luar negeri, misalnya Singapura, telah berkembang konsep live long learning yang artinya setiap pekerja akan dilatih keterampilan baru (reskilling) ketika terjadi disrupsi digital. Kami coba tawarkan hubungan seperti itu,” tutur Arif.
Direktur Network PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Bob Apriawan mengungkapkan, perusahaan tempatnya bekerja kini bertransformasi dari sekadar penyedia jaringan menjadi jasa digital. Telkomsel juga mengembangkan semangat kolaborasi dengan industri di luar telekomunikasi, seperti manufaktur.
Dalam kolaborasi dengan sektor manufaktur ini, Telkomsel sudah mempunyai Telkomsel Innovation Center dan IoT Innovation Lab. Setiap inovasi yang dihasilkan diharapkan mendukung kebutuhan sektor itu.
Bob menyebutkan, sekarang pihaknya juga sering berkolaborasi dengan perusahaan rintisan bidang teknologi. Hal yang biasa dikerjakan adalah Telkomsel menyediakan kebutuhan jaringan untuk dipakai perusahaan rintisan menjalankan solusi digital mereka.
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono berpendapat, produktivitas tenaga kerja menjadi bagian terpenting. Pengetahuan serta keterampilan terkait teknologi informasi tidak hanya menjadi milik karyawan divisi teknologi informasi.
”Kami kini mengajarkan kepada seluruh pekerja untuk berpandangan terbuka. Pola pikir openess penting ketika mereka berhadapan dengan pesatnya perubahan akibat digital,” ujarnya.
Tren digital
Pada saat bersamaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini semua negara tengah berjuang mewujudkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam SDGs, setiap negara dituntut bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, berkelanjutan, dan memperhatikan harmoni sosial.
Bersamaan dengan mengejar capaian SDGs, seluruh negara juga harus menghadapi tren perkembangan teknologi digital dan bersiap masuk ke era revolusi industri keempat. Pemerintah memerlukan masukan kalangan pengusaha untuk menyikapi situasi itu.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, untuk bersiap masuk ke era industri 4.0, pemerintah dapat terlibat di dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan kebijakan fiskal, misalnya pemerintah dapat mendesain APBN yang berpihak pada kemajuan industri lokal di era revolusi keempat.
Dia mencontohkan juga insentif pajak bagi industri. Baru-baru ini, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 100 persen dalam jangka waktu 5 sampai 20 tahun yang ditentukan berdasarkan nilai investasi. Fasilitas itu terangkum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018. Pelaku industri komponen komputer, komponen utama robot, dan komponen ponsel pintar berhak mengakses fasilitas tersebut.
Sementara keterlibatan kedua, lanjut Askolani, adalah menyusun rencana pembangunan jangka menengah-panjang tentang pengembangan pembangunan industri nasional di era 4.0.
”Ketika ada rencana pembangunan nasional jangka menengah-panjang, semua kementerian dan lembaga berada di bawah satu target tujuan yang sama,” lanjutnya.